Jaksa Tetapkan 8 Tersangka, Kerugian Negara Rp11 Miliar Mark Up Pembebasan Lahan Pemkab Seluma

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 14 Apr 2025 - 21:46

Kajari Seluma, Dr. Eka Nugraha, SH, MH didampingi Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH, MH.--zulkarnain wijaya/rb

jaksa tetapkan 8 tersangka, kerugian negara rp11 miliar mark up pembebasan lahan pemkab seluma                             koranrb.id – kejaksaan negeri (kejari) seluma menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan perkantoran pemerintah daerah kabupaten seluma pada tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011.
hasil audit dari kantor akuntan publik (kap) mengungkapkan bahwa total kerugian negara mencapai sekitar rp11 miliar.
ini diungkapkan kajari seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh.
diungkapkannya, bahwa lasus ini berawal dari kegiatan pembebasan lahan yang dilakukan selama tiga tahun anggaran, yang diduga sarat penyimpangan dalam proses administrasi, anggaran, serta pelaksanaan teknis di lapangan.
baca juga:54 tahun bank bengkulu, momentum tumbuh bersama masyarakat
baca juga:pemkab terima buku bengkulu tengah dalam angka, bps lakukan pengumpulan data selama 6 bulan
“dari hasil audit yang telah difinalisasi, kerugian negara ditaksir mencapai rp11 miliar, terdiri dari rp4 miliar pada 2009, rp3,3 miliar pada 2010, dan rp3,7 miliar pada 2011,” terang kajari seluma.
tersangka yang ditetapkan dalam kasus tahun 2009 dan 2010 antara lain mantan bupati seluma h. murman effendi, sh., mh, drs. h. mulkan, mm, djasran harhab, sh, drs. tarmizi yunus, eddy susila, dan amzan zahari, se.
sementara dalam kasus tahun 2011, sejumlah nama kembali muncul bersama tersangka tambahan, yaitu syaiful anwar dali, se dan yaferson, s.pd., mh.
kegiatan yang menjadi sorotan utama adalah proses pembebasan lahan seluas ±185.000 m² di desa napal pada 2011, yang dilakukan tanpa transparansi yang memadai dan diduga dimanipulasi untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain.
baca juga:ketua dprd minta pemkab bengkulu tengah inventarisasi aset daerah
baca juga:dua tiang lampu jalan depan kantor bupati roboh ditabrak mobil
atas perbuatan mereka, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan/atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, atau pasal 12 huruf i juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
berdasarkan ketentuan tersebut, para tersangka dihadapkan pada ancaman pidana penjara mulai dari 1 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan bisa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.
selain itu, denda yang dikenakan berkisar antara rp50 juta hingga rp1 miliar.
“dari keterangan saksi-saksi, semakin terang bahwa proses pembebasan ini sejak awal telah disusun dengan skema untuk menguntungkan kelompok tertentu.
baca juga:bangunan sdn 23 memprihatinkan, bupati: tahun ini diperbaiki
baca juga:tindaklanjuti catatan dprd, bupati bakal panggil seluruh kepala opd
ada dugaan pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian harga, serta pelanggaran terhadap prosedur pembebasan,” tambah kajari.
kejari seluma menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan perkara ini secara tuntas hingga ke pengadilan. kajari eka menegaskan bahwa mereka akan bertindak profesional dan tidak akan memberi ruang untuk intervensi dari pihak manapun.
“penanganan perkara ini adalah bentuk keseriusan kami dalam memberantas praktik korupsi di daerah. kami ingin memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya individu,” tegasnya.
ditambahkan kasi pidsus, adanya penetapan tersangka ini setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pidsus kejari seluma. saat ini penyidik tengah melengkapi berkas perkara sebelum akhirnya dilakukan tahap ii.
baca juga:39 jabatan kepala sekolah di rejang lebong dijabat pelaksanan tugas 
baca juga:sungai terpanjang di amerika utara! berikut 5 fakta unik sungai missouri
8 tersangka ini diduga telah melakukan proses pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
selain itu juga jaksa menduga adanya mark up dalam harga satuan tanah yang tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (njop).
"yang jelas dari fakta yang kita temukan dari rangkaian penyidikan, ditemukan adanya proses pembebasan yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan kerugian negara,"pungkas ghufroni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 15 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan