Bupati Bengkulu Tengah Tegaskan Akan Panggil PT RAA, Terkait Tak Miliki HGU

bupati bengkulu tengah tegaskan akan panggil pt raa, terkait tak miliki hgu koranrb.id - bupati bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap menyatakan dengan tegas akan memanggil pihak manajemen pt raa terkait polemik yang sedang berkembang di masyarakat saat ini. pemanggilan harus dilakukan karema pihaknya ingin memastikan lebih lanjut terkait kondisi pastinya seperti apa. pihaknya berharap pt raa bisa korperatif nantinya. "tentu ini akan menjadi perhatian khusus untuk kita dan akan telusuri mulai dari awal, bagaimana administrasi perizinan dari pt raa ini. sehingga titik permasalahannya bisa diketahui," ujarnya.  lanjut rachmat, permasalahan seperti ini harus dihadapi dengan kepala dingin. agar persoalan yang terjadi tidak berlarut-larut dan bisa menemukan titik terang.  baca juga:silaturahmi ke bengkulu, gubernur sumbar ajak perantau minang jadi pahlawan ekonomi ia juga telah sudah meminta dinas pertanian (distan) sebagai opd teknis untuk menindaklanjuti semua ini. tentu pemkan bengkulu tengah berharap dengan begitu, diharapkan ada solusi terbaik dari permasalahan dan seluruh pihak masih bisa bekerja seperti biasa.  "pasti akan kita tertibkan, kenapa sampai berlarut-larut sejak tahun 2008, sampai sekarang hgu tidak diurus," ungkapnya.  diberitakan sebelumnya, dinas pertanian (distan) kabupaten bengkulu tengah akan segera memanggil pihak manajemen pt riau agrindo agung (raa). baca juga:menilik 4 fakta ilmiah cara bintang laut mencari makanan pemanggilan ini dilakukan sebagai tindaklanjut terkait dugaan pt raa yang tidak memiliki hak guna usaha (hgu) padahal sudah beroperasi sejak tahun 2008.  diketahuinya pt raa tidak memiliki hgu ini setelah ketua dprd bengkulu tengah beserta anggota dprd lainnya melakukan sidak ke pt raa beberapa waktu lalu. saat sidak inilah diketahui jika pt raa tidak memiliki hgu. sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi (mk) tanggal 27 oktober 2016 terkait pasal 41 undang-undang (uu) nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. disebutkan bahwa, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit harus memiliki hgu dan iup. menyikapi semua ini, pelaksana tugas (plt) kepala distan bengkulu tengah, helmi yuliandri, sp, mt mengatakan, jika dirinya sudah mendapatkan informasi terkait kejadian ini. semua ini sudah disampaikan ketua dprd bengkulu tengah pada saat rapat pekan lalu.  baca juga:diduga korsleting listrik, rumah warga pasar baru bengkulu selatan terbakar tentu temuan ini akan menjadi perhatian khusus bagi distan bengkulu tengah. helmi menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap administrasi pt raa ini. sebab ia masih baru bertugas di distan, maka harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu semua administrasinya. "saya masih baru bertugas di distan bengkulu tengah. nanti saya akan minta bidang yang membidangi persoalan ini untuk dilakukan pengecekan administrasi terkait perusahaan perkebunan pt raa tersebut," ujarnya. lanjut helmi, pihaknya akan memastikan akan mencari tahu mengapa semua ini bisa terjadi dan apa permasalahannya sehingga semua ini bisa terjadi. yang pasti distan bengkulu tengah akan memanggil pihak pt raa untuk mengklarifikasi semua ini. "pasti akan kita panggil pihak manajemen pt raa. tentu ini menjadi perhatian khusus bagi kita. kita akan meminta klasifikasi terkait kejadian ini dan apa permasalahannya sampai bisa terjadi seperti ini," demikian helmi. baca juga:jadi lumbung pangan, bupati seluma usulkan cetak sawah baru 235 hektare sebelumnya, ketua dprd bengkulu tengah, fepi suheri menegaskan, jika dprd bengkulu tengah mempertanyakan terkait legalitas dan kontribusi pt raa kepada bengkulu tengah. sebab saat ia berkunjung ke pt raa dan mempertanyakan izin tetapi manajer pt raa tidak bisa menjawab. padahal perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2008. "beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke pt raa. dalam kunjungan ini saya menanyakan perihal izin ini mereka. tetapi kenyataanya manajer pt raa bengkulu tengah tidak bisa menjawab dan menyatakan masih menunggu dokumen dari perusahaan induk," ujarnya.  menyikapi semua ini, fepi pun langsung menggelar rapat bersama beberapa kepala opd di pemkab bengkulu tengah. tentu temuan ini menjadi perhatian khusus bagi dprd dan pemkab bengkulu tengah dan tak bisa didiamkan saja. baca juga:efisiensi anggaran, warga lubuk terentang bangun jalan swadaya sebab apabila didiamkan saja, maka kabupaten bengkulu tengah yang akan dirugikan. apalagibpt raa tersebut memiliki kebun seluas lebih dari 2.500 hektare itu. "saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait untuk menindaklanjuti semua ini. saya berharap pemkab bengkulu tengah bisa menindaklanjuti semua ini dan jangan didiamkan saja," katanya. disiai lain, ternyata pt raa ini sama sekali tidak berkontribusi untuk bengkulu tengah. kontribusi yang dimaksud seperti penambahan pendapatan asli daerah (pad) melalui dana bagi hasil pemerintah pusat dan anggaran csr perusahaan kepada masyarakat. "jangankan menyumbang pad daerah, menyalurkan csr kepada masyarakat saja tidak, ini yang kita berat," tegasnya.  baca juga:efisiensi anggaran, warga lubuk terentang bangun jalan swadaya terpisah, manajer perusahaan perkebunan kelapa sawit pt riau agrindo agung (raa) bengkulu tengah, moeliono mengatakan, saat ini dirinya belum bisa berkomentar terkait legalitas perusahaan. "mohon maaf karena saya baru 5 bulan di pt raa, saya tidak bisa memberikan komentar atas pertanyaan tersebut," ujarnya. ia pun membantah kalau pt raa tak bisa menunjukkan dokumen perizinan kepada ketua dan anggota dprd saat melakukan sidak. sebab pihaknya ketua dprd tidak bersurat terlebih dahulu ingin berkunjung ke pt raa. "mohon maaf, ketua dprd dan tim datang ke pt raa tidak ada menyurati management, sehingga kami tidak ada data yang mau disiapkan. sehingga kami koordinasi (terlebih dahulu) dengan tim legal dari medan," katanya. 

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•