683 Non-ASN Bengkulu Utara Bakal Dirumahkan: Ini 3 Kreteria Pemberhentian Honorer

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 06 Feb 2025 - 22:39

Kepala BKPSDM Bengkulu Utara, Syarifa Inayati--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

Tenaga non ASN yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi lanjutan meskipun sudah mendaftar juga akan masuk dalam daftar tenaga non ASN yang akan dirumahkan tersebut.

“Saat ini kita masih verifikasi untuk persyaratan peserta tes PPPK,” terangnya.

Ia juga menerangkan jika tenaga non ASN yang memenuhi syarat untuk menjadi PPPK Paruh waktu adalah tenaga administrasi.

Hal ini ditunjukan dengan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tahunan yang dipegang sebagai tenaga Administrasi.

“Sedangkan untuk sopir, keamanan dan tenaga cleaning service kedepannya akan diserahkan pada pihak ketiga atau outsourcing,” demikian Syarifa

683 non-asn bengkulu utara bakal dirumahkan: ini  3 kreteria pemberhentian honorer                            arga makmur,koranrb.id – pemkab bengkulu utara sudah melakukan pendataan bagi tenaga non-asn atau honorer yang saat ini masih bertugas di seluruh organisasi perangkat daerah (opd). 
pendataan yang dilakukan, khusus honorer yang namanya sudah masuk database bkn, artinya memenuhi syarat untuk diangkat  sebagai pppk paruh waktu.
sedangkan honorer yang belum masuk database bkn akan dirumahkan. sebagaimana disampaikan kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia (bkpsdm) bengkulu utara, syarifa inayati.
dia menyebutkan dalam pendataan sementara ini sudah ada 683 honorer yang terdata tidak memenuhi syarat menjadi pppk paruh waktu. 
mereka akan dirumahkan setelah pemkab bengkulu utara tuntas melakukan pendataan. 
“pendataan dilakukan oleh masing-masing opd. saat ini sudah kita dapatkan sebanyak 683 tenaga non-asn yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pppk paruh waktu,” terangnya. 
baca juga:dituntut masyarakat desa penyangga, manajemen pt. ssl siap selesaikan perkara limbah
baca juga:gedung mangkrak, pengadilan agama berharap kejari mukomuko rampungkan proses hukum 
setidaknya ada 3 kriteria tenaga non-asn atau honorer yang akan dirumahkan atau diberhentikan. 
pertama, masa kerja belum 2 tahun terhitung 20 januari 2023 dan tidak masuk dalam pangkalan data (database) badan kepegawaian negara (bkn). 
berikutnya adalah tenaga non-asn atau honorer yang sudah 2 tahun dan belum masuk dalam database bkn, serta tidak mengikuti seleksi pppk tahap ii yang saat ini berjalan. 
selanjutnya tenaga non-asn yang masa kerjanya 2 tahun namun belum masuk database bkn dan telah mengikuti tes cpns namun tidak lulus.
“kriteria tersebut adalah kriteria yang dijabarkan dalam surat menpan-rb dan dengan dasar tersebut kita melakukan pendataan peserta,” terangnya. 
namun diakuinya jika jumlah tersebut bisa bertambah dari peserta yang sudah mendaftar tes pppk dan saat ini masih dalam tahapan verifikasi pemberkasan. 
tenaga non asn yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi lanjutan  meskipun sudah mendaftar juga akan masuk dalam daftar tenaga non asn yang akan dirumahkan tersebut. 
baca juga:estimasi kn dugaan tipikor setwan kepahiang rp14 m, ungkap kisi-kisi calon tersangka
baca juga:hasil penggerebekan di kepala curup, polres rl tangkap 10 bandar narkoba dan judi ditangkap, 3 masih buron
“saat ini kita masih verifikasi untuk persyaratan peserta tes pppk,” terangnya. 
ia juga menerangkan jika tenaga non asn yang memenuhi syarat untuk menjadi pppk paruh waktu adalah tenaga administrasi. 
hal ini ditunjukan dengan surat keputusan (sk) pengangkatan tahunan yang dipegang sebagai tenaga administrasi. 
“sedangkan untuk sopir, keamanan dan tenaga cleaning service kedepannya akan diserahkan pada pihak ketiga atau outsourcing,” demikian syarifa

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 7 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan