Terdakwa Tipikor Dana CSR PLN Belum Pulihkan KN Rp403 Juta, Modus Buat Laporan Fiktif

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 07 Apr 2025 - 23:12

BORGOL: Jaksa Kejari Kepahiang yang bertugas nampak sedang memborgol tangan terdakwa usai persidangan berlangsung. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Kerugian Negara (KN) sebesar Rp403 juta dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dana Corporate Social Responbility (CSR) dari PT PLN tahun 2021-2023 di wilayah Kabupaten Kepahiang belum pulih.

Hal tersebut dibenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan negeri (Kejari) Kepahiang Rezeki Akbar Fernando, SH.

Disampaikan Rezeki hingga sidang ketiga memasuki sidang keempat perkara ini terdakwa mantan Manager Yayasan Rumah BUMN 2021, Agung Yudha sama sekali belum mengembalikan uang dari KN Rp403 juta tersebut. “Kalau KN belum pulih,” kata Rezeki.

Disinggung mengenai hanya satu terdakwa yang terseret atau terdakwa tunggal pada perkara ini.

Rezeki mengatakan berdasarkan fakta yang timbul bahwa modus terdakwa ini lengkap dan jaksa menegaskan perkara ini adalah terdakwa tunggal. Hal tersebut setelah pendalaman Jaksa, namun akan dilihat dari apa yang menjadi fakta persidangan.

“Sejauh ini terdakwa ini satu, perkara ini terdakwa tunggal sebab dalam perbuatanya terdakwa melakukan hal ini sendiri,” jelas Rezeki.

Disampaikannya modus yang digunakan terdakwa awalnya dana CSR dari PLN disalurkan ke UMKM melalui Rumah BUMN yang dikelola oleh terdakwa selaku pembina sekaligus ketua Rumah Kreatif BUMN Kepahiang, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan.

Namun apa yang dikerjakan terdakwa Agung terdapat pengelolaan fiktif dan kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp403 juta.

"Jadi laporannya mengatakan selesai digunakan, namun nyatanya programnya tidak digunakan. Hingga saat ini kerugian negara belum dikembalikan," ungkap Rezeki.

Kemudian lebih jelas Rezeki mengatakan bahwa laporan untuk penggunaan dana CSR ini dibuat dan seluruh kegiatan ada.

terdakwa tipikor dana csr pln belum pulihkan kn rp403 juta, modus buat laporan fiktif                             koranrb.id – kerugian negara (kn) sebesar rp403 juta dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana corporate social responbility (csr) dari pt pln tahun 2021-2023 di wilayah kabupaten kepahiang belum pulih.
hal tersebut dibenarkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kepahiang rezeki akbar fernando, sh.
disampaikan rezeki hingga sidang ketiga memasuki sidang keempat perkara ini terdakwa mantan manager yayasan rumah bumn 2021, agung yudha sama sekali belum mengembalikan uang dari kn rp403  juta tersebut. “kalau kn belum pulih,” kata rezeki.
disinggung mengenai hanya satu terdakwa yang terseret atau terdakwa tunggal pada perkara ini.
baca juga:beras program sphp dihentikan, bulog rejang lebong fokus serap gabah petani
baca juga:dinkes bengkulu selatan akui sudah bina rsud hd manna, pelayanan sering dikeluhkan masyarakat
rezeki mengatakan berdasarkan fakta yang timbul bahwa modus terdakwa ini lengkap dan jaksa menegaskan perkara ini adalah terdakwa tunggal. hal tersebut setelah pendalaman jaksa, namun akan dilihat dari apa yang menjadi fakta persidangan.
“sejauh ini terdakwa ini satu, perkara ini terdakwa tunggal sebab dalam perbuatanya terdakwa melakukan hal ini sendiri,” jelas rezeki.
disampaikannya modus yang digunakan terdakwa awalnya dana csr dari pln disalurkan ke umkm melalui rumah bumn yang dikelola oleh terdakwa selaku pembina sekaligus ketua rumah kreatif bumn kepahiang, berdasarkan surat keputusan (sk) yayasan.
namun apa yang dikerjakan terdakwa agung terdapat pengelolaan fiktif dan kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar rp403 juta.
baca juga: ternyata ini motif anak bacok ayah tiri di kabupaten kaur
baca juga:puncak arus balik lancar dan aman, tidak ada lonjakan kendaraan yang melintas
"jadi laporannya mengatakan selesai digunakan, namun nyatanya programnya tidak digunakan. hingga saat ini kerugian negara belum dikembalikan," ungkap rezeki.
kemudian lebih jelas rezeki mengatakan bahwa laporan untuk penggunaan dana csr ini dibuat dan seluruh kegiatan ada.
namun di lapangan uang yang diberikan dari csr pln itu tidak disalurkan sama sekali, sehingga jaksa menilai ada indikasi laporan fiktif.
“dana itu turun melewati terdakwa setelah itu dia salurkan dan sudah digunakan tapi itu berdasarkan laporan dari terdakwa, namun setelah didalami ternyata hal tersebut tidak disalurkan,” terang rezeki.
sekadar mengulas berita sebelumnya, sidang perdana perkara ini digelar di pengadian negeri tipikor bengkulu pada selasa 11 maret 2025.
baca juga:bangunan tpi pasar bawah mulai rusak, plafon terlihat sudah copot
baca juga:puluhan rumah terendam, 2 mobil hanyut, ini langkah pemkab kaur atasi banjir di pagulir
terdakwa agung didakwa merugikan negara hingga rp403  juta.
disampaikan jpu kejari kepahiang, rezeky akbar fernando, sh, bahwa jpu yakin perbuatan terdakwa agung dengan sah dan menyakinkan telah merugikan negara.
sehingga terdakwa didakwa secara primair dan subsidair.
lebih lengkap, dakwaan primair yaitu pasal 2  ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
kemudian secara subsidair yakni jpu menggunakan pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
"kita telah membacakan dakwaan pada terdakwa agung," ungkap rezeki pada rb 25 maret 2025.
lebih lanjut ia mengatakan untuk perbuatan melawan hukum dari terdakwa ini meliputi adanya tindakan yang bantuan yang untuk rumah bumn yang tidak direalisasikan oleh terdakwa.
"terdakwa ini tidak merealisasikan bantuan untuk rumah bumn yang ada. sehingga bantuan dari negara tidak sampai, akhirnya negara mengalami kerugian," terang rezeki.
sementara itu penasihat hukum terdakwa agung,  frediansyah, sh, mh mengatakan tidak mengambil langkah eksepsi.
namun untuk apa yang didakwakan jpu pihaknya membantah hal tersebut.
selanjutnya akan melihat di persidangan dan nantinya akan menghadirkan saksi meringankan.
"kita tidak eksepsi dalam perkara ini, kalau melihat dari muatan materil dakwaan, kami sangat membantah hal tersebut. nanti kita akan hadirkan saksi meringankan juga," tutup fredi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Selasa, 8 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan