Evaluasi PPPK Tahap I, Indikasi Honorer Siluman dan Dugaan Peserta Terlibat Politik Praktis

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 25 Feb 2025 - 23:37

Sekda Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abdin, SH., M.Si--Foto: Fiki Susadi.Koranrb.id

evaluasi pppk tahap i,  indikasi honorer siluman dan dugaan peserta terlibat politik praktis                             lebong,koranrb.id – gonjang ganjing seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i, kabupaten lebong. ini terkait indikasi honorer siluman lulus pppk.
tidak hanya itu, ada juga honorer yang diduga terlibat politik praktis saat pemilihan kepala daerah (pilkada) lebong 2024 lalu, lulus seleksi pppk tahap i di kabupaten lebong. 
menanggapi hal ini, sekretaris daerah (sekda) lebong, h. mustarani abidin, sh, mh, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seleksi pppk tahap i. 
dalam evaluasi yang akan dilakukan, pihaknya akan membentuk tim verifikasi untuk mencari tahu kebenaran gonjang-ganjing tersebut.
tim ini nanti akan mendatangi setiap instansi, baik itu opd di lingkungan pemkab lebong, maupun ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten lebong.
baca juga:anaknya diduga dilecehkan sopir angkot, ibu lapor polisi
baca juga:disdikbud pastikan 2025 tambah chromebook sd dan smp
dalam verifikasi itu, tim yang akan dibentuk sekda lebong akan meverifikasi dokumen honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi tersebut.
“makanya instruksi pak bupati ke kami, lihat satu persatu detail per detail (dokumen pppk, red). pppk, saya tahu oknum honor tersebut tidak pernah bekerja di kabupaten lebong, belum 2 tahun dan tidak pernah honor,” ujar sekda, selasa, 25 februari 2025.
jika terbukti, ada honorer siluman atau honorer yang tidak pernah bekerja namun bisa ikut seleksi pppk dan dinyatakan lolos akan dievaluasi bahkan bisa dibatalkan.
“tahap pertama, kalau benar-benar itu kita temukan tidak real kita batalkan wajib,” tegas sekda. 
baca juga:tidak mampu pulikan kn, 5 bidang tanah terdakwa diblokir jaksa 
baca juga:kejari panggil ahli forensik periksa bukti digital korupsi setwan kaur 
selain itu, honorer yang terlibat politik praktis dan menyalahi aturan seleksi pppk tentu juga bisa dibatalkan jika terbukti.
“bisa dibatalkan, kata siapa tidak. kalau dia benar-benar tidak mengikuti aturan yang ada. tetapi harus terbukti dulu, makanya ada beberapa panitia saya minta untuk mengecek kebenaran honorer tersebut,” tuturnya. 
lanjut sekda, dalam pelaksanaan seleksi pppk harus sesuai dengan aturan yang ada. jangan sampai ada oknum yang mempermaikan seleksi pppk di kabupaten lebong ini. 
“karena menyangkut administrasi yang tidak lolos. saya berdasarkan yang real, jangankan pppk, pns saja bisa dibatalkan,” ucapnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 26 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan