Gubernur Helmi Hasan Pastikan Perpanjangan Kontrak Tenaga Non-ASN, Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 10 Mar 2025 - 23:22

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, SE--RENO/RB

“Dari SE Kemenpan RB itukan sudah jelas, klasifikasi tenaga non-ASN yang dapat diberikan rekomendasi perpanjangan kontrak kerja,” ujarnya.

Saat ini BKD Provinsi Bengkulu mencatat 1.429 tenaga non-ASN dilingkungan Provinsi Bengkulu yang tengah melanjutkan ketahapan seleksi kompetensi (Selkom) PPPK tahap 2.

Sementara untuk formasi yang tersedia pada seleksi PPPK tahap II tersebut hanya 175 orang saja yang terdiri dari 2 formasi, yakni formasi tenaga kesehatan dan formasi tenaga guru.

“Untuk yang tidak dapat memenuhi formasi di seleksi PPPK tahap II inilah yang nantinya tetap diperkerjakan,” terang Sri.

gubernur helmi hasan pastikan perpanjangan kontrak tenaga non-asn, sesuai arahan pemerintah pusat                            bengkulu, koranrb.id – gubernur bengkulu, helmi hasan, se menegaskan hanya memperpanjang kontrak tenaga non aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu yang mendapatkan rekomendasi.
ia menerangkan perpanjangan kontrak tenaga non-asn di lingkungan pemprov bengkulu tersebut merupakan arahan dari pemerintah pusat sesuai dengan kategori yang telah ditentukan dalam surat edaran (se) kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) belum lama ini.
“perpanjang atau tidaknya kontrak tenaga honorer itu ditentukan sama pemerintah pusat, yang non database (badan kepegawaian negara, red) itu tidak diperpanjang,” terangnya.
baca juga:pemprov bengkulu fokus wujudkan program 100 hari kerja helmi-mian
helmi menerangkan jika dilakukan perpanjangan kontrak kerja kepada tenaga non-asn yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam se tersebut, akan menjadi masalah.
“ketika tidak perpanjang kita tidak akan perpanjang, karena nanti gajinya kita bermasalah,” terangnya.
ia menyebutkan pemprov bengkulu hanya memberikan gaji kepada tenaga non-asn yang betul-betul diakui oleh pemerintah pusat seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
tidak hanya itu, helmi juga menyebutkan dengan adanya arahan pemerintah pusat tersebut, seluruh pemerintah daerah (pemda) dilarang untuk mengangkat tenaga non-asn dan atau nama lainnya.
baca juga:dc ditangkap polisi, dilaporkan gelapkan uang nasabah rp14,5 juta
sementara itu, kepala bidang (kabid) pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian (ppik), badan kepegawaian daerah (bkd), sri hartika menerangkan tenaga non-asn ada beberapa kategori tenaga non-asn yang mendapatkan rekomendasi perpanjangan kontrak tersebut.
“ada beberapa, seperti tenaga non-asn yang tidak dapat memenuhi formasi seleksi pppk tahap i dan tahap 2,” terangnya.
pada seleksi pppk tahap i, seluruh peserta merupakan tenaga non-asn diclingkungan pemrpov bengkulu yang terdata di database bkn.
kemudian pada tahap ii peserta merupakan tenaga non-asn dilingkungan pemprov bengkulu yang sudah bekerja atau mengabdi diatas 2 tahun di organisasi perangkat daerah (opd) pemprov bengkulu.
baca juga: harga tiket bus saat mudik lebaran naik hingga 28 persen, lonjakan penumpang diprediksi saat arus balik
“dari se kemenpan rb itukan sudah jelas, klasifikasi tenaga non-asn yang dapat diberikan rekomendasi perpanjangan kontrak kerja,” ujarnya. 
saat ini bkd provinsi bengkulu mencatat 1.429 tenaga non-asn dilingkungan provinsi bengkulu yang tengah melanjutkan ketahapan seleksi kompetensi (selkom) pppk tahap 2.
sementara untuk formasi yang tersedia pada seleksi pppk tahap ii tersebut hanya 175 orang saja yang terdiri dari 2 formasi, yakni formasi tenaga kesehatan dan formasi tenaga guru. 
“untuk yang tidak dapat memenuhi formasi di seleksi pppk tahap ii inilah yang nantinya tetap diperkerjakan,” terang sri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 11 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan