Broker Proyek Ungkap Serahkan Uang, Eks Kadis Pertanian Cabut Keterangan, Hakim PH Soroti Perhitungan BPKP

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 24 Mar 2025 - 23:22

SUASANA: Beginilah suasana usai sidang agenda pemeriksaan terdakwa Tipikor Puskeswan Benteng kemarin, 24 Maret 2025. WEST JER TOURINDO/RB--

Usai persidangan selesai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu, Arief Wirawan SH MH mengatakan, ada terdakwa mencabut keterangan mereka dalam BAP.

Salah satunya keterangan yang memberikan uang kepada sejumlah pihak.

Mencabut keterangan adalah hak terdakwa, sehingga jaksa tidak bisa memberikan komentar banyak.

Tetapi untuk proyek total loss, jaksa tetap berpendapat apa yang dilakukan saksi ahli sudah sesuai aturan.

Tiga proyek total loss di antaranya proyek Puskeswan Merigi Kelindang nilai kontrak Rp715 juta, Puskeswan Talang Empat nilai kontrak Rp748 juta dan Puskeswan Pematang Tiga nilai kontrak Rp717 juta.

"Beberapa keterangan di BAP dicabut, meski sudah ada bukti transfer dan lainnya tapi dalam persidangan tetap dibantah oleh terdakwa," jelas Arief.

Sementara itu salah satu PH terdakwa Dannitias Subarja, Made Sukiade, SH mengatakan bahwa di muka persidangan beberapa terdakwa mengeluhkan dengan audit kerugian negara.

Menurut mereka audit yang dilakukan oleh saksi ahli BPKP tidak valid.

Disebut jika proyek pekerjaan total loss, tetapi saat dicek fisik bangunan masih ada dan sudah diserahkan ke Pemkab Benteng.

Salah satunya Puskeswan Talang Empat, dengan nilai kontrak Rp748 juta lebih, kemudian dari hasil audit ahli BPKP dinyatakan total los dengan kerugian Rp700 juta lebih.

Jika disebutkan total los, bentuk fisik bangunan sudah barang tentu tidak ada.

Sementara yang terjadi dilapangan, bangunan fisik ada dan masih digunakan hingga saat ini.

"Sebaiknya saksi ahli BPKP dan ahli kontruksi yang menghitung proyek Puskeswan Talang Empat belajar lagi. Bagaimana bisa dinyatakan total loss, sementara sampai saat ini bangunannya masih digunakan dan sudah diserahkan ke Pemkab Benteng. Hakim juga sempat mempertanyakan demikian, jika dinyatakan total loss artinya tidak ada bentuk fisik bangunan," tegas Made Sukiade.

broker proyek ungkap serahkan uang, eks kadis pertanian cabut keterangan, hakim ph soroti perhitungan bpkp                            koranrb.id – agenda pemeriksaan keterangan 10 terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pekerjaan peningkatan dan pembangunan pusat kesehatan hewan (puskeswan), dan gedung balai penyuluhan pertanian (bpp) tahun anggaran 2022 pada dinas pertanian kabupaten bengkulu tengah (benteng) alot.
sidang lanjutan senin, 24 maret 2025 di pengadilan tipikor bengkulu dengan ketua mejelis hakim, paisol, sh, mh banyak yang menjadi sorotan.
mulai dari kesaksian terdakwa broker proyek yang mengungkapkan serahkan uang ke mantan kepala dinas pertanian benteng.
kesaksian itu dibantah dengan pencabutan keterangan oleh terdakwa endang sumantri.
baca juga:bahas lkpj gubernur 2024, dewan bentuk panja
baca juga:pemerintah bentuk satgas transisi energi dan ekonomi hijau
tak hanya itu, majelis hakim pun ikut menyoroti penghitungan ahli bpkp dalam perkara ini. bahkan penasihat hukum (ph) salah satu terdakwa menyarankan ahli bpkp belajar lagi.
sebanyak 10 terdakwa perkara ini didakwa jpu merugikan negara hingga rp2,3 miliar dari pagu rp4 miliar 7 proyek.
para terdakwa yakni mantan kepala dinas pertanian, endang sumantri, mantan kabid peternakan dinas pertanian benteng sekaligus pptk watler, gilbert tampubolon.
kemudian mantan kabid penyuluhan, edi pelita  dan pns pemkot bengkulu, mus mulyanto, sekaligus sebagai broker proyek.
baca juga:pemprov bengkulu sukses selenggarakan mudik gratis, sekda: ke depan kita buat dari luar ke bengkulu
baca juga:dukung fesyar regional sumatera, bi dan kdeks gelar bengkulu halal fair 2025
sementara terdakwa kontraktor dan pihak ketiga meliputi wakil direktur cv. elsafira jaya, dannitias subarja, direktur cv. bita konsultan, nana setiana, kontraktor dari cv. lavender, kurniasih, pelaksana pekerjaan dari cv. air kertau, joni woker serta konsultan cv. arch studio, ruben artanto dan wakil direktur cv. bayu mandiri, durmika.
fakta dipersidangan kemarin ada dua terdakwa yang belum mengakui perbuatannya dan menyatakan mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (bap) penyidik ditreskrimsus polda bengkulu.
hingga majelis hakim mempertanyan kevalidan hasil penghitungan bpkp provinsi bengkulu. disambut pula ph terdakwa menyatakan bahwa auditor tidak becus dalam menghitung.
kesaksian terdakwa endang di muka persidangan kemarin, bahwa dirinya tidak pernah menerima uang apapun dan dari siapapun.
baca juga:mou pengembangan produk umkm kreatif ditandatangani mendag dan menekraf
baca juga:masih ada opd di bengkulu utara belum tuntaskan temuan bpk 
dirinya juga membantah pernah menerima fee dari terdakwa mus mulyanto.
berdasarkan keterangan di bap sebelumnya, memang dirinya menyebut jika mus mulyanto memberikan sejumlah uang dengan cara ditransfer dan diserahkan kepada istrinya. 
"saya tidak pernah terima uang dari siapapun, untuk keterangan di bap penyidik polda itu tidak, intinya saya tidak terima," ungkap endang.
kemudian  mus mulyanto memastikan pernah memberikan sejumlah uang kepada endang. 
uang yang diberikan beberapa dari kontraktor yang ingin mendapatkan proyek di puskeswan benteng. 
hanya saja keterangan dari mus mulyanto tersebut dibantah oleh endang.
"kalau (terdakwa, red) endang mau bantah itu haknya. namun saya sadar saya pernah berikan uang pada endang, meski begitu saya tidak merasa pernah merugikan negara," ungkap mus mulyanto.
melihat adu argumen yang terus tidak selesai maka majelis hakim menanyakan kepada para terdakwa soal proyek perkara ini yang dinyatakan total loss sebagain atau tidak.
para terdakwa mengatakan bahwa ada yang total loss dan ada yang tidak.
dilanjutkan dengan pertanyaan apakah bangunan yang dinyatakan total loss itu sudah ada apakah sudah dijadikan aset pemerintah kabupaten (pemkab) benteng.
"kalau belum mau mengaku ya sudah, nanti jaksa catat itu ya. sekarang saya tanya pada kalian itu proyek yang total loss bangunan sudah ada atau belum, jika sudah ada bahkan sudah diakui pemerintah maka hitungan bpkp ini ada yang tidak beres, lebih baik setelah ini kalian gugat bangunan yang kalian bangun itu, itu kan punya kalian, negara kasih uang untuk membangun, kalian bangun setelah itu negara minta lagi uangnya kalian kasih artinya bangunan milik kalian," ungkap paisol.
 
usai persidangan selesai, jaksa penuntut umum (jpu) kejati bengkulu, arief wirawan sh mh mengatakan, ada terdakwa mencabut keterangan mereka dalam bap.
salah satunya keterangan yang memberikan uang kepada sejumlah pihak.
mencabut keterangan adalah hak terdakwa, sehingga jaksa tidak bisa memberikan komentar banyak. 
tetapi untuk proyek total loss, jaksa tetap berpendapat apa yang dilakukan saksi ahli sudah sesuai aturan. 
tiga proyek total loss di antaranya proyek puskeswan merigi kelindang nilai kontrak rp715 juta, puskeswan talang empat nilai kontrak rp748 juta dan puskeswan pematang tiga nilai kontrak rp717 juta.
"beberapa keterangan di bap dicabut, meski sudah ada bukti transfer dan lainnya tapi dalam persidangan tetap dibantah oleh terdakwa," jelas arief.
sementara itu salah satu ph terdakwa dannitias subarja, made sukiade, sh mengatakan bahwa di muka persidangan beberapa terdakwa mengeluhkan dengan audit kerugian negara.
menurut mereka audit yang dilakukan oleh saksi ahli bpkp tidak valid. 
disebut jika proyek pekerjaan total loss, tetapi saat dicek fisik bangunan masih ada dan sudah diserahkan ke pemkab benteng.
salah satunya puskeswan talang empat, dengan nilai kontrak rp748 juta lebih, kemudian dari hasil audit ahli bpkp dinyatakan total los dengan kerugian rp700 juta lebih. 
jika disebutkan total los, bentuk fisik bangunan sudah barang tentu tidak ada.
sementara yang terjadi dilapangan, bangunan fisik ada dan masih digunakan hingga saat ini. 
"sebaiknya saksi ahli bpkp dan ahli kontruksi yang menghitung proyek puskeswan talang empat belajar lagi. bagaimana bisa dinyatakan total loss, sementara sampai saat ini bangunannya masih digunakan dan sudah diserahkan ke pemkab benteng. hakim juga sempat mempertanyakan demikian, jika dinyatakan total loss artinya tidak ada bentuk fisik bangunan," tegas made sukiade.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 25 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan