"Perlawanan" Hukum Murman Usai jadi Tersangka Kasus Pembebasan Lahan Pemkab Seluma

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 15 Apr 2025 - 21:29

Sejumlah PH Murman Effendi saat mendatangi Pengadilan Negeri Tais.--zulkarnain wijaya/rb

"perlawanan" hukum murman usai jadi tersangka kasus pembebasan lahan pemkab seluma                             koranrb.id - mantan bupati seluma h. murman effendi melakukan "perlawanan" hukum.
setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan perkantoran pemerintah kabupaten seluma tahun anggaran 2009–2011.
murman effendi mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri (pn) tais. 
erwin sagitarius langkah kejaksaan negeri (kejari) seluma menetapkan kliennya sebagai tersangka merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, karena objek perkara yang sama telah disidangkan dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
dalam keterangannya, erwin menyebutkan bahwa murman effendi telah lebih dahulu diperiksa dan diputus dalam perkara serupa melalui perkara nomor: 48/pid.sus/tpk/2025/pn.bkl.
perkara tersebut menyangkut pembebasan lahan perkantoran di pematang aur yang dasarnya merujuk pada kesepakatan tukar menukar tanah no. 593.8/40/b:xii/2008 tertanggal 22 desember 2008 antara pemerintah kabupaten seluma sebagai pihak tergugat. saat ini, putusan tersebut tengah dalam proses banding.
baca juga:korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan lebong, kejari kembali serahkan dokumen tambahan ke bpkp
baca juga:penyerahan sk cpns bengkulu tengah tunggu instruksi bupati
“substansi perkara yang saat ini dijadikan dasar penetapan tersangka, sebenarnya telah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya. oleh karena itu, secara hukum seharusnya tidak dapat diperiksa kembali. ini jelas bertentangan dengan prinsip nebis in idem, di mana seseorang tidak dapat diadili dua kali atas perkara yang sama,” terang erwin kepada rb.
ia menambahkan, dalam perkara sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sah atau tidaknya kesepakatan tukar menukar tanah yang dijadikan dasar pembebasan lahan. dengan demikian, segala tindakan terkait pencairan anggaran atau pembayaran atas objek yang sama, menurut erwin, merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum yang sudah dinyatakan selesai dalam proses peradilan.
“jika kemudian proses pembayarannya dijadikan alasan penetapan tersangka baru, itu justru melanggar asas concursus realis atau pembarengan perbuatan dalam hukum pidana. semua rangkaian hukum yang menyangkut objek lahan tersebut telah dibuka dan diuji di pengadilan, tidak bisa dipecah-pecah untuk kemudian dijadikan dasar penetapan perkara baru,” tegasnya.
baca juga:pemkab bengkulu tengah lakukan perjanjian kerja sama dengan pln, targetkan miliki ulp pln
baca juga:dlhk provinsi bengkulu dan umb bertemu menteri kehutanan, ini isi pertemuannya 
erwin menyatakan sudah menempuh langkah hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri tais atas penetapan tersangka terhadap kliennya, karena ia menilai tindakan tersebut tidak berdasar secara hukum dan melanggar prinsip keadilan.
“ini bukan hanya soal status klien kami, tapi menyangkut kepastian hukum secara umum. jangan sampai satu peristiwa hukum bisa dipecah untuk menimbulkan penetapan tersangka berulang-ulang. ini berbahaya bagi sistem hukum kita,” pungkasnya.
menanggapi itu, kajari seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh mengaku bahwa kejari seluma menghormati upaya langkah hukum yang ditempuh oleh murman effendi, sehingga apapun yang dilakukan oleh murman, akan ditindaklanjuti oleh kejari seluma.
namun yang perlu ditegaskan, ghufron mengatakan bahwa penetapan tersangka murman bersama 7 mantan pejabat seluma lainnya dilakukan sudah sesuai prosedur dan rangkaian penyelidikan serta penyidikan yang cukup panjang, bahkan sudah hampir 100 saksi diperiksa untuk mengusut tuntas perkara pembebasan lahan pemkab seluma.
“kita tidak permasalahkan (pengajuan praperadilan,red) karena memang itu hak mereka, kita pastikan penetapan tersangka tersebut dilakukan melalui rangkaian proses yang panjang dan pertimbangan yang matang,”tegas ghufroni.
baca juga:demi perbaiki sekolah rusak, bupati bengkulu tengah siap berutang dan tidak terima gaji
baca juga:tenaganya luar biasa! berikut 3 hewan dengan tendangan super kuat
disampaikannya, bahwa pengungkapan ksus ini berawal dari kegiatan pembebasan lahan yang dilakukan selama tiga tahun anggaran, yang didalam prosesnya diduga sarat penyimpangan dalam  administrasi, anggaran, serta pelaksanaan teknis di lapangan.
“dari hasil audit yang telah difinalisasi, kerugian negara ditaksir mencapai rp11 miliar, terdiri dari rp4 miliar pada 2009, rp3,3 miliar pada 2010, dan rp3,7 miliar pada 2011,” terang ahmad ghufroni.
tersangka yang ditetapkan dalam kasus tahun 2009 dan 2010 antara lain h. murman effendi, sh., mh, drs. h. mulkan, mm, djasran harhab, sh, drs. tarmizi yunus, eddy susila, dan amzan zahari, se. sementara dalam kasus tahun 2011, sejumlah nama kembali muncul bersama tersangka tambahan, yaitu syaiful anwar dali, se dan yaferson, s.pd., mh.
kegiatan yang menjadi sorotan utama adalah proses pembebasan lahan seluas ±185.000 m² di desa napal pada 2011, yang dilakukan tanpa transparansi yang memadai dan diduga dimanipulasi untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain.
atas perbuatan mereka, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan/atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, atau pasal 12 huruf i juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:siapkan program perumahan dp rp 0, wujudkan program asn berdikari
baca juga:kepemimpinan bupati fikri: anak yatim piatu jadi anak angkat, optimis kabupaten layak anak terbaik
berdasarkan ketentuan tersebut, para tersangka dihadapkan pada ancaman pidana penjara mulai dari 1 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan bisa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.
selain itu, denda yang dikenakan berkisar antara rp50 juta hingga rp1 miliar.
“dari keterangan saksi-saksi, semakin terang bahwa proses pembebasan ini sejak awal telah disusun dengan skema untuk menguntungkan kelompok tertentu. ada dugaan pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian harga, serta pelanggaran terhadap prosedur pembebasan,” tambah kajari.
saat ini diakui ghufroni bahwa penyidik tengah melengkapi berkas perkara sebelum akhirnya dilakukan tahap ii. jaksa menduga adanya mark up dalam harga satuan tanah yang tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (njop).
"yang jelas dari fakta yang kita temukan dari rangkaian penyidikan, ditemukan adanya proses pembebasan yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan kerugian negara,"pungkas ghufroni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 16 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan