KPHP Belum Terima Informasi Lanjutan Penyelidikan Hutan jadi Kebun Sawit

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 03 Mar 2025 - 23:03

Perambahan hutan terus terjadi di hutan Mukomuko --firmansyah/rb

Sebab kewenangan atas data tersebut sepenuhnya di Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sumatera, atau Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu.

“Kalau kami tidak berwenang menyebarkan peta lokasi Program PS ini. Apalagi jika peta itu dipakai untuk alat bukti dalam penyelidikan kasus perambahan hutan. Ada baiknya APH langsung meminta ke DLHK Provinsi atau BPSKL Wilayah Sumatera,”terangnya.

Lanjut Aprin, yang pastinya, untuk Mukomuko ada 10 usulan program (PS) dalam kawasan hutan yang telanjur ditanami sawit seluas 20.000 hektare di Mukomuko yang usulannya disampaikan tahun lalu. Namun hingga sekarang izin (PS) belum keluar atau masih dalam proses. 10 usulan tersebut berasal dari 10 desa yang berada dekat dengan kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT).

“Untuk 10 desa yang kami teruskan usulannya untuk program PS, yakni Desa Lubuk Talang, Desa Serami Baru, Desa Retak Mudik, Desa Lubuk Selandak, Desa Air Bikuk, Desa Lubuk Bento, Desa Pondok Baru, Desa Lubuk Cabau, Desa Sibak, dan Desa Lubuk Bangko. Seluruh izinnya belum ada yang keluar,” tandasnya.

Terpisah Direktur LSM Rumus Institute Bengkulu Rusman Aswardi Sp meminta, terkait pengusutan kejahatan kehutanan yang terjadi di Mukomuko dapat dilakukan dengan transparan dan objektif.

Sebab tidak sedikit masyarakat Mukomuko menantikan para pelaku-pelaku pengerusakan kawasan hutan secara terang-terangan ini, dibawa kehadapan hukum. Sehingga masyarakat benar-benar yakin, bawasan tidak ada satu orang pun yang tidak bisa diadili ketika telah berbuat kejahatan.

“Kami sangat berharap perkara kejahatan kehutanan di Mukomuko ini, dilakukan secara terbuka. Sehingga masyarakat tahu sudah sejauh mana perkembangannya,”sampai Rusman.

Rusman juga tidak menepis adanya informasi yang beredar di masyarakat, bawasanya kebun sawit ilegal yang ada di kawasan hutan. Diduga menjadi kepemilikan anggota DPRD aktif Mukomuko dan non aktif sudah didatangi APH.

Namun memang hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari APH terkait perjalanan pengungkapan kasus kejahatan kehutanan di Mukomuko ini.

kphp belum terima informasi lanjutan penyelidikan hutan jadi kebun sawit                             koranrb.id – meskipun kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) kabupaten mukomuko mengakui sudah beberapa kali diminta aprat penegak hukum (aph) masuk ke dalam wilayah kawasan hutan negara yang telah berubah fungsi menjadi kebun sawit ilegal diduga dikuasai oknum-oknum besar di mukomuko.
namun kphp mukomuko belum menerima ada hasil dari kunjungan tersebut.
“kalau diminta mendampingi, memang ada tim saya yang ikut menolong pihak kepolisian.
tapi saya tidak tau konkrit kegiatan di lapangan sebab saya tidak ikut. kabarnya melakukan pengukuran, di lokasi kebun sawit yang diduga masuk kawasan hutan, tapi pastinya saya juga tidak tau,” kata kepala kphp mukomuko aprin sialoho s.hut.
baca juga:pemkab bengkulu selatan akan siapkan anggaran untuk pemungutan suara ulang
baca juga:dampak pt. ssl merugikan masyarakat, ketua fraksi pdip seluma: cabut saja izinnya!
aprin juga menyampaikan, meskipun sudah lebih dari satu kali mendampingi namun kphp mukomuko belum mendapatkan informasi.
indentitas pemilik kebun sawit ilegal tersebut dan berapa luas hutan yang telah dirambah. maka dari itu secara pastinya kphp mukomuko juga tidak tahu.
namun kalau adanya kebun sawit ilegal masuk ke kawasan hutan negara di mukomuko memang benar. sudah lebih dari setengah kawasan hutan berubah fungsi menjadi kebun sawit ilegal.
“kami belum ada mendapatkan informasi dari pihak kepolisian apakah sudah mengantongi nama pelaku. tapi kalau kebun sawit ilegal memang banyak yang berada di dalam kawasan hutan tersebut,”sampai aprin.
baca juga:dampak rasionalisasi anggaran, tahun ini disperkim hanya perbaiki 2 rtlh
baca juga:masuk 3 hari puasa, harga daging sapi di rejang lebong mulai melonjak
selain itu aprin juga mengaku, terkait dengan permintaan polda bengkulu atas data program perhutanan sosial (ps) yang diusulkan ke pusat.
guna menyelidiki kasus perambahan kawasan hutan menjadi kebun sawit ilegal ini. kphp tidak memiliki kewenangan menyerahkan data tersebut.
sebab kewenangan atas data tersebut sepenuhnya di  balai perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (bpskl) wilayah sumatera, atau dinas lingkungan hidup kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu.
“kalau kami tidak berwenang menyebarkan peta lokasi program ps ini. apalagi jika peta itu dipakai untuk alat bukti dalam penyelidikan kasus perambahan hutan. ada baiknya aph langsung meminta ke dlhk provinsi atau bpskl wilayah sumatera,”terangnya.
baca juga:tarif listik hingga sabun cuci sumbang deflasi 1,26 persen 
baca juga:dugaan korupsi perjalanan dinas setwan kaur: pengusutan harus sampai ke akar-akarnya 
lanjut aprin, yang pastinya, untuk mukomuko ada 10 usulan program (ps) dalam kawasan hutan yang telanjur ditanami sawit seluas 20.000 hektare di mukomuko yang usulannya disampaikan tahun lalu. namun hingga sekarang izin (ps) belum keluar atau masih dalam proses. 10 usulan tersebut berasal dari 10 desa yang berada dekat dengan kawasan hutan produksi (hp) dan hutan produksi terbatas (hpt).
“untuk 10 desa yang kami teruskan usulannya untuk program ps, yakni desa lubuk talang, desa serami baru, desa retak mudik, desa lubuk selandak, desa air bikuk, desa lubuk bento, desa pondok baru, desa lubuk cabau, desa sibak, dan desa lubuk bangko. seluruh izinnya belum ada yang keluar,” tandasnya.
terpisah direktur lsm rumus institute bengkulu rusman aswardi sp meminta, terkait pengusutan kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko dapat dilakukan dengan transparan dan objektif.
baca juga:3 potensi pad ditargetkan tahun ini bisa sumbang rp270 juta
baca juga:masa sanggah usai, 1.429 peserta seleksi pppk lanjut selkom
sebab tidak sedikit masyarakat mukomuko menantikan para pelaku-pelaku pengerusakan kawasan hutan secara terang-terangan ini, dibawa kehadapan hukum. sehingga masyarakat benar-benar yakin, bawasan tidak ada satu orang pun yang tidak bisa diadili ketika telah berbuat kejahatan.
“kami sangat berharap perkara kejahatan kehutanan di mukomuko ini, dilakukan secara terbuka. sehingga masyarakat tahu sudah sejauh mana perkembangannya,”sampai rusman.
rusman juga tidak menepis adanya informasi yang beredar di masyarakat, bawasanya kebun sawit ilegal yang ada di kawasan hutan. diduga menjadi kepemilikan anggota dprd aktif mukomuko dan non aktif sudah didatangi aph.
namun memang hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari aph terkait perjalanan pengungkapan kasus kejahatan kehutanan di mukomuko ini.
baca juga:masa sanggah usai, 1.429 peserta seleksi pppk lanjut selkom
baca juga:elpiji 3 kg langka, pemkab rejang lebong terbitkan se pengawasan pendistribusian
“iya sudah sejak beberapa waktu lalu kami dengar informasi di masyarakat, ada tim dari polda bengkulu turun masuk ke kawasan hutan. yang kabarnya mendatangi kebun-kebun ilegal miliki oknum anggota dprd aktif dan non aktif. tapi terkait kebenarannya kami tidak tau juga,”tandasnya.
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk). untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260.
kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai.
adapun anggota dprd aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd.
beralih ke hpt air ipuh ll ada zmr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 4 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan