Proposal Badan Hukum KUB Nelayan Sedang Diverifikasi

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 15 Feb 2025 - 22:39

MESIN KAPAL: Nelayan Kabupaten Mukomuko yang tergabung di KUB berbadan hukum menerima bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 lalu--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

proposal badan hukum kub nelayan sedang diverifikasi                            mukomuko,koranrb.id – dinas perikanan kabupaten mukomuko saat ini sedang melakukan verifikasi proposal usulan kelompok usaha bersama (kub) nelayan. 
kelompok nelayam di kabupaten mukomuko itu, direncanakan akan mendapatkan program bantuan penerbitan badan hukum kub gratis, tahun 2025 ini. 
hasil verifikasi nantinya akan dimasukan sebagai dasar penunjukan penerima bantuan. 
kabid perikanan tangkap dinas perikanan kabupaten mukomuko, warsiman, s.pt menyampaikan bahwa program bantuan penerbitaan badan hukum berupa akta notaris bagi kub nelayan merupakan lanjutan program tahun lalu.
sasaran penerima program adal kub nelayan yang memiliki bidang usaha koperasi perikanan yang belum memiliki badan hukum.
baca juga:minyakita dijual di atas het, ini tanggapan disperindag
baca juga:efisiensi tidak sentuh gaji dan tunjangan pppk
“kurang lebih 23 proposal usulan kub nelayan. semuanya belum memiliki badan hukum berupa akta notaris. maka dari itu dilakukan verifikasi, mana kelompok yang sudah mengajukan terlebih dulu akan kita jadikan calon penerima bantuan lebih awal. mengingat kuota terbatas,” ujarnya.
warsiman menambahkan, bantuan penerbitan badan hukum akta notaris bagi kub koperasi nelayan telah disiapkan anggaran sekitar rp50 juta yang bersumber dari dana alokasi umum (dau) tahun 2025. 
anggaran sebesar rp50 juta tersebut, hanya cukup untuk pengurusan akta notaris 14 kub nelayan, atau sekitar rp3,5 juta lebih per kelompok nelayan. 
‘’hasil verifikasi nanti akan menentukan kelompok yang bakal kami bantu. kub nelayan yang telah mengajukan, namun belum mendapatkan bantuan program tahun ini, akan diikut sertakan di tahun berikutnya,’’ sampai warsiman.
lanjutnya, tujuan pemerintah memfasilitasi penerbitan badan hukum bagi kelompok nelayan untuk memberi kepastian hukum terhadap keberadaan usaha. 
kemudian, bagi kelompok usaha nelayan yang telah memiliki badan hukum, juga mendapat kesempatan untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah. 
baca juga:kabar baik, harga tbs kelapa sawit bengkulu utara sudah rp3.010/kg
baca juga:bupati terpilih yakinkan 16 program prioritas tak terpengaruh pemangkasan anggaran
karena saat ini semua bantuan pemerintah untuk kelompok nelayan, diutamakan bagi kelompok yang telah memiliki akta notaris. 
‘’badan hukum bagi usaha perikanan bagian dari syarat utama untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah. baik bantuan pusat, provinsi maupun kabupaten. maka dari itu kita tidak ingin nelayan kita gagal mendapatkan bantuan karena tidak memiliki akta notaris,” sebutnya.
warsiman juga menyampaikan, dari tahun 2022 lalu, sudah ada 165 kub nelayan yang berdiri di kabupaten mukomuko.
sejumlah 88 kub nelayan di antaranya belum memiliki badan hukum berupa akta notaris, dan 77 kub nelayan sudah memiliki badan hukum

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 16 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan