Dampak Efisiensi, Bengkulu hanya Dapat 6.111 Kuota Sertifikasi Halal Tahun Ini

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 20 Feb 2025 - 22:57

SIDAK: Satgas Halal Kemenag Provinsi Bengkulu saat sidak di pusat oleh-oleh yang ada di Kota Bengkulu beberapa waktu lalu. RENO/RB--

dampak efisiensi, bengkulu hanya dapat 6.111 kuota sertifikasi halal tahun ini                            koranrb.id – dampak dari efisiensi anggaran, kuota sertifikasi halal gratis di provinsi bengkulu tahun ini hanya sebanyak 6.111 saja.
hal tersebut disampaikan sekretaris satuan tugas (satgas) halal provinsi bengkulu, h nahwan effendi, s.ag, mm.
ia menjelaskan kuota sertifikasi halal gratis pada tahun anggaran (ta) 2025 hanya sebanyak 1,5 juta. turun 50 persen jika dibandingkan pada ta 2024 lalu dengan kuota 3 juta sertifikasi halal gratis seluruh indonesia.
“karena efisiensi, sekarang sekitar 1,5 lebih sedikit, sehingga jumlah itu dibagi per daerah, kita kebagian sekitar 6.111 sertifikat halal,” terangnya.
baca juga:bupati huda ke magelang, wabup rahmadi pulang ke mukomuko
baca juga:selesai dilantik presiden, bupati kepahiang fokus bangun daerah
sementara kuota tersebut belum dapat digunakan sebab saat ini pemerintah tengah memblokir pembagian kuota tersebut. menunggu daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) dibuka.
“untuk yang umkm atau self declare sampai dengan hari ini masih gratis pembayarannya selagi kuotanya masih disediakan oleh pemerintah,” ucapnya.
di sisi lain, ia menuturkan sertifikasi halal gratis tersebut bisa didapatkan pelaku umkm melalui fasilitas yang diberikan pemerintah melalui dinas koprasi dan usaha kecil menengah (ukm) dan pihak lembaga lainnya.
kendati demikian pelaku usaha self declare  maupun reguler juga dapat mendapatkan sertifikasi halal secara mandiri.
baca juga: pasar murah di 9 kecamatan kota bengkulu akan digelar awal ramadan tahun ini
baca juga:pj sekda provinsi bengkulu: finalisasi anggaran tunggu se dan juknis mendagri
sementara untuk tarif sertifikat halal sebesar rp230 ribu/sertifikat bagi produk dari self declare. sementara untuk usaha reguler dikenakan dari sebesar rp650 ribu/sertifikat.
“untuk reguler ini sendiri memang biayanya cukup besar karena prosesnya cukup panjang dan membutuhkan bahan yang cukup banyak,” terangnya.
namun biaya sebesar rp650 tersebut juga tidak termasuk transportasi dan oprasional, sebab bagi usaha yang memiliki jarak yang jauh seperti daerah kabupaten mukomuko dan kabupaten kaur memiliki harga yang cukup tinggi menyesuaikan dengan jarak tempuh dari tim halal itu sendiri.
diberitakan sebelumnya, badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) kantor wilayah kementerian agama (kemenag) provinsi bengkulu masih menemukan sebagian besar usaha reguler di provinsi bengkulu yang belum kantongi sertifikasi halal.
baca juga:heriyandi akhiri tugas: optimis bupati-wakil bupati mampu majukan benteng 
baca juga:usai dilantik dedy-ronny pamit retreat di malang, walikota: insyallah kita akan bertemu di bengkulu 
sejak berlakunya undang-undang (uu) nomor 33 tahun 2014 pada pasal 4 tentang jaminan produk halal, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di indonesia wajib memiliki sertifikasi halal.
namun pada perjalanannya sendiri, kantor wilayah (kanwil) kementrian agama (kemenag) bengkulu, melalui satuan tugas halal, bpjph mencatat hanya 17.000 usaha self declare alias usaha mikro kecil dan menengah (umkm) serta usaha regular atau usaha besar yang memiliki sertifikat halal di provinsi bengkulu.
“kita gabungkan jumlahnya 17.000 usaha yang baru memiliki sertifikat halal, dan hanya 20 persen usaha reguler sisanya usaha kecil self declare,” kata sekretaris satgas halal provinsi bengkulu, h nahwan effendi, s.ag, mm kepada rb, selasa, 18 februari 2025.
untuk itu ia menegaskan agar seluruh usaha reguler seperti catering, restouran, hotel dan lainnya untuk segera memproses kewajibannya mengantongi sertifikat halal.
nahwan menuturkan kewajiban bagi usaha reguler untuk memiliki sertifikat hal tersebut, sudah berlaku sejak november 2024 kemarin. 
“sesuai dengan amanat uu. sertifikat halal bagi produk yang diedarkan dan dipasarkan oleh usaha reguler sudah berlaku sejak november 2024 kemarin,” ucapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 21 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan