Diperindagkop Bolehkan Pengecer Jual LPG 3Kg, Bakal Subpangkalan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 04 Feb 2025 - 23:41

PENGAWASAN: Distribusi gas subsidi 3 Kg di pangkalan dipantau Disperindagkop dan UKM Mukomuko--Foto: Disperibdagkopmukomuko.Koranrb.Id

diperindagkop bolehkan pengecer jual lpg 3kg, bakal subpangkalan                            mukomuko,koranrb.id – dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah (disperindagkop dan ukm) kabupaten mukomuko memastikan pengecer diperbolehkan menjual lpg 3 kg yang merupakan gas subsidi pemerintah. 
kepala disperindagkop dan ukm mukomuko, nurdiana se, m.ap mengatakan, sebelumnya memang ada rencana dari pemerintah pusat, hanya pangkalan lpg 3kg resmi  yang diperbolehkan menjual gas subsidi. 
tujuannya mencegah terjadinya penjualan gas subsidi pemerintah itu di harga encer tertinggi (het) yang ditetapkan pemerintah daerah. 
“larangan itu baru sebatas wacana. jadi silakan pengencer jual lpg 3 kg yang didapat dari pangkalan resmi. malah nanti pengecer ini akan menjadi subpangkalan, tentu dengan legalistas yang jelas,” sampai nurdiana.
terkait rencana subpangkalan lpg 3 kg, diakui nurdiana hingga selasa 4 februari 2025 belum ada regulasi terknisnya.
baca juga:usulan 2.100 tenaga honorer jadi pppk penuh waktu disampaikan, tembusan kemenpan rb, bkn, kemendagri
baca juga:berkas lengkap, 6 tersangka penyegelan kantor desa dusun baru dilimpahkan ke jpu
maka dari itu untuk pengecer yang ingin menjual gas subsidi dipersilakan.  hanya saja, pangkalan yang menjual gas subsidi ke pengecer diminta untuk membatasi penjualan.
“pangkalan juga dipersilakan menjual gas subsidi 3kg ke pengecer atau ke warung-warung namun ada batasan. setidaknya 3 sampai 5 tabung saja, agar tidak terjadi kelangkaan,” jelas nurdiana.
nurdiana juga menambahkan, meskipun pangkalan gas lpg 3kg di kabupaten mukomuko ada 250 pangkalan, tetap menjadi kendala masyarakat untuk membeli gas jika harus ke pangkalan.
sebab jarak yang berjauhan, jika tidak berbelanja di warung atau pengecer lainnya.
“kalau mekanisme dan teknis dari pengecer menjadi subpangkalan sudah ada. tentu pengecer akan diminta membuat surat izin usaha dan persyaratan lainnya,” tutup nurdiana
feri yanto, salah satu pemilik pangkalan lpg di kecamatan kota mukomuko mengatakan, sudah mengetahui adanya informasi terkait perubahan mekanisme distribusi lpg 3kg subsidi. 
baca juga:asn dan warga terobos masuk rumdin bupati mukomuko terbukti tak kantongi izin, kabag umum akui ikut dan khilaf
baca juga:pengecer bisa jual lpg subsidi, pertamina regional sumbagsel tunggu regulasi
namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat edaran resmi (se) yang mengatur teknis pelaksanaannya, begitu juga dengan informasi lainya.
"saya sudah dengar soal aturan tersebut, tapi sampai sekarang belum ada surat edaran atau pemberitahuan resmi dari agen maupun pemerintah. jadi pangkalan saya masih beroperasi seperti biasa," sampainya.
feri menegaskan, selama ini tidak ada instruksi langsung dari pihak terkait, untuk mekanisme distribusi lpg 3kg di pangkalannya. 
maka dari itu siapa saja yang membutuhkan gas akan dilayani selagi ada. 
"kalau memang ada perubahan aturan, pasti akan ada sosialisasi resmi. jadi hingga saat ini kami masih menunggu kepastian. pastinya siapa yang membutuhkan gas 3kg akan kami layani,” ujarnya.
feri menyampaikan, jika aturan ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan gas subsidi yang sering kali dijual pengecer dengan harga jauh di atas het sehingga memberatkan masyaraka, tentu pangkalan sangat setuju. asalkan, pasokan lpg 3kg tidak berkurang dan selalu ada.
"kami tidak tahu pembeli itu pengecer atau bukan. yang jelas gas subsidi ini memang untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro, bukan untuk diperjualbelikan secara bebas di luar pangkalan resmi," bebernya.
baca juga:korkab tapm setuju inspektorat gandeng pupr audit kegiatan fisik dd 2024: berbeda pendapat 
baca juga:bahas kerja sama peningkatan umkm bisa ekspor
selain itu juga, hingga saat ini pangkalan gas di kabupaten mukomuko sudah menerapkan sistem pembelian berbasis ktp untuk memastikan gas subsidi tepat sasaran. 
dengan sistem ini, pangkalan bisa lebih mudah mengontrol siapa yang benar-benar berhak membeli gas subsidi. 
meskipun pangkalan juga tidak bisa memastikan gas akan di pakai atau jual kembali.
"sejauh ini belum ada kelangkaan. stok masih tersedia dan distribusi ke masyarakat masih berjalan normal,’’ demikian feri

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 5 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan