Audit Investigasi Dugaan Honorer Siluman, Bupati Seluma Minta Penundaan Proses Seleksi PPPK

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 18 Apr 2025 - 21:56

Bupati Teddy Rahman, SE, MM--Zulkarnain/rb

audit investigasi dugaan honorer siluman, bupati seluma minta penundaan proses seleksi pppk                            seluma, koranrb.id – proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di kabupaten seluma kini memasuki babak baru. 
bupati teddy rahman, se, mm mengakui telah secara resmi meminta penundaan seluruh rangkaian seleksi pppk, termasuk penerbitan nomor induk (ni) bagi peserta yang telah dinyatakan lulus tahap i tahun 2024.
disampaikan bupati kepada rb, permintaan ini disampaikan bupati sebagai respons atas proses audit investigasi yang tengah dilakukan oleh inspektorat kabupaten seluma, menyusul munculnya dugaan ketidakwajaran dalam persyaratan administrasi sejumlah tenaga honorer.
“kami sudah bersurat ke kementerian pan-rb dan berkoordinasi dengan panitia seleksi nasional (panselnas).
baca juga:rp2,5 miliar anggaran pengadaan seragam gratis siswa baru sd dan smp 
intinya, kami minta penundaan proses seleksi pppk karena masih melakukan verifikasi ulang seluruh berkas persyaratan tenaga honorer,” ungkap bupati teddy.
tak hanya itu, bupati juga menegaskan bahwa ia telah meminta agar badan kepegawaian negara (bkn) menunda penerbitan ni bagi para peserta yang sudah dinyatakan lulus, sampai proses investigasi tuntas.
“penundaan juga kami minta untuk penerbitan ni oleh bkn. ini penting agar proses administrasi tidak bertabrakan dengan audit investigasi yang dilakukan inspektorat,” tegasnya.
langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab pemerintah daerah agar seleksi pppk di kabupaten seluma berjalan jujur, adil, dan transparan.
baca juga:banyak pelaku usaha belum lapor lkpm
pemerintah ingin memastikan bahwa peserta yang lulus benar-benar memenuhi kriteria sesuai regulasi yang ditetapkan.
dugaan penyimpangan yang dimaksud mencakup kemungkinan adanya tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan masa kerja, namun tetap masuk dalam daftar peserta seleksi. 
situasi ini membuat pemkab seluma melakukan klarifikasi dan pendalaman fakta sebelum proses seleksi dilanjutkan.
bupati teddy memastikan bahwa pemkab seluma akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait serta aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secepatnya.
baca juga:pendataan aset pemkab rejang lebong lanjut minggu depan
“tujuan kita bukan menghambat, tapi memastikan semuanya berjalan sesuai aturan.
kalau semuanya bersih, maka proses seleksi bisa kita lanjutkan kembali dengan tenang,” pungkasnya.
sementara itu, kepala inspektorat seluma, dr. marah halim mengaku telah bertugas mengusut honorer siluman dengan melakukan audit ke seluruh opd.
untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya, ia sudah membagi 4 wilayah yang diketuai oleh 4 inspektur pembantu (irban).
baca juga:baznas kaur beri bantuan pendidikan 2 mahasiswa kurang mampu
proses audit mulai dilakukan pada rabu 9 april 2025, diakuinya ada 2 opd yang calon pppknya harus dilakukan audit cukup banyak, yakni dinas kesehatan dan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) seluma.
namun ia optimis bahwa waktu 2 minggu yang diberikan bupati seluma akan dimaksimalkan.
"kita optimis waktu 2 minggu yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh tim audit.
untuk pembatalan pengangkatan nantinya itu nanti bupati seluma yang mengambil kebijakan, kita hanya menyerahkan hasil audit,"tegas dr. marah halim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 19 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan