PAD Sangat Minim, 3 Fraksi DPRD Layangkan Surat Pembentukan Panja

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 25 Feb 2025 - 23:16

PARIPURNA : DPRD Seluma saat gelar rapat paripurna.-- zulkarnain/rb

pad sangat minim, 3 fraksi dprd layangkan surat pembentukan panja                            seluma, koranrb.id - pendapatan asli daerah (pad) kabupaten seluma hingga saat ini masih menjadi sorotan lantaran jumlahnya yang masih sangat minim. 
atas hal tersebut 3 fraksi dprd seluma yakni fraksi gerindra dan perindo (gerindo), fraksi pdi perjuangan dan fraksi pan sudah melayangkan surat usulan kepada pimpinan dprd untuk pembentukan panitia kerja (panja).
informasi ini dibenarkan wakil ketua i dprd seluma, samsul aswajar, s. sos.
surat usulan terbaru disampaikan oleh fraksi pdi perjuangan pada selasa siang 25 februari 2025.
baca juga:wabup pimpin penyerahan bantuan ke korban longsor, kondisi warga luka membaik
disampaikan samsul, kemungkinan akan ada surat usulan dari fraksi lainnya mengingat beberapa waktu lalu memang internal dprd seluma telah membahas mengenai minimnya pad kabupaten seluma.
menurut samsul, kabupaten seluma tidak bisa hanya bergantung dari transfer pusat jika ingin melakukan pembangunan disetiap lini dengan optimal, maka dari itu peningkatan pad perlu dilakukan.
"sejauh ini ada 3 fraksi dprd seluma yang telah bersurat ke unsur pimpinan untuk dibentuknya panja, kemungkinan masih akan bertambah karena memang dewan secara pribadi beberapa waktu lalu telah membahasnya,"sampai samsul.
dijelaskan samsul bahwa idealnya terbentuk panja apabila 5 dari 8 fraksi dprd seluma mengusulkan pembentukan.
baca juga:istri bupati teddy dorong guru paud jadi pendidik berkualitas 
apabila nantinya jumlah tersebut sudah terpenuhi, maka panja dapat segera bertugas.
diawali dengan melakukan pemanggilan terhadap badan pendapatan daerah (bapenda) seluma, untuk menggali informasi mengenai sumber atau sektor pad yang ada saat ini, kemudian akan didalami apa problem sehingga pad cukup minim.
panja nantinya juga akan menelusuri dugaan adanya kebocoran pad, sehingga semua "hak" milik kabupaten seluma tidak jatuh kepada oknum-oknum tertentu untuk menguntungkan pribadinya.
"sektor pad setau saya cukup banyak, tapi sejauh ini hasil yang didapat masih sangat sedikit, maka dari itu akan kita telusuri akar masalahnya dan bila perlu kita tambah sektor yang baru agar peluang masuknya pad semakin tinggi," imbuh samsul.
baca juga:pemimpin baru, dewan bengkulu utara optimis infrastruktur kota meningkat 
sementara itu, sekretaris fraksi gerindra, zetman membenarkan bahwa fraksi mereka sudah menyurati pimpinan dprd seluma. menurutnya adanya tindakan ini memang harus dilakukan,
karena sangat disayangkan adanya begitu banyak perusahaan pengelolaan (crude palm oil) cpo dan perkebunan kelapa sawit, namun tidak mampu mendongkrak pad dengan banyak.
"kami yakin dengan dibentuknya panja, peningkatan pad kabupaten seluma akan jauh lebih baik sehingga mampu mendorong pembangunan," tegas zetman.
anggota fraksi pdip yang juga ketua bapemperda, febrinanda putra pratama, sh turut membenarkan adanya surat usulan ke pimpinan dprd seluma.
baca juga:ppp segera tunjuk nama ketua dprd seluma
di dalam surat nomor 02/f.pdiperjuangan/ii/2025 tertanggal 25 februari 2025.
fraksi pdip mengaku ingin meningkatkan pembangunan di kabupaten seluma, salahsatu caranya yakni peningkatan sumber pendapatan melalui pad. 
maka dari itu fraksi pdip mengusulkan panja peningkatan pad kabupaten seluma.
"kami berharap dengan dibentuknya panja tersebut, dapat meningkatkan pad kabupaten seluma guna mempercepat pembangunan di kabupaten seluma yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten seluma,"pungkas febrinanda.
baca juga:bupati bengkulu utara tegaskan jangan ada pungutan di sekolah untuk acara perpisahan hingga study tour
adapun 12 sektor pajak dan jadi fokus bapenda seluma saat ini, yakni pajak hotel, pajak restoran,pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir.
dilanjutkan dengan pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pbb, pajak bphtb- pemindahan hak, dan pajak bphtb - pemberian hak baru.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 26 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan