Tejo: Target Perbaikan Jalan, Hampir Rp300 Miliar Anggaran

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 01 Mar 2025 - 22:23

FOKUS: Suasana rapat koordinasi Pemprov Bengkulu bersama dengan BPJN Bengkulu yang berada di ruang rapat Merah Putih, Rabu, 26 Februari 2025 lalu. IST/RB--

“Ada beberapa provinsi sudah menghitung dan mengimplemetasikan item-item yang terkena efisiensi,” kata Juhaili.

Sementara Provinsi Bengkulu sendiri, menurutnya akan lebih ideal menerapkan hal tersebut setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Sebab dengan begitu, dapat mengukur rencana kerja melalui visi-misi akan diketahui apa saja item-item yang dicanakan dalam penerapan kebijakan efisiensi tersebut.

“Dan semakin ke sini efisiensi inikan semakin terang, artinya ternyata bukan untuk belanja langsung,” ujarnya.

Ia menerangkan perihal penggajian pegawai, baik honorer dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bahkan tunjangan tidak termasuk dalam kategori efisiensi.

“Bukan belanja langsung, jadi penggajian dan gaji 13 dan 14 tidak termasuk dalam kategori efisiensi,” jelas Juhaili.

Sementara yang termasuk dalam kategori efisiensi tersebut seperti rangkaian seremonial dan belanja-belanja yang bersifat tidak prioritas.

“Jadi artinya, kita berharap belanja infrastrukturnya tetap dong, untuk skala APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) provinsi,” pungkasnya.

Untuk itu, ia menyebutkan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu akan memanggil mitra-mitra, seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, dan BPJN untuk mengekspos kebijakan efisiensi guna penerapannya di Provinsi Bengkulu.

Di sisi lain, Juhaili menuturkan belanja infrastruktur Provinsi Bengkulu yang berasal dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 dan telah sahkan sebesar Rp127 miliar.

Menurut Juhaili angka tersebut sebelumnya disusun sebelum adanya kebijakan efisiensi dan berharap adanya tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Sehingga pagu anggaran belanja infrastruktur Provinsi Bengkulu dapat menyentuh Rp300 miliar.

“Jadi asumsi kita waktu itu bisa ketemu sampai Rp300 miliar. Tapi dengan kondisi hari, sudah berbeda pagu anggarannya nanti dan program mana yang akan bisa dilaksanakan dan tidak bisa,” ujarnya.

Kendati demikian, ia menargetkan anggaran sebesar Rp127 miliar tersebut tidak kembali dipangkas, agar Provinsi Bengkulu dapat belanja infrastruktur daerah.

“Ya kita minta yang sifatnya prioritas jangan terganggu dengan adanya efisiensi,” tutup Juhaili

tejo: target perbaikan jalan, hampir rp300 miliar anggaran                             koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu alokasikan anggaran sebesar rp300 miliar untuk perbaikan jalan prioritas masyarakat.
hal tersebut disampaikan kepala dinas pekerjaan umum dan penata ruang (pupr) provinsi bengkulu, tejo suroso, st, m.si.
ia mengatakan ada beberapa target dari gubernur bengkulu untuk memperbaiki sejumlah jalan prioritas masyarakat.
“target jalan itu sudah ada, bahwa di pu hampir rp300 miliar alokasi penganggaran untuk kegiatan ini,” kata tejo.
ia menyebutkan bahwa dinas pupr provinsi bengkulu siap untuk membantu gubernur bengkulu dalam menjalankan program bantu rakyat tersebut, salah satunya memperbaiki jalan-jalan yang banyak dilalui masyarakat.
baca juga:apel pagi satgas tmmd kodim 0407/kota bengkulu, pastikan kesiapan personel, agar pekerjaan berjalan efektif
baca juga:stok elpiji 3 kg di lebong aman selama ramadan 
sementara untuk titik-titik perbaikan jalan tersebut, tejo menerangkan bahwa gubernur bengkulu memprioritaskan seluruh jalan yang ada di provinsi bengkulu yang rusak dan tidak di lalui kendaraan pengangkut batu bara.
“kalu untuk yang di lalui mobil batu bara, nantinya beliau akan mengumpulkan para pengusaha batu bara, csr-nya seperti apa, perusahaan berbuat apa dan pemerintah seperti apa,” terangnya.
kendati demikian, tejo menyebutkan alokasi anggaran tersebut masih dibintangi alias belum mendapat kepastian, sebab masih menunggu arahan dan petunjuk dari gubernur bengkulu.
“karena laju anggaran masih dibintangi, kita juga masih menunggu intruksi dari bapak gubernur bengkulu, helmi hasan,” ungkapnya.
baca juga:226 sanggahan peserta pppk tahap ii diterima, peserta lulus seleksi administrasi menjadi 1.032 
baca juga:pembangunan dipastikan lanjut, ganti rugi lahan kolam retensi pertengahan 2025 
di sisi lain, ia menyebutkan dengan adanya efisiensi anggaran, tentunya berdampak juga pada balai pelaksanaan jalan nasional (bpjn) bengkulu.
kendati demikian, perbaikan jalan di provinsi bengkulu masih tetap bisa dilaksankan melalui wakil gubernur bengkulu yang memiliki akses kementerian pu sehingga pemprov bengkulu bisa memberikan beberapa rekomendasi perbaikan jalan nasional yang akan dikerjakan pada 2026 mendatang.
“karena bapak wagub ada jalur untuk dana inpres, yang pertama di daerah kabupaten utara dan seluma yang kita usulkan melalui bpjn untuk menjadi prioritas provinsi bengkulu melalui dana inpers,” terangnya. 
diberitakan sebelumnya, meski rasionalisasi anggaran, pemprov bengkulu tetap berkomitmen melakukan perbaikan infrastruktur daerah.
baca juga:gubernur dijadwalkan tiba hari ini, khairil: fokus bantu rakyat, tidak ada acara berlebihan
baca juga:gubernur dijadwalkan tiba hari ini, khairil: fokus bantu rakyat, tidak ada acara berlebihan
wakil gubernur  (wagub) bengkulu, ir. mian menyebutkan saat ini masih banyaknya ruas jalan dan jembatan yang berada di provinsi bengkulu mengalami kerusakan, dengan persentase lebih dari 40 persen.
“ini menjadi perhatian serius kami, baik gubernur maupun wakil gubernur. kami ingin memastikan bahwa pembangunan terus berjalan, meski harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujar mian.
kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. 
ia menegaskan dengan menggandeng bpjn bengkulu salah satu langkah strategis untuk mengupayakan perbaikan jalan dan jembatan yang ada di provinsi bengkulu.
“kami berharap program inpres jalan tetap mengakomodasi kebutuhan bengkulu. kami tidak ingin masyarakat terus mengeluhkan jalan rusak. sementara kita memiliki peluang untuk memperbaikinya dengan dukungan pemerintah pusat,” tegasnya.
sementara itu, penentuan ruas jalan yang akan menjadi prioritas perbaikan pada 2025 masih dalam tahap pembahasan. 
tim dari asisten ii setda provinsi bengkulu, dinas pupr serta baperida sedang menggodok skema pengerjaan yang paling efektif, menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“semuanya penting, tetapi kita harus menyusun skala prioritas yang realistis. kami akan menyelesaikan secara bertahap agar pembangunan benar-benar berdampak dan berkelanjutan,” pungkas mian. 
diketahui sebelumnya,  ketua komisi iii, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, juhaili, s.ip menyebutkan belanja lansung tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran.
saat ini kebijakan efisiensi anggaran sudah semakin terang. sebab kementerian keuangan (kemenkeu) telah mengeluarkan keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 29 tahun 2025, menerangkan bahwa belanja langsung tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.
“ada beberapa provinsi sudah menghitung dan mengimplemetasikan item-item yang terkena efisiensi,” kata juhaili.
sementara provinsi bengkulu sendiri, menurutnya akan lebih ideal menerapkan hal tersebut setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik.
sebab dengan begitu, dapat mengukur rencana kerja melalui visi-misi akan diketahui apa saja item-item yang dicanakan dalam penerapan kebijakan efisiensi tersebut.
“dan semakin ke sini efisiensi inikan semakin terang, artinya ternyata bukan untuk belanja langsung,” ujarnya.
ia menerangkan perihal penggajian pegawai, baik honorer dan aparatur sipil negara (asn) dan bahkan tunjangan tidak termasuk dalam kategori efisiensi.
“bukan belanja langsung, jadi penggajian dan gaji 13 dan 14 tidak termasuk dalam kategori efisiensi,” jelas juhaili.
sementara yang termasuk dalam kategori efisiensi tersebut seperti rangkaian seremonial dan belanja-belanja yang bersifat tidak prioritas.
“jadi artinya, kita berharap belanja infrastrukturnya tetap dong, untuk skala apbd (anggaran pendapatan dan belanja daerah, red) provinsi,” pungkasnya.
untuk itu, ia menyebutkan komisi iii dprd provinsi bengkulu akan memanggil mitra-mitra, seperti balai wilayah sungai sumatera vii, dan bpjn untuk mengekspos kebijakan efisiensi guna penerapannya di provinsi bengkulu.
di sisi lain, juhaili menuturkan belanja infrastruktur provinsi bengkulu yang berasal dari apbd tahun anggaran (ta) 2025 dan telah sahkan sebesar rp127 miliar.
menurut juhaili angka tersebut sebelumnya disusun sebelum adanya kebijakan efisiensi dan berharap adanya tambahan dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (apbn).
sehingga pagu anggaran belanja infrastruktur provinsi bengkulu dapat menyentuh rp300 miliar.
“jadi asumsi kita waktu itu bisa ketemu sampai rp300 miliar. tapi dengan kondisi hari, sudah berbeda pagu anggarannya nanti dan program mana yang akan bisa dilaksanakan dan tidak bisa,” ujarnya.
kendati demikian, ia menargetkan anggaran sebesar rp127 miliar tersebut tidak kembali dipangkas, agar provinsi bengkulu dapat belanja infrastruktur daerah.
“ya kita minta yang sifatnya prioritas jangan terganggu dengan adanya efisiensi,” tutup juhaili

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 2 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan