Penerbitan Sertifikat Mess Pemda Lebong di Bandung Belum Juga Tuntas

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 18 Apr 2025 - 22:04

FOTO: Kabid Aset, BKD Lebong, Gundala, SE.--

penerbitan sertifikat mess pemda lebong di bandung belum juga tuntas                            koranrb.id – hingga 2025 ini, penerbitan sertifikat mess pemerintah daearah (pemda) lebong di bandung jawa barat belum juga tuntas.
“penerbitan sertifikat dan balik nama masih berproses di bpn bandung,” kata kepala bidang aset, badan keuangan daearh (bkd) lebong, gundala, se. 
proses balik nama ini sedikit terhambat, kata gundala, persoalannya masih sama seperti tahun sebelumnya. 
yang mana, ahli waris atau anak pemelik bangunan yang sudah dibeli oleh pemkab lebong, tidak mau bersumpah dan memberi kesaksian dihadapan bpn bandung, bahwa aset berupa tanah dan bangunan itu sudah dijual kepada pemkab lebong.
baca juga: salurkan bantuan dan dirikan dapur umum untuk korban kebakaran di seluma
baca juga: target raih kembali predikat wtp tahun 2025, ini langkah bupati lebong 
atas persoalan ini, tambahnya, pihak pemkab lebong akan menggugat ahli waris ke pengadilan negeri (pn) bandung.
gugatan itu bertujuan untuk mendesak ahli waris agar mau berumpah di hadapan bpn bandung, bahwa tanah seluas 1 hektare beserta bangunan itu sudah dijual kepada pemkab lebong.
pasalnya, jika ahli waris tidak ingin bersumpah didepan bpn bandung, maka balik nama sertifikat tidak bisa dilakukan.
“tahun ini gugatan itu akan kita layangkan. saat ini masih berproses,” ujarnya.
sebelum pemkab lebong menggugat ahli waris. rencana menggugat ahli waris ini, akan disampaikan terlebih dahulu kepada bupati lebong.
baca juga: pemkab lebong siapkan 3 unit bus untuk antar 95 cjh ke asrama haji bengkulu
baca juga:umat kristiani bangga kerukunan umat beragama di bengkulu utara 
“kita tunggu petunjuknya nanti sepertj apa. kalau kuasa hukum kita sudah siap untuk mengajukan gugatan ini,” tutupnya
untuk diketahui, sejumlah persyaratan administrasi yang belum lengkap serta harus dilakukannya kajian untuk penilaian harga yang teknisnya harus melibatkan pihak ketiga.
dalam hal ini kantor penilai jasa publik (kjpp) setempat yang harus sesuai dengan lokasi aset yang hendak dilelang. 
termasuk penggunaan jasa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (kpknl) bandung untuk pelaksanaan lelangnya.
sementara untuk nilai jualnya sendiri sesuai hasil penilaian yang dilakukan kjpp tahun 2023 berkisar rp14,3 miliar. 
baca juga:tertibkan kendaraan operasional desa, 60 desa belum tanggapi panggilan dinas perkimhub
baca juga:bupati fikri luncurkan revitalisasi 2 ikon ruang publik 
namun tentunya harus dilakukan penilaian kembali di tahun 2024 ini karena bisa saja nilainya telah mengalami perubahan, bisa naik atau turun tergantung njop (nilai jual objek pajak) serta kondisi asetnya. 
diketahui, aset mess pemkab lebong itu berupa 5 unit gedung yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektare. 
seluruh aset, baik lahan maupun bangunan terpecah dalam 8 sertifikat kepemilihan. 
sementara 4 dari 8 sertifikat itu saat ini tidak dalam penguasaan pemkab lebog dengan dalih tercecer. 
pada 5 unit gedung itu terdapat 19 kamar. namun 15 kamar sudah dalam kondisi rusak berat. 
pembangunan mess pemda itu awalnya dimaksudkan sebagai tempat tinggal bagi warga lebong yang menempuh pendidikan tinggi di bandung. 
namun faktanya tidak ada warga lebong yang berminat menempatinya karena kondisinya yang tidak terawat. 
dilansir sebelumnya, sesuai ide bupati uang hasil penjualan aset tak bergerak itu akan digunakan untuk membangun rumah singgah di dekat rsud m yunus, kota bengkulu. 
fasilitasnya bisa dinikmati oleh masyarakat ketika ada keluarga yang menjalani pengobatan di kota bengkulu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 19 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan