KPU Tidak Akan Ubah Format Debat, Gagasan Tiga Capres Dinilai Belum Konkrit

Reporter: Tim |

Editor: RD Putra |

Rabu , 13 Dec 2023 - 22:33

Ketua KPU RI Hasyim Anshari --

kpu tidak akan ubah format debat, gagasan tiga capres dinilai belum konkrit                            jakarta, koranrb.id - debat perdana pemilihan presiden 2024 tuntas digelar. atas pelaksanaan tersebut, komisi pemilihan umum menilai jalannya debat cukup menarik. sehingga kedepannya, format debat akan dipertahankan.
hal itu ditegaskan ketua kpu ri hasyim asyari. dia menuturkan, format debat dengan menempatkan 4 dari enam segmen untuk saling sanggah berlangsung baik. itu terlihat dari jalannya debat yang cukup seru.
baca juga:kpu umumkan daftar 11 panelis debat capres - cawapres, ini tema dan jadwalnya
pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan masing-masing capres, membuat orisinalitas pertanyaan terjaga dan sulit ditebak. "format seperti ini juga akan kita gunakan untuk debat selanjutnya, debat yang kedua ketiga, keempat, dan kelima," ujarnya.
sementara soal substansi pernyataan ataupun gimmick yang dilakukan capres, dia enggan mengomentari. sebab itu diluar hak kpu. baginya, itu ruang bagi pemilih untuk menilai dan mengukur kualitas capres.
baca juga:debat pilpres perdana 120 menit dibagi enam segmen 
soal evaluasi, salah satu yang menjadi catatan adalah keterlambatan acara. dari yang semula dijadwalkan pukul 19.00 wib, baru dimulai pada 19.20. namun bagi hasyim, itu masih dalam taraf wajar. "namanya banyak orang. harus ada penyesuaian - penyesuaian," tuturnya.
untuk debat kedua pada 22 desember sendiri, hasyim menyebut akan mulai dipersiapkan. untuk lokasinya, kpu masih menunggu informasi dari pihak penyiaran. dari sisi kpu, sedang digodok nama-nama panelis. 
"sudah ada nama-nama cuman belum kita pastikan, kita matangkan lagi sesuai dengan tema yang akan diajukan," jelasnya.
baca juga:11 panelis debat jalani karantina mulai hari ini, cegah kebocoran, daftar pertanyaan disegel
capres nomor urut tiga ganjar pranowo berharap, debat menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk mengenal para pemimpin melalui gagasan dan programnya. "para pemilih mendapatkan preferensi dari cara berpikir apa yang ada di konsep atau visi misi masing masing," ujar ganjar.
lebih lanjut lagi, agar masyarakat bisa mengenal lebih jauh pasangan capres-cawapres, suami siti atikoh supriyanti itu mengusulkan agar sesi tanya-jawab diprioritaskan. bukan soal durasi tetapi porsi. 
menurutnya, ruang tanya jawab harus lebih diperbanyak, sehingga hasil debat bisa menunjukkan apa yang menjadi pikiran, refleksi dan jawaban spontan dari masing-masing pasangan kandidat. "sesi tanya jawab sangat penting," bebernya.
baca juga:masih terjadi silang pendapat tentang format debat 
capres nomor urut 1 anies baswedan mengaku cukup puas dengan jalannya debat. dia merasa bisa melalui dengan baik. "tadi seru diskusinya, dan prinsip-prinsip dasarnya saya rasa publik bisa melihat," ujarnya. anies berharap, momen debat bisa menjadi kesempatan masyarakat untuk mendengar prinsip, ideologi, cara berpikir yang diungkapkan para calon.
anggota dewan pengarah tim kampanye nasional (tkn) prabowo-gibran yusril ihza mahendra juga mengaku senang dengan jalannya debat. semua paslon mendapatkan kesempatan setara. "keliatannya cukup berjalan baik, cukup fair dan masing-masing calon sudah mengemukakan pandangan," ujarnya.
sementara itu, dari sisi substansi yang disampaikan, ketiga capres dinilai belum menyampaikan gagasan konkrit. dari tema ham, koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) dimas bagus arya menilai debat belum sepenuhnya membahas secara substansial. salah satu isu ham yang dimaksud adalah reformasi sektor keamanan dan pelanggaran ham dalam pembangunan.
baca juga:terlilit investasi uang, gadis sbu minum racun rumput
dalam empat menit paparan awal, kontras menilai ketiga capres tidak menunjukkan komitmen soal arah gerak kemajuan dan peradaban ham di indonesia lewat langkah strategis. pun, visi besar dalam penegakan ham tidak muncul dalam paran ketiga capres. ”padahal dalam sistem negara presidensialisme, otoritas kewenangan yang diberikan presiden sangatlah besar,” ujarnya kepada jawa pos, kemarin. 
dari ketiga capres, kontras paling banyak menyoroti capres nomor urut 2 prabowo subianto. dimas menyebut, capres yang diusung koalisi indonesia maju tersebut gagal paham dalam menjawab problematika kemanusiaan yang terus berlangsung di papua. sebaliknya, prabowo justru menyatakan permasalahan di papua adalah soal separatisme dan campur tangan asing. 
baca juga:debat pilpres tetap 5 kali, bakal dihelat di 5 kota 
baca juga:masih terjadi silang pendapat tentang format debat 
”ini jelas pandangan yang keliru total dan gagalnya prabowo dalam menangkap akar masalah yang menyebabkan konflik dan kekerasan di papua,” ungkapnya. dimas menegaskan persoalan di papua menurut sejumlah riset, salah satunya riset lembaga ilmu pengetahuan indonesia (lipi), menyebut bahwa akar masalah konflik di papua salah satunya adalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli papua (oap) sejak 1970-an. 
selain itu, lipi juga menyebut bahwa kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi akar masalah konflik di papua. ”capres nomor 2 juga tidak mengerti prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokratis,” lanjut dimas. hal tersebut terlihat pada sesi ketiga debat. 
di sesi tersebut, prabowo tampak emosional ketika menanggapi masalah belum terjaminnya kebebasan berbicara. prabowo menyebut bahwa negara sudah demokratis yang dibuktikan dengan menangnya anies baswedan di pilkada dki jakarta pada 2017 silam. ”hal ini justru menunjukkan ketidakpahaman prabowo soal nilai penting demokrasi,” imbuhnya.
baca juga:debat capres harus lebih berkualitas
terpisah, peneliti icjr johanna poerba menyampaikan bahwa para capres yang tampil dalam debat perdana di kpu belum semua memperhatikan kondisi demokrasi di indonesia. menurut dia, tidak ada paparan komprehensif dari para capres yang menunjukkan kebaruan gagasan terkait dengan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. karena itu, icjr menyampaikan beberapa rekomendasi. 
pertama, johanna menyebutkan, perlu ada komitmen tegas dari pemerintah presiden sebagai bagian dari pembentuk uu untuk melahirkan kebijakan berbasis ham. kedua, harus ada komitmen penghapusan aturan hukum yang menghambat demokrasi. ”misalnya uu ite yang sekalipun revisi kedua telah disahkan, pasal bermasalah masih ada. termasuk dalam kuhp baru yang masih menyisakan masalah yang berpotensi memperburuk demokrasi,” bebernya. 
baca juga:mengintip perdebatan antara kaos bootleg dan kaos fake
ketiga, johanna menyampaikan bahwa indonesia perlu jaminan tidak ada kriminalisasi bagi upaya melaksanakan demokrasi. menurut dia, makna partisipasi adalah masyarakat sipil harus dijamin dan dilindungi. keempat, lanjut dia, upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan bersamaan dengan edukasi terhadap aparat penegak hukum. tujuannya agar mereka sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap ham.  (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 14 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan