Perkuat Alat Bukti, Jaksa Pastikan Panggil Anggota DPRD Kaur Periode 2019-2024

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 08 Apr 2025 - 21:35

Anggota DPRD Kaur periode 2019-2024 saat mengikuti rapat paripurna. --Rusman Aprizal/RB

perkuat alat bukti, jaksa pastikan panggil anggota dprd kaur periode 2019-2024                            koranrb.id - tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur dalam waktu dekat ini akan melakukan pemanggilan terhadap para anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur periode 2019-2024 untuk dimintai keterangan terkait dengan realisasi anggaran perjalanan dinas tahun 2023 yang sekarang sedang dalam proses penyidikan.
pemanggilan para anggota dprd kaur tersebut juga untuk memperkuat alat dan bukti yang sebelumnya telah dikumpulkan dari 80 saksi yang telah dilakukan pemanggilan.
mulai dari tenaga honorer, aparatur sipil negara (asn) di ruang lingkup sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (setwan), hingga pihak ketiga atau pihak travel yang sebelumnya telah di panggil oleh tim penyidik. 
seluruh anggota dprd kaur tanpa terkecuali akan dipanggil untuk dimintai keterangan. pasalnya tanpa terkecuali anggota dprd kaur menggunakan anggaran perjalanan dinas di tahun 2023 dan itu menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) dari hasil audit di tahun 2024 yang lalu.
baca juga:sekda lebong minta semua pihak terlibat korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan kooperatif 
baca juga:usut honorer siluman, bupati seluma teddy audit seluruh calon pppk
meskipun saat ini, beberapa anggota dprd kaur telah melakukan penitipan kerugian negara bahkan pelunasan baik melalui pemerintah kabupaten (pemkab) kaur, hingga melalui kajari kaur. namun, ini tidak akan bisa menghentikan perkara 25 anggota dprd kaur tetap akan dimintai keterangan. 
apabila ada bukti yang menunjukkan upaya perbuatan melawan hukum, maka jelas anggota dprd kaur akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
"libur sudah usai, dalam waktu dekat ini pemanggilan para anggota dprd kaur akan dilakukan," kata kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh, 
bobbi menyampaikan, dari 25 anggota dprd kaur tersebut hampir semuannya telah melakukan penitipan uang pengganti rugi. bahkan beberapa memang sudah melunasi, melalui badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kaur.
baca juga:polemik sppd berlanjut, belasan asn dprd provinsi bengkulu datangi polda bengkulu 
baca juga:bkd pastikan semua galian c bayar pajak, belum bayar izin perusahaan tidak diperpanjang
tim penyidik sampai dengan saat ini memang belum menemukan upaya melawan hukum, pada kegiatan perjalan dinas anggota dprd kaur.
untuk itu mereka akan di panggil untuk dimintai keterangan, bisa saja nanti ada fakta baru yang melibatkan para anggota dprd kaur. 
"kita lihat nanti hasil pemeriksaan, kalau ada bukti maka para anggota dprd juga akan di seret. pemanggilan mereka nanti, paling tidak bisa memperkuat bukti-bukti yang telah kita kumpulkan," sampai bobbi. 
dijelaskannya bobbi, tim penyidik saat ini juga masih menunggu hasil penghitungan ulang kerugian negara (kn) atas perbuatan melawan hukum yang memang sudah jelas terbukti dilakukan oleh beberapa oknum pemangku jabatan.
baca juga:selama libur lebaran, 41.662 kendaraan melintasi jalan tol bengkulu - taba penanjung
baca juga:bupati minta semua asn sukseskan program, pimpin apel gabungan dan halal bi halal
akan tetapi, proses penghitungan ulang memang memakan waktu yang cukup lama karena bpkp memang tidak bisa mempercepat penghitungan lantaran banyaknya job. 
"penghitungan ulang kn, juga masih belum selesai. karena ada beberapa kendala, dan prosesnya memang harus benar-benar detail," sebutnya. 
sementara, itu saat rb mencoba mengkonfirmasi dengan beberapa pejabat pemkab kaur mengenai realisasi anggaran perjalanan dinas mereka enggan memberikan jawaban dengan dalih sekarang sedang dalam penyidikan informasi sudah corong ke aph. 
terpisah sekretaris daerah (sekda) kaur kaur dr. drs ersan syahfiri, mm menanggapi kasus ini mengatakan pemkab kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak aparat penegak hukum (aph) dalam hal ini kejari kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di setwan kaur.
baca juga:sebelum hut bengkulu tengah, jalan depan kantor bupati menuju renah semanek ditargetkan selesai 
baca juga:punya rahang kuat! berikut 5 fakta unik midnight snapper, ada di indonesia
apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya
sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Rabu, 9 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan