Fokus Cegah Pernikahan Anak di Kabupaten Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 22 Feb 2025 - 22:12

ANAK: Anak di Kabupaten Kepahiang adalah aset daerah sekaligus aset bangsa. Pemkab Kepahiang fokus terhadap pencegahan pernikahan anak. HERU/RB--

fokus cegah pernikahan anak di kabupaten kepahiang                            koranrb.id - perkawinan anak telah merampas hak-hak anak saat usianya masih sangat belia. seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan, bermain, dan hak anak lainnya.
dalam hal ini, pemkab kepahiang fokus terhadap upaya pencegahan pernikahan anak. pencegahan pernikahan usia anak ini sendiri bertujuan untuk melindungi anak dan menjamin hak-haknya. 
upaya pencegahan pernikahan usia dapat dapat dilakukan pemerintah, keluarga, masyarakat dan lembaga terkait.
upaya yang bisa dilakukan pemerintah mulai dari menetapkan kebijakan dan regulasi terkait pencegahan pernikahan usia anak, memantau dan memastikan pelaksanaan upaya pencegahan pernikahan usia anak, memberdayakan anak melalui informasi dan pelatihan keterampilan, hingga meningkatkan kualitas formal pendidikan.
baca juga:pembangunan labkesda tertunda, pemkab mukomuko siapkan lahan 
baca juga:tetap semangat retret hari kedua, bupati rachmat minta kiriman doa
keluarga pun juga bisa melakukan upaya pencegahan seperti, aktif membimbing remaja dan menjelaskan edukasi seks, hingga menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama dalam keluarga.
di kabupaten kepahiang sendiri, saat ini telah dibentuk tim gugus pencegahan pernikahan anak dan mulai menyusun program kerja.
salah satu upaya yang sedang gencar dikerjakan adalah terkait kebijakan untuk menekan angka pernikahan dini di kabupaten kepahiang.
tim gugus ini diharapkan bisa menekan angka pernikahan dini di kabupaten kepahiang.
baca juga:target produksi beras tahun ini naik, petani keluhkan serangan tikus dan burung 
baca juga:dprd bengkulu utara siapkan paripurna sertijab bupati dan wakil bupati
tim gugus tugas pencegahan pernikahan anak, saat ini tengah menyusun peraturan bupati (perbup) tentang pernikahan anak yang ditarget bisa diterapkan tahun ini juga.
dari perbup yang tengah disusun, nantinya akan ada sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang membiarkan pernikahan dini itu terjadi.
terkait angka pernikahan anak di kabupaten kepahiang, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dppkbp3a) mendata dalam kurun waktu 2022 - 2023 ada sebanyak 4 ribu anak melakukan pernikahan dini. 
ini menjadi angka pernikahan anak tertinggi di provinsi bengkulu, hingga mencapai 17,9 persen.
baca juga:warga air napal sambut kehadiran hermedi rian dengar aspirasi masyarakat 
baca juga:787 peserta tes pppk tidak penuhi syarat, 536 pendaftar pasrah, 251 sanggahan masuk 
sebagai gambaran, mengacu pada survei sosial ekonomi nasional (susenas) bps tercatat angka perkawinan anak di indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. 
dari jumlah tersebut, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak.
artinya, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. 
jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki dimana 1 dari 100 laki-laki berumur 20 – 24 tahun menikah saat usia anak.
deputi bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak kemenko pmk sejauh ini telah berupaya mencegah perkawinan anak melalui sosialisasi dan edukasi kepada orang tua khususnya di daerah yang tingkat perkawinan anaknya cukup tinggi.
apa yang dilakukan sebagai bagian dari upaya merealisasikan program  'indonesia layak anak 2030'. indonesia telah memiliki strategi nasional pencegahan perkawinan anak (stranas ppa), rencana aksi nasional peningkatan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja (ran-pijar) dan pengembangan anak usia dini holistik-integratif (paud-hi) sebagai program terintegrasi yang dapat memberikan kontribusi penting bagi terwujudnya indonesia layak anak (idola) tahun 2030 nanti.
pencegahan perkawinan anak perlu percepatan  optimal dan konvergen antar berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, karena hal itu dapat menjadi sebab sekaligus akibat terhadap kemiskinan ekstrem, stunting dan pendidikan.
"untuk menambah keefektifan dari upaya-upaya pencegahan tersebut, pemerintah terus mengembangkan model konvergensi dan sinergi multipihak dalam rangka pencegahan perkawinan anak di daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 23 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan