Pelajari Retribusi Sutet dan BTS, DPRD Bengkulu Utara Datangi Kota Payakumbuh

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 10 Mar 2025 - 22:00

Anggota Komisi II DPRD Bengkulu Utara Yos Sudarso saat mengunjungi Pemkot Payakumbuh --shandy/rb

pelajari retribusi sutet dan bts, dprd bengkulu utara datangi kota payakumbuh                             koranrb.id – dprd bengkulu utara mendukung target pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
terutama untuk sektor pajak daerah, selama ini pajak daerah tidak pernah mengalami kenaikan yang terlalu tinggi.
sedangkan dinilai masih banyak potensi-potensi daerah yang belum masuk dalam target pajak daerah.
maupun adanya objek pajak daerah yang belum maksimal tertagih. 
baca juga:bupati rejang lebong minta inspektorat panggil dan sanksi 2 lurah bolos kerja
baca juga:ketua dprd bengkulu utara bersama bupati dan fkpd safari ramadan di tap 
hal ini berdampak pada minimnya pendapatan asli daerah di bengkulu utara setiap tahunnya. anggota dprd bengkulu utara juga mendukung target peningkatan pendapatan asli daerah. 
komisi ii dprd bengkulu utara melakukan kunjungan kerja dan study banding ke pemerintah kota payakumbuh sumatera barat. 
kunjungan ini untuk melihat langsung terkait potensi pajak yang ada di kota payakumbuh. anggota komisi ii dprd bengkulu utara yos sudarso menerangkan jika mereka memilih kota payakumbuh karena memang daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pemda bengkulu utara. 
secara umum kota payakumbuh juga memiliki beberapa potensi pajak dan retrtibusi daerah yang sama dengan bengkulu utara. 
baca juga:2 mantan gubernur bersatu menangkan suryatati-ii di pilkada ulang bengkulu selatan 
baca juga:diskantan rejang lebong ajukan bantuan vaksin jembrana, 16 sapi sudah terjangkit
“sehingga ada beberapa kebijakan dan pelaksanaan target pajak yang dilakukan kota payakumbuh yang  bisa kita tiru untuk dilaksanakan di bgnkulu utara,” terangnya. 
diantaranya, di kota payakumbuh selain adanya pajak bagi pemilik tower base transceiver station (bts).
kota payakumbuh juga memberlakukan pajak bagi menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet. 
“sedangkan di bengkulu utara cukup banyak menara sutet dan jika kita berkaca dari pemerintah kota payakumbuh bisa mendapatkan pendapatan asli daerah,” terangnya. 
selain itu ada pola pembayaran yangmemang sangat memudahkan wajib pajak utnuk membayar pajak.
baca juga:29 asn eselon 2 dan 3 belum lapor lhkpn, inspektorat beri peringatan
baca juga:pemkab rejang lebong akan pekerjakan kembali 1.500 thl masuk database bkn
ia menegaskan tidak boleh lagi ada pembayaran pajak yang menyulitkan wajib pajak lantaran harus dibayarkan dengan cara langsung ke kantor badan pendapatan deerah.
semua sistem pembayaran pajak harus dipermudah dengan sistem rekening dan aplikasi bekerja sama dengan perbankan. 
sehingga wajib pajak bisa dipermudah untuk membayar pajak dengan melakukan transfer dana langsung atau menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan. 
“karena selama ini menunggu wajib pajak datang ke kantor bapenda atau beberapa jenis pajak bisa disetorkan melalui bank, ini tentunya mempersulit masyarakat,” terangnya.
baca juga:dana bos sd dan smp di lebong belum cair, penjelasan plt kepala disdikbud 
baca juga:pemkab mukomuko segera rampungkan legalitas aset  
ia meminta badan pendapatan daerah membuat satu aplikasi untuk pembayaran pajak daerah. sehingga dalam satu aplikasi tersebut wajib pajak tinggal memilih jenis pajak yang menjadi beban pajaknya dan akan ia bayarkan.
sistem aplikasi ini sangat penting untuk mempermudah masyarakat membayar pajak sehingga bisa membuat peningkatan pendapatan pajak. 
ditambahkannya, untuk jenis pajak bumi dan bangunan yang nominalnya sangat kecil pertahun. jika kepala desa tidak memungut uang pajak, maka masyarakat enggan untuk menytorkan pbb ke kantor bapenda. 
“lantaran ongkos yang dikeluarkan untuk ke kantor bapenda lebih tinggi daripada pajak yang akan disetorkan,” terangnya.
baca juga:perdana pasar murah digelar, tak sampai 2 jam produk ludes terjual
baca juga:dana banpol tahun 2025 tak kena pemangkasan, 10 parpol bakal terima total rp1,1 miliar
selain itu, program aplikasi pembayaran pajak juga sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. 
dengan adanya sistem aplikasi pembayaran pajak, maka menghindari adanya pertemuan antara wajib pajak dan petugas penerima pajak. 
“pola-pola pelayanan berbasis aplikasi dan teknologi ini harus dikedepankan saat ini,” pungkas politisi partai demokrat ini. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 11 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan