Kuitansi dan Stempel Palsu Perjalanan Dinas Setwan Kaur, Ini Fakta Terbaru

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 16 Apr 2025 - 21:52

Kasi Pidsus Kejari Kaur Bobbi Muhammad Ali Akbar SH, MH--Rusman Aprizal/RB

kuitansi dan stempel palsu perjalanan dinas setwan kaur, ini fakta terbaru                              koranrb.id - fakta baru kembali terkuak dalam  proses penyidikan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di sekretariat dewan perwakilan daerah (setwan) tahun 2023.
hampir 100 persen  surat pertanggung jawaban (spj) hotel dipalsukan oleh pelaku perjalanan dinas.
baik itu aparatur sipil negara (asn) hingga anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur periode 2019-2024.
pihak hotel pun merasa dirugikan lantaran pelaksana perjalanan dinas setwan kaur memalsukan kuitansi/invoice dan juga stampel hotel untuk melakukan perjalanan dinas fiktif.
sehingga mengakibatkan pihak hotel juga harus dimintai keterangan oleh tim penyidik kejaksaan negeri (kejari).
baca juga:uji coba program mbg di lebong masih proses pengajuan lelang di lpse 
baca juga:layanan publik di kepahiang mesti lebih baik, sudah zona hijau
kepala kejaksaan negeri (kajari) kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh, mengatakan, selama proses penyidikan mereka mengkonfirmasi kepada pihak hotel yang digunakan pelaksana kegiatan perjalanan dinas setwan kaur.
faktanya, banyak sekali kuitansi hotel yang dipalsukan oleh pelaksana perjalanan dinas ini. terbukti dari keterangan yang disampaikan oleh pihak hotel bahwa ada beberapa kegiatan perjalanan dinas yang sama sekali tidak dilaksanan namun kwitansi hotelnya ada.
"fakta baru yang kita temukan, hampir 100 persen hotel ini kuitansinya dipalsukan oleh pelaksana perjalanan dinas setwan," kata bobbi.
disampaikannya, akibat perbuatannya itu pihak hotel merasa sangat dirugikan karena hari memenuhi panggilan dari kejari kaur.
baca juga:300 orang sudah daftar program pemeriksaan kesehatan gratis di lebong 
baca juga:perlengkapan haji untuk 230 cjh rejang lebong mulai dibagikan
pihak hotel memang belum melakukan penuntutan balik atas pemalsuan kuitansi dan stampel tersebut, hanya saja temuan ini akan menjadi bukti kuat bahwa dugaan perbuatan melawan hukum pelaksanaan perjalan dinas fiktif setwan kaur benar dilakukan oleh pelaksana kegiatan.
"pihak hotel belum menuntut, namun ini menjadi bukti kuat kita bahwa ada upaya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaksana kegiatan perjalan dinas," ungkap bobbi.
dijelaskannya, tahapan penyidikan saat ini tim masih dalam proses melakukan pemanggilan terhadap 25 anggota dprd kaur.
sudaah ada beberapa anggota dewan yang telah memenuhi panggilan, dan sisanya masih menunggu giliran  seluruh anggota dprd kaur periode 2019/2024 akan dipanggil oleh tim penyidik kejari kaur untuk dimintai keterangan realisasi anggaran perjalan dinas.
pasalnya, pada kegiatan perjalanan dinas para anggota dewan, memang ditemukan kerugian negara dari hasil audit yang dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan (bpk) sebesar rp 4,6 miliar.
baca juga:perbaikan jalan putus diusulkan di apbd perubahan tahun 2025
baca juga:120 titik lampu jalan akan dipasang di kota curup, realisasikan program 100 hari kerja bupati fikri
"tahapan sekarang masih dalam proses pemanggilan para anggota dewan, susah ada beberapa yang memenuhi panggilan sisanya menunggu giliran," jelasnya.
dari hasil penyidikan sementara versi tim penyidik kerugian negara (kn) yang timbul dari upaya perbuatan melawan hukum mencapai rp4,8 miliar. namun untuk hasil resmi belum bisa dipastikan sebab proses penghitungan ulang kn ini masih terus dilakukan.
selain melakukan pemanggilan saksi, tim penyidik saat ini juga masih melakukan penelusuran  terhadap bukti-bukti transfer.
sebagaimana diketahui, hasil pengembangan dari pemanggilan saksi-saksi selama tahapan penyidikan yang sudah berjalan kurang lebih dua bulan.
tim penyidik berhasil menemukan beberapa fakta baru, yakni bukti transfer aliran dana perjalanan dinas yang masuk ke rekening khusus untuk menampung dan itu langsung dikelola oleh pengelola anggaran dalam hal ini pemangku jabatan atau pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 17 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan