Jelang Mutasi, Kinerja Pejabat Dievaluasi, Bupati Mukomuko: Butuh yang Kerja Sesuai Visi Misi

"Kami membutuhkan ASN yang dapat bekerja sesuai dengan visi dan misi, lalu dapat membantu menjalankan program-program yang sudah direncanakan. Kalau tidak sesuai dengan tujuan, kalau tidak bisa ikut serta, dari pada ngerepotin lebih baik mundur dari sekarang,” tegas Bupati Mukomuko H Choirul Huda SH.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko Hariyanto S.KM membenarkan adanya wacana mutasi yang akan dilakukan Pemkab Mukomuko. 

Namun untuk waktu belum bisa dipastikan April atau Mei 2025 mendatang. Sebab meskipun sebelumnya Mendagri menyampaikan kepala daerah pasca pelantikan bisa langsung melakukan mutasi.

BACA JUGA:Dewan Rejang Lebong Minta RSUD Lunasi Tunggakan Insentif Nakes, Hidayatullah: Tidak Ada Alasan

BACA JUGA:Bupati Arie Kebut Infrastruktur, 13 Titik Jalan dan Irigasi Ini Diajukan ke Gubernur Helmi

Namun hal tersebut belum ada mekanisme terbarunya, sehingga proses mutasi pejabat secara otomatis masih menggunakan mekanisme yang lama.

“Iya, memang ada wacana kepala daerah bisa langsung mutasi pejabat, namun terkait mekanisme barunya belum ada. Kemungkin yang dimaksud dalam wacana tersebut perizinan daerah kepusat saja terkait mutasi yang ada dipermudah,” kata Hariyanto.

Maka dari itu dikatakan Hariyanto, untuk rencana mutasi ini berpatokan pada mekanisme mutasi sebelumnya, daerah harus menyampaikan surat pemohonan izin mutasi ke pemerintah pusat. 

Tentunya dengan melampirkan apa yang menjadi dasar dilaksanakannya mutasi yaitu evaluasi kinerja ASN. 

Evaluasi ASN harus dilakukan 6 bulan sebelum disampikan usulan mutasi, sehingga dari hasil evaluasi ASN masih diberi kesempatan paska dilakukan evaluasi.

“Evaluasi ASN perlu kita lakukan sebagai dasar penyampaian usulan rekomendasi ke Kemendagri, itupun harus 6 bulan sebelum dilakukan mutasi. Jika berdasarkan mekanisme yang biasa digunakan,” tandasnya.