Aparat Mulai Turun ke Hutan Mukomuko yang Dirambah jadi Kebun Kelapa Sawit

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 12 Feb 2025 - 23:02

Hutan Mukomuko sudah disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. --firmansyah/rb

aparat mulai turun ke hutan mukomuko yang dirambah jadi kebun kelapa sawit                             koranrb.id - perkara pengrusakan hutan negara yang disulap menjadi kebun sawit ilegal yang diduga milik oknum pejabat tampaknya sudah dilirik oleh aparat.
berdasarkan informasi terhimpun, aparat yang memiliki kewenangan ini sudah datang kebun-kebun sawit ilegal sesuai dengan dugaan nama-nama aktor besar tersebut.
mulai dari kawasan hutan wilayah kecamatan air rami hingga kawasan hutan negara yang disulap menjadi kebun sawit ilegal di kecamatan v koto. 
sementara itu, ketua lsm rumus institute kabupaten mukomuko rusman aswardi, sp. sangat menyambut baik jika ada aparat berwenang terkait pengungkapan kasus perkebunan sawit ilegal yang dikuasasai aktor besar di mukomuko ini.
baca juga:hingga februari 2025, zakat asn kaur terkumpul rp900 juta, tahun ini upz masjid diminta lebih aktif
baca juga:pemkab lebong tak pernah menerima sk ketetapan dbh 2024 pemprov bengkulu 
namun rusman sangat berharap jika penyelidikan kejahatan kehutanan ini dilakukan dengan cara terbuka. sehingga masyarakat benar-benar tau pengungkapan kasus ini tengah berjalan.
“kami berharap jika itu benar, pengungkapan kasus kejahatan kehutanan ini dilakukan dengan objektif dan terbuka. hal itu dikarenakan jangan sampai menghilangkan rasa percaya di masyarakat terhadap penyelenggara negara,”kata rusman.
rusman juga menyampaikan, tentunya kejahatan kehutanan ini harus segera dihentikan. sebab jika tidak, aktivitas pembukaan hutan menjadi kebun sawit dapat terus terjadi karena tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
selain aktivitas aktor-aktor besar tersebut jelas mengangkangi undang-undang no 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf d.
baca juga:sidang pembuktian usai, nasib gusnan versus rifai di tangan hakim mk 
baca juga:tpp pns lebong berpotensi dibayar 12 bulan: ini kosekuensinya
setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, hingga menyimpan hasil perkebunan. yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tanpa perizinan berusaha pemerintah pusat.
“jadi sangat jelas regulasi tersebut seakan tidak berlaku di mukomuko, karena oknum yang diduga pejabat dan mantan pejabat yang secara terang-terangan membuka kawasan hutan negara. untuk keuntunga pribadi, tak kunjung diusut oleh pihak yang berwenang,”bebernya.
terpisah praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh menyampaikan hingga saat ini, masyarakat menantikan, pengusutan kasus kejahatan kehutanan di mukomuko. yang diketahui perkara ini  kejahatan luar biasa yang berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. 
baca juga:bupati bengkulu tengah terpilih rachmat siap ikuti retret di akmil magelang
baca juga:tpp pns lebong berpotensi dibayar 12 bulan: ini kosekuensinya
“tadinya saya pikir belum ada pergerakan pengusutan, namun kalau memang sudah ada kami sangat mendukung. diharapkan dapat dilakukan secara terbuka pengusutannya. sehingga dapat membuat aktor-aktor besar ini tidak tenang, menjalankan aktivitas ilegalnya” sampainya.
muslim sangat berharap, dalam perkara ini jangan sampai penyelenggara negara kalah dengan pelaku tindak pidana, atau para pelanggar hukum di mukomuko ini. apa lagi negara sudah memiliki segala instrument penegakan hukum, yang tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan.
“kami berharap siapa pun itu yang terlibat dapat dimintai pertanggung jawaban. sehingga mukomuko bisa terhindar dari bencana yang lebih besar, dan bisa datang kapan saja. yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa lebih banyak,”tandasnya. 
baca juga:bupati bengkulu tengah terpilih rachmat siap ikuti retret di akmil magelang
baca juga:rsud hd manna dibantu 8 dokter internship selama 6 bulan 
sementara itu, dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si menegaskan, intensitas dampak kerusakan kawasan hutan atau deforestation mulai dari banjir tanah longsor dan juga konflik satwa dan manusia akan selalu menghantui masyarakat penyanggah kawasan hutan.
sebelum tindakan perubahan fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi kebun sawit di mukomuko dihentikan. karena jelas tindakan tersebut menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat lokal yang terpinggirkan.
alih fungsi kawasan hutan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem, tetapi juga memengaruhi siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir, serta memperburuk krisis iklim melalui pelepasan emisi karbon akibat deforestasi.
baca juga: dppkbp3a pastikan kb suntik pria aman bagi kesehatan: di bengkulu selatan sepi peminat
baca juga:90 persen fasilitas air gravitasi dan sumur bor di bengkulu selatan rusak 
“jika di mukomuko sudah pernah terjadi konflik dengan hewan yang dilindungi, serta hancurnya rumah di aliran sungai.  itu contoh sebagian kecil dari aktifitas pengerusakan kawasan hutan,”tegasnya.
apa lagi dikatakan oktoyoki, berdasarkan data kerusakan tersebut, kawasan hutan disulap menjadi perkebunan sawit secara ilegal, terjadi  hampir disemua kawasan hutan negara.
tanpa mengindahkan aturan tata ruang dan persetujuan lingkungan. praktik seperti inilah mengakibatkan pengabaian hak-hak masyarakat, komunitas lokal lainnya.
“maka dari itu perubahan fungsi kawasan di mukomuko harus segera diakhiri, agar masyarakat tidak terus terdampak,”tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 13 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan