Tejo: Target Perbaikan Jalan, Hampir Rp300 Miliar Anggaran

FOKUS: Suasana rapat koordinasi Pemprov Bengkulu bersama dengan BPJN Bengkulu yang berada di ruang rapat Merah Putih, Rabu, 26 Februari 2025 lalu. IST/RB--

“Ada beberapa provinsi sudah menghitung dan mengimplemetasikan item-item yang terkena efisiensi,” kata Juhaili.

Sementara Provinsi Bengkulu sendiri, menurutnya akan lebih ideal menerapkan hal tersebut setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Sebab dengan begitu, dapat mengukur rencana kerja melalui visi-misi akan diketahui apa saja item-item yang dicanakan dalam penerapan kebijakan efisiensi tersebut.

“Dan semakin ke sini efisiensi inikan semakin terang, artinya ternyata bukan untuk belanja langsung,” ujarnya.

Ia menerangkan perihal penggajian pegawai, baik honorer dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bahkan tunjangan tidak termasuk dalam kategori efisiensi.

“Bukan belanja langsung, jadi penggajian dan gaji 13 dan 14 tidak termasuk dalam kategori efisiensi,” jelas Juhaili.

Sementara yang termasuk dalam kategori efisiensi tersebut seperti rangkaian seremonial dan belanja-belanja yang bersifat tidak prioritas.

“Jadi artinya, kita berharap belanja infrastrukturnya tetap dong, untuk skala APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) provinsi,” pungkasnya.

Untuk itu, ia menyebutkan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu akan memanggil mitra-mitra, seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, dan BPJN untuk mengekspos kebijakan efisiensi guna penerapannya di Provinsi Bengkulu.

Di sisi lain, Juhaili menuturkan belanja infrastruktur Provinsi Bengkulu yang berasal dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 dan telah sahkan sebesar Rp127 miliar.

Menurut Juhaili angka tersebut sebelumnya disusun sebelum adanya kebijakan efisiensi dan berharap adanya tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Sehingga pagu anggaran belanja infrastruktur Provinsi Bengkulu dapat menyentuh Rp300 miliar.

“Jadi asumsi kita waktu itu bisa ketemu sampai Rp300 miliar. Tapi dengan kondisi hari, sudah berbeda pagu anggarannya nanti dan program mana yang akan bisa dilaksanakan dan tidak bisa,” ujarnya.

Kendati demikian, ia menargetkan anggaran sebesar Rp127 miliar tersebut tidak kembali dipangkas, agar Provinsi Bengkulu dapat belanja infrastruktur daerah.

“Ya kita minta yang sifatnya prioritas jangan terganggu dengan adanya efisiensi,” tutup Juhaili

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan