Pj Sekda Provinsi Bengkulu: Finalisasi Anggaran Tunggu SE dan Juknis Mendagri

pj sekda provinsi bengkulu: finalisasi anggaran tunggu se dan juknis mendagri koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu tunggu surat edaran (se) dan petunjuk teknis (juknis) terkait finalisasi pelaksanaan pemangkasan anggaran. sesuai dengan intruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran (ta) 2025. pj sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, dr. haryadi s.pd, msi menerangkan efisiensi terhadap apbd provinsi bengkulu pada 2025 akan segera dilaksanakan. mengingat pemerintah pusat, telah menerbitkan keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi tranfer ke daerah (tkd) menurut provinsi dan kabupaten atau kota, dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd ta 2025. baca juga:heriyandi akhiri tugas: optimis bupati-wakil bupati mampu majukan benteng baca juga:usai dilantik dedy-ronny pamit retreat di malang, walikota: insyallah kita akan bertemu di bengkulu “terkait pembahasan efesiensi anggaran sudah ada pertemuan di bali beberapa waktu lalu, kesepakatan untuk finalisasi anggaran masih nunggu se dan juknis dari mendagri,” kata haryadi. sementara untuk kebijakan apbd provinsi bengkulu ta 2025 telah dilakukan rasionalisas sesuai dengan hasil evaluasi menteri dalam negeri (mendagri) republik indonesia (ri), namun untuk menindaklanjuti inpres nomor 1 tahun 2025 hasi rapat bersama terakhir menunggu surat edaran (se) mendagri terkait petunjuk teknis (juknis). ia juga menambahkan, sembari menunggu se juknis dari mendagri, juga menunggu seluruh proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur (wagub) bengkulu terpilih selesai seperti orientasi kepemimpinan alias retreat yang akan digelar sejak hari ini hingga 28 februari 2025 mendatang. “insyaallah nanti kita dilakukan efesiensi anggaran usai seluruh rangkaian pelantikan dan retreat selesai,” ujarnya. baca juga:beredar kabar properti di rumdin bupati hilang, kabag umum: tidak hilang tapi disimpan di gudang baca juga:arie tak butuh mobil mewah, fokus program prioritas 100 hari kmk tersebut jelas menyatakan jika belanja langsung, seperti halnya belanja pegawai tidak terkena dampak atau efisiensi dan yang terdampak itu belanja tidak langsung.  diketahui sebelumnya ketua komisi iii, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, juhaili, s.ip menyebutkan belanja lansung tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran. saat ini kebijakan efisiensi anggaran sudah semakin terang. sebab kemarin kementerian keuangan (kemenkeu) telah mengeluarkan keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 29 tahun 2025, menerangkan bahwa belanja langsung tidak termasuk dalam kebijakan tersebut. “ada beberapa provinsi sudah menghitung dan mengimplemetasikan item-item yang terkena efisiensi,” kata juhaili. sementara provinsi bengkulu sendiri, menurutnya akan lebih ideal menerapkan hal tersebut setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik. baca juga:awal tahun 2025, 10 kasus dbd di bengkulu selatan, masyarakat diimbau jaga kebersihan baca juga:waspada penyakit diare saat ibadah puasa, jangan konsumsi makanan pemicu diare sebab dengan begitu, dapat mengukur rencana kerja melalui visi-misi akan diketahui apa saja item-item yang dicanakan dalam penerapan kebijakan efisiensi tersebut. “dan semakin kesini efisiensi inikan semakin terang, artinya ternyata bukan untuk belanja langsung,” ujarnya. ia menerangkan perihal pengajian pegawai, baik honorer dan aparatur sipil negara (asn) dan bahkan tunjangan tidak termasuk dalam kategori efisiensi. “bukan belanja langsung, jadi penggajian dan gaji 13 dan 14 tidak termasuk dalam kategori efisiensi,” jelas juhaili. sementara yang termasuk dalam kategori efisiensi tersebut seperti rangkaian seremonial dan belanja-belanja yang bersifat tidak prioritas. “jadi artinya, kita berharap belanja infrastrukturnya tetap dong, untuk skala apbd (anggaran pendapatan dan belanja daerah, red) provinsi,” pungkasnya. untuk itu, ia menyebutkan komisi iii dprd provinsi bengkulu akan memanggil mitra-mitra, seperti balai wilayah sungai sumatera vii, dan balai pelaksana jalan nasional (bpjn) untuk mengekspos kebijakan efisiensi guna penerapannya di provinsi bengkulu. di sisi lain, juhaili menuturkan belanja infrastruktur provinsi bengkulu yang berasal dari apbd tahun anggaran (ta) 2025 dan telah sahkan sebesar rp127 miliar. menurut juhaili angka tersebut sebelumnya disusun sebelum adanya kebijakan efisiensi dan berharap adanya tambahan dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (apbn). sehingga pagu anggaran belanja infrastruktur provinsi bengkulu dapat menyentuh rp300 miliar. “jadi asumsi kita waktu itu bisa ketemu sampai rp300 miliar. tapi dengan kondisi hari, sudah berbeda pagu anggarannya nanti dan program mana yang akan bisa dilaksanakan dan tidak bisa,” ujarnya. kendati demikian, ia menargetkan anggaran sebesar rp127 miliar tersebut tidak kembali dipangkas, agar provinsi bengkulu dapat belanja infrastruktur daerah. “ya kita minta yang sifatnya prioritas jangan terganggu dengan adanya efisiensi,” tutup juhaili.

Tag

• # juknis mendagri
• # tunggu se
• # finalisasi anggaran
• # pj sekda
• # #jumlah dana bos se provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•