Tidak Huni Rumdin, Tiga Bulan Tunjangan Perumahan Unsur Pimpinan DPRD Mukomuko Hangus

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Kamis , 06 Mar 2025 - 09:13

PELANTIKAN: Unsur pimpinan saat diambil sumpah beberapa waktu yang lalu--Firmansyah/rb--

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Unsur pimpinan DPRD Mukomuko tidak kunjung menempati Rumah Dinas (Rumdin) yang disediakan.

Akibatnya tunjangan perumahan unsur pimpinan DPRD Mukomuko, Januari hingga Maret 2025 hangus atau tidak bisa dicairkan.

Hal ini dibenarkan Sekretaris Dewan (Sekwan) Syahrizal, SH.

Untuk hak tunjangan perumahan unsur pimpinan dewan dapat dibayarkan dari APBD tahun ini, apabila yang bersangkutan menempati rumah dinas yang telah disediakan.

Maka dari itu untuk pembayaran Januari hingga Maret 2025 belum ada dasarnya.

“Belum ada dasar kita membayar tunjangan perumahan unsur pimpinan dewan.

Tunjangan perumahan ini baru akan kita hitung ketika yang bersangkutan telah menempati rumah dinas.

Jika tidak ditempat-tempati maka anggaran yang tersedia akan tetap hangus,”kata Syahrizal.

Syahrizal menyampaikan, persediaan anggaran untuk tunjangan perumahan unsur pimpinan dewan telah disediakan di APBD Mukomuko.

Yang dihitung untuk persediaan satu tahun anggaran kurang lebih totalnya Rp960 juta.

Dengan rincian untuk jabatan Ketua DPRD besaran tunjangan perumahan disediakan sebesar Rp35 juta per bulan.

Sementara untuk jabatan Wakil Ketua dengan besaran masing-masing Rp22,5 juta per bulan.

tidak huni rumdin, tiga bulan tunjangan perumahan unsur pimpinan dprd mukomuko hangus                            mukomuko, koranrb.id – unsur pimpinan dprd mukomuko tidak kunjung menempati rumah dinas (rumdin) yang disediakan.
akibatnya tunjangan perumahan unsur pimpinan dprd mukomuko, januari hingga maret 2025 hangus atau tidak bisa dicairkan.
hal ini dibenarkan sekretaris dewan (sekwan) syahrizal, sh.
untuk hak tunjangan perumahan unsur pimpinan dewan dapat dibayarkan dari apbd tahun ini, apabila yang bersangkutan menempati rumah dinas yang telah disediakan.
baca juga:reformasi birokasi fokus 100 hari kerja, bupati: tidak ada transaksional untuk menduduki jabatan
maka dari itu untuk pembayaran januari hingga maret 2025 belum ada dasarnya.
“belum ada dasar kita membayar tunjangan perumahan unsur pimpinan dewan.
tunjangan perumahan ini baru akan kita hitung ketika yang bersangkutan telah menempati rumah dinas.
jika tidak ditempat-tempati maka anggaran yang tersedia akan tetap hangus,”kata syahrizal.
baca juga:hujan intensitas tinggi kerap guyur bengkulu tengah, antisipasi banjir dan tanah longsor, bpbd dirikan 2 posko
syahrizal menyampaikan, persediaan anggaran untuk tunjangan perumahan unsur pimpinan dewan telah disediakan di apbd mukomuko.
yang dihitung untuk persediaan satu tahun anggaran kurang lebih totalnya rp960 juta.
dengan rincian untuk jabatan ketua dprd besaran tunjangan perumahan disediakan sebesar rp35 juta per bulan.
sementara untuk jabatan wakil ketua dengan besaran masing-masing rp22,5 juta per bulan. 
baca juga:bagi sekolah terlanjur pungut uang perpisahan atau study tour, simak warning wabup kepahiang ini
‘’untuk tunjangan perumahan ini, antara jabatan ketua dengan wakil memang ada beda sekitar rp12,5 juta per bulan.
karena unsur pimpinan belum ada yang menempati rumah dinas, maka anggaran masih utuh,” ujarnya.
selain itu, syahrizal juga menyampaikan, bawasanya 3 unit rumah dinas unsur pimpinan dprd mukomuko di jalan soekarno hatta desa ujung padang, kecamatan kota mukomuko.
sudah rampung dilakukan perehapan.
baca juga:4 saksi meringankan bantah proyek puskeswan total loss dan gagal konstruksi 
baik bagian luar hingga bagian dalam, dan pekarangan rumah dinas dari desember 2024 lalu.
hanya saja untuk fasilitas interior rumah dinas tersebut belum ada.
“kalau rumah siap tunggu hanya saja, perlengkapan sarana prasarana layaknya sebuah rumah, belum ada kita siapkan.
yang rencananya fasilitas rumah baru akan kita lengkapi melalui anggaran tahun ini,” sampainya. 
baca juga:jpu tuntut 4 tahun penjara, ph murman: pleidoi minta bebas
terpisah, ketua dprd mukomuko, zamhari mengaku, bersedia untuk menempati rumah dinas unsur pimpinan tersebut.
sebab selain dekat dengan kantor, maka akan semakin mudah untuk menyambut masyarakat yang ingin bersilaturahmi, karena berada di dalam kota.
hanya saja, diharapkan sebelum pindah menempati rumah dinas itu.
ada baiknya fasilitas dilengkapi terlebih dulu sehingga rumah dinas tersebut benar-benar siap dihuni.
baca juga:jpu nyatakan banding putusan 5 terdakwa tipikor pasar inpres bintuhan
‘’kalau saya siap menempati rumah dinas itu.
negara sudah menyediakan rumah dinas untuk kita, kenapa tidak harus kita tempati.
hanya saja saya minta dilengkapi dulu fasilitasnya.
jangan sampai tinggal dirumah dinas, masak dan makan harus kembali ke rumah pribadi terlebih dahulu karena tidak ada fasilitas,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 20 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan