Dewan Bengkulu Utara Dukung Ketegasan Pemkab Sanksi Penunggak Pajak

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 06 Mar 2025 - 22:09

Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara Hasdiansyah yang meminta adanya evaluasi pada pejabat daerah --shandy/rb

Termasuk juga memberikan sanksi tegas pada wajib pajak yang menunggak pajak ataupun sengaja mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan.

Sanksi tegas ini dinilainya harus diambil sehingga tidak ada lagi pengusaha atau wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.

“Tindakan tegas atau sanksi harus benar-benar dilakukan, sehingga kejadian tunggakan pajak tersebut tidak terus terjadi dan dampaknya tidak kunjung ada peningkatan pendapatan daerah sektor pajak,” terangnya.

Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah saling bekerjasama dalam peningkatan pajak daerah, baik itu secara langsung dan tidak langsung.

Termasuk juga orgfanisasi perangkat daerah yang memiliki pekerjaan fisik yanga rtinya ada objek pajak penggunaan material bukan logam dan batuan yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga. “Lintas organisasi perangkat daerah harus saling berkoordinasi, sehingga tidak ada objek pajak yang lolos,” terangnya.

Selain itu, salah satu target pajak yang tidak pernah memenuhi target adalah pajak bumi dan bangunan.

Ia meminta bukan hanya Bapenda namun juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan Camat turun langsung sehingga target pajak bisa tercapai.

Untuk pajak bumi dan bangunan memang bukan langsung ditagih oleh Bapenda melainkan melibatkan kepala desa sebagai pemungut pajak.

Sehingga Camat, Dinas PMD dan Inspektorat dinilai bisa membantu untuk peningkatan pendapatan PBB tersebut.

“Tahun ini ditargetkan pajak daerah Rp 37 Miliar, jika semua objek pajak tertagih, kami yakin jumlahnya akan jauh lebih besar yang masuk ke kas daerah,” pungkas Hasdiansyah.

dewan bengkulu utara dukung ketegasan pemkab sanksi penunggak pajak                            koranrb.id - pemerintah kabupaten bengkulu utara mendorong peningkatan daerah sektor pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah.
setiap tahun pendapatan dari sektor pajak daerah di bengkulu utara memang terjadi peningkatan. 
namun pemerintahan meyakini peningkatan pajak daerah tersebut bisa ditingkatkan lagi sehingga pendapatan asli daerah yang digunakan untuk sumber pembangunan bisa lebih tinggi.
bahkan pemda bengkulu utara sudah bekerja sama dengan jaksa pengacara negara untuk penagihan pajak tersebut sehingga bisa memaksimalkan pendapatan pajak daerah. 
baca juga:dprd bengkulu utara minta pengembangan fasilitas dan penerangan kawasan pasar purwodadi
baca juga:januari – maret 2025, 22 kasus dbd di mukomuko, warga diminta lakukan pemberantasan sarang nyamuk
ketua komisi i dprd bengkulu utara hasdiansyah mendukung langkah pemerintah daerah tersebut. sehingga, jangan ada lagi tunggakan-tunggakan pajak yang hingga bertahun-tahun terjadi namun tidak tertagih. 
“sebagaimana kita ketahui, masih ada wajib pajak yang mnenunggak pajak terebut hingga lebih dari satu tahun. hal ini tentunya sangat merugikan karena kita masih membutuhkan pendapatan daerah yang cukup besar,” terangnya.
ia juga meminta memaksimalkan potensi pajak daerah tertuama yang menjadi unggulan di bengkulu utara. 
sehingga semua aktifitas yang masuk dalam objek pajak bisa dibayarkan oleh wajiub pajak dan disetorkan ke kas pendapatan asli daerah. 
baca juga:raih kesempatan beasiswa kedokteran dari kemenkes, kuliah di universitas terbaik di indonesia
baca juga:mengapa es teh terasa menyegarkan saat sedang puasa? berikut 2 faktanya
“tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak daerah tersebut tentunya sangat bagus,” terangnya.
selain itu, badan pendapatan daerah yang bertugas mengumpulkan pajak tersebut juga harus lebih aktif lagi dalam melakukan penghitungan dan penagihan pajak. 
termasuk juga memberikan sanksi tegas pada wajib pajak yang menunggak pajak ataupun sengaja mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. 
sanksi tegas ini dinilainya harus diambil sehingga tidak ada lagi pengusaha atau wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.
baca juga:kok bisa? berikut 4 tempat di dunia dengan kadar oksigen paling rendah
baca juga:menilik 4 penemuan besar yang tak sengaja ditemukan
“tindakan tegas atau sanksi harus benar-benar dilakukan, sehingga kejadian tunggakan pajak tersebut tidak terus terjadi dan dampaknya tidak kunjung ada peningkatan pendapatan daerah sektor pajak,” terangnya. 
ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah saling bekerjasama dalam peningkatan pajak daerah, baik itu secara langsung dan tidak langsung. 
termasuk juga orgfanisasi perangkat daerah yang memiliki pekerjaan fisik yanga rtinya ada objek pajak penggunaan material bukan logam dan batuan yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga. “lintas organisasi perangkat daerah harus saling berkoordinasi, sehingga tidak ada objek pajak yang lolos,” terangnya. 
selain itu, salah satu target pajak yang tidak pernah memenuhi target adalah pajak bumi dan bangunan. 
baca juga:punya sumber nektar favorit! berikut 4 fakta unik burung green breasted mango
baca juga:luapan sungai ketahun, 11 rumah di perbatasan lebong terendam 
ia meminta bukan hanya bapenda namun juga dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektorat dan camat turun langsung sehingga target pajak bisa tercapai.
untuk pajak bumi dan bangunan memang bukan langsung ditagih oleh bapenda melainkan melibatkan kepala desa sebagai pemungut pajak. 
sehingga camat, dinas pmd dan inspektorat dinilai bisa membantu untuk peningkatan pendapatan pbb tersebut.  
“tahun ini ditargetkan pajak daerah rp 37 miliar, jika semua objek pajak tertagih, kami yakin  jumlahnya akan jauh lebih besar yang masuk ke kas daerah,” pungkas hasdiansyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan