Pelaksanaan Pilkades di Lebong Masih Menunggu Ini

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 13 Apr 2025 - 22:16

KANTOR: Salah satu Desa yang akan melaksanakan Pilkades di Tahun ini.--FIKI/RB

pelaksanaan pilkades di lebong masih menunggu ini                            lebong, koranrb.id – pelaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) di kabupaten lebong masih menunggu peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri (permendagari) tentang desa.
mengingat, undang-undang desa nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah disahkan pada 25 april 2024 lalu.
“jadi kita tunggu dulu pp dan permendagri, setelah itu baru kita buat peraturan bupatinya,” kata sekretaris daerah (sekda) lebong, h. mustarani abidin, sh., m.si, minggu, 13 april 2025.
lanjut mustarani, jika pp dan permendagri sudah keluar, maka pilkades di kabupaten lebong akan segera dilaksanakan. 
baca juga: road race bupati cup tuntas, bakal dijadikan agenda tahunan
“apalagi anggarannya sudah kita siapkan rp2 miliar,” ucapnya. 
anggaran rp2 miliar ini, kata mustarani, memang belum mencukupi untuk pelaksanaan pilkades di 66 desa yang ada di kabupaten lebong. 
untuk itu, dalam waktu dekat ini sekda akan membahas anggaran pilkades tersebut bersama organisasi perangkat daerah (opd) teknis, dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarkat desa (pmd) lebong.
“apalagi sekarang ada peraturan persiden nomor 2 itu, jadi diperbolehkan untuk pergeseran anggaran.
baca juga:bedah 40 unit rutilahu di mukomuko tahun ini tinggal tunggu anggaran
rencana kita anggaran pilkades ini akan kita tambah,” tuturnya.
ditambahkan, bupati lebong, h. azhari, sh., mh, bahwa dirinya akan segera membahas persiapan pilkades bersama unsur pimpinan di dprd lebong. 
banyak hal yang akan dibahas bupati lebong bersama unsur pimpinan dprd lebong, salah satunya mengenai anggaran pilkades 2025. 
“kami akan berkoordinasi dengan dprd lebong, untuk segera melaksanakan pilkades,” singkatnya.
baca juga:alat dukcapil ditarik, pelayanan tutup, warga 5 kecamatan di mukomuko urus adminduk ke kota
di sisi lain, kepala dinas pmd lebong, saprul, se, mengakui anggaran rp2 miliar yang sudah disiapkan untuk pilkades, sangat tidak cukup untuk melaksanakan pilkades di 66 desa di kabupaten lebong. 
anggaran yang ideal untuk melaksankan pilkades di 66 desa itu, berkisar di angka rp4,5 miliar. 
“rp2 miliar, sudah kami perkirakan tidak akan cukup,” kata saprul. 
anggaran rp2 miliar, hanya cukup untuk anggaran logistik pilkades.
baca juga:persiapan inventarisasi aset, wabup lebong minta bkd serahkan data 
sedangkan untuk membayar honor panitia kabupaten dan panitia desa sangat jauh dari kata cukup.
“jika anggaran rp2 miliar ini mau digunakan untuk pilkades bisa.
hanya saja, honor panitia kabupaten di bebankan kepada pemda, dan honor panitia desa di bebankan kepada dana desa (dd),” terangnya. 
meski mata anggaran masih terbilang kurang. dinas pmd tetap mempersiapkan pelaksanaan pilkades 66 desa di 2025. 
baca juga:pakar minta tingkatkan perlindungan investor di bengkulu 
sementara itu, anggota komisi ii dprd lebong, muhammad gunadi mursalin, mengatakan, anggaran rp2 miliar untuk pelaksanaan pilkades 2025, disetujui oleh dprd lebong dan sudah masuk dalam draf rancangan peraturan daerah (perda) apbd lebong ta 2025.
“dalam pembahasan anggaran sempat kita pertanyakan dengan tapd bahwa mereka menyatakan bahwa anggaran pilkades itu sudah mereka siapkan sekitar rp2 miliar,” kata gunadi. 
meski anggaran pilkades nanti sudah resmi disetujui berdasarkan hasil evaluasi dari pemerintah provinsi, pelaksanaan pilkades belum bisa dilaksanakan di 2025.
baca juga:industri wajib lapor data secara berkala, terbitkan permenperin nomor 13 tahun 2025
gunadi juga mengingatkan kepada seluruh badan permusyawaratan desa (bpd) yang desanya akan melaksanakan pilakades di 2024, agar mengajukan surat permohonan akan dilaksanakan pilkades kepada dinas pmd kabupaten lebong.
“sura permohonan pelaksanaan pilkades dari bpd itu diserahkan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum pelaksanaan pilkades,” sampainya.  
kalau memang nanti tidak ada pengajuan dari bpd, maka dasar dinas pmd untuk mengajukan pilkades tidak ada, sehingga bpd yang tidak mengajukan surat permohonan pelaksanaan pilkades tidak akan bisa melaksanakan pilkades di 2025. 
“nanti juklak dan juknisnya akan dikeluarkan oleh bupati di 2025,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 14 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan