Genjot Peningkatan Pajak Lampu Jalan, DPRD Bengkulu Utara Datangi Pemkot Jambi

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 10 Mar 2025 - 22:05

Komisi II DPRD Bengkulu Utara saat melakukan diskusi dengan BPPRD Kota Jambi --shandy/rb

genjot peningkatan pajak lampu jalan, dprd bengkulu utara datangi pemkot jambi                             koranrb.id – saat ini pendapatan pajak terbesar di bengkulu utara adalah pajak penerangan jalan umum (ppju) atau pajak lampu jalan.
setiap tahun pemda bengkulu utara mendapatkan rp10 miliar lebih dari pajak penerangan jalan umum.
meskipun memang saat ini pajak penerangan jalan umum sudah menjadi pajak yang terbesar di bengkulu utara. 
namun dprd melihat nominal pendapatan pajak tersebut masih bisa terus ditingkatkan untuk menambah pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan di bengkulu utara.
baca juga:pelajari retribusi sutet dan bts, dprd bengkulu utara datangi kota payakumbuh 
baca juga:bupati rejang lebong minta inspektorat panggil dan sanksi 2 lurah bolos kerja
ketua komisi ii dprd bengkulu utara ardin silaen menerangkan jika beberapa tahun ini memang terus terjadi peningkatan pendapatan asli daerah sektor pajak.
tahun lalu pendapatan daerah sektor pajak yang masuk ke kas daerah sekitar rp27 miliar.
tahun ini dprd bengkulu utara meningkatkan target pendapatan pajak menjadi rp37 miliar. 
namun kenaikan target pajak tersebut bukan hanya kenaikan target pajak dengan objek pajak yang sama.
baca juga:ketua dprd bengkulu utara bersama bupati dan fkpd safari ramadan di tap 
baca juga:diskantan rejang lebong ajukan bantuan vaksin jembrana, 16 sapi sudah terjangkit
kenaikan target pajak tersebut ditetapkan karena adanya beberapa kebijakan pajak baru terutama opsen pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. 
“sehingga kenaikan pajak tersebut bukan karena aumsi adanya peningkatan pendapatan dari objek pajak yang sama, namun karena bertambahnya objek pajak,” terangnya. 
dalam kunjungan kerja komisi ii tersebut diharapkannya bukan hanya bisa menambah objek pajak yang selama ini belum masuk dalam objek pajak daerah. 
namun lebih memaksimalkan laghi objek pajak yang ada sehingga bisa lebih besar lagi kontribusinya bagi pendapatan daerah.
baca juga:2 mantan gubernur bersatu menangkan suryatati-ii di pilkada ulang bengkulu selatan 
baca juga:29 asn eselon 2 dan 3 belum lapor lhkpn, inspektorat beri peringatan
“salah satunya terkait dengan pajak penerangan jalan umum,” terangnya. 
pajak penerangan jalan umum adalah sektor pajak yang bukan hanya paling besar, namun juga seharusnya paling terukur jumlah pendapatannya. 
hal ini karena pajak penerangan jalan umum ini dibebankan pada masyarakat konsumen listrik pln. masyarakat akan membayar lebih besar 10 persen dari total tagihan penggunaan tegangan listrik mereka ke pln. 
“10 persen tersebut merupakan pajak penerangan jalan umum yang akan disetorkan pln ke kas daerah,” terangnya. 
baca juga:pemkab rejang lebong akan pekerjakan kembali 1.500 thl masuk database bkn
baca juga:dana bos sd dan smp di lebong belum cair, penjelasan plt kepala disdikbud 
ia menerangkan transparansi sangat penting dalam penerapan penagihan pajak penerangan jalan umum tersebut. apalagi saat ini pengguna listrik atau konsumen listrik pln mayoritas sudah menggunakan listrik pra bayar yang menggunakan sistem pulsa. 
sehingga harus ada keterbukaan terkait penghitungan pajak penerangan jalan umum yang menjadi hak pemerintah daerah dan masuk dalam pendapatan asli daerah sektor pajak. 
“maka memang kami melihat pola transparansi pengelolaan pajak penerangan jalan umum yang diterapkan di pemda kota jambi,” terangnya. 
hasil dari pertemuan atau kunjungan kerja di pemda kota jambi tersebut nantinya akan dibahas secara internal lebih dulu baik oleh komisi maupun pembahasan internal dprd. 
baca juga:pemkab mukomuko segera rampungkan legalitas aset 
baca juga:perdana pasar murah digelar, tak sampai 2 jam produk ludes terjual
nantinya hasil pertemuan ini akan dilakukan pembahasan oleh komisi ii dprd bengkulu utara dengan pemerintah terutama dengan badan pendapatan daerah. 
“sehingga dalam pembahasan tersebut, apa yang memang baik dan bisa kita laksanakan di bengkulu utara, maka tidak salah kita laksanakan di bengkulu utara untuk kemajuan bengkulu utara,” pungkas politisi pdi perjuangan ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 11 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan