Gugatan Kadus III Dikabulkan, Kades Jambat Akar Semidang Alas Maras Nyatakan Banding Putusan PTUN Bengkulu

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 03 Feb 2025 - 22:55

GUGATAN: Kades Jambat Akar, Merlan menyatakan telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang. DOK/RB--

Berdasarkan data yang diperoleh RB dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Bengkulu, Majelis hakim PTUN Bengkulu dalam amar putusannya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal surat keputusan Kades Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Nomor 13 tahun 2024 tanggal 30 Juni 2024 tentang pemberhentian perangkat desa, mewajibkan tergugat mencabut surat keputusan kepala desa Jambat Akar, dan mewajibkan tergugat merehabilitasi mengembalikan kedudukan tergugat.

Saat dikonfirmasi, Remiin selaku penggugat membenarkan dan bersyukur atas putusan tersebut. K

eputusan ini menjadi tonggak penting dalam penegakan keadilan, khususnya bagi Perangkat Desa yang merasa hak-haknya dilanggar oleh aparatur pemerintah melalui keputusannya.

Adapun tekadnya untuk menggugat kades, lantaran adanya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Kades atas prosedur pemberhentian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menurut Remiin, ia mengaku dipecat pada Juni 2024 lalu oleh Kades-nya Merlan dengan alasan tuntutan masyarakat, lantaran dituding tidak berdomisili di wilayah Dusun III, dan diberhentikan secara sepihak, tanpa adanya surat peringatan ataupun kesalahan fatal lainnya.

Kemudian Kades pun berencana mengusulkan panitia pemilihan perangkat desa, namun langkahnya dicegah Camat Semidang Alas Maras, lantaran ada upaya termohon untuk melakukan gugatan ke PTUN dan menunggu hasilnya.

"Saya bersyukur atas keputusan ini, semoga ini menjadi contoh bagi perangkat desa lain yang mungkin menghadapi kasus serupa. Namun kita masih akan menunggu proses banding untuk selanjutnya," sampai Remiin.

Mantan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Seluma yang turut mendampingi kasus ini dari awal, Hardi Yansah mengatakan bahwa memang jelas sejak awal ada prosedur yang diduga disalahi oleh Kades.

Pasalnya, di dalam SK pemberhentian Kadus III oleh Kades pada 30 Juni 2024, pada poin memperhatikan terdapat seakan akan pemberhentian tersebut berdasarkan rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras (SAM), Nurdin.

Kemudian oleh PPDI pada 31 Juli dilakukan konfirmasi ulang kepada Camat SAM tersebut, hasilnya Camat mengatakan tidak adanya surat rekomendasi dari Camat mengenai pemberhentian Kadus III Desa Jambat Akar, yang ada yakni surat rekomendasi pengisian posisi Kadus III.

Selang beberapa hari pasca pertemuan PPDI Seluma dengan Camat SAM, pada 2 Agustus 2024 dikeluarkanlah surat dari Camat SAM kepada Kades Jambat Akar yang berisi peninjauan kembali pemberhentian perangkat desa oleh Kades.

Selain itu juga dalam surat tersebut, Kades diberikan solusi oleh Camat SAM untuk merotasi posisi Kadus III.

gugatan kadus iii dikabulkan, kades jambat akar semidang alas maras nyatakan banding putusan ptun bengkulu                             koranrb.id - pasca majelis hakim pengadilan tata usaha negara (ptun) bengkulu mengabulkan gugatan mantan kadus iii desa jambat akar kecamatan semidang alas maras, remiin. 
terbaru kades jambat akar, merlan menyatakan telah mengajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara (pttun) palembang.
ia mengaku sudah melakukan tindakan sesuai prosedur, terlebih lagi keputusannya memberhentikan kadus iii bukan tanpa alasan.
menurutnya, sebagian warga memang sudah tidak setuju jika remiin menjadi kadus iii, dengan alasan bahwa ia tidak berdomisili di dusun iii. 
baca juga:dewan tegaskan tidak boleh ada perusahaan perkebunan kebal hukum
baca juga:kawasan rsud hd manna mulai tidak aman, pengunjung hilang helm dan jaket
masyarakat menginginkan kadus harus berdomisili di dusun iii agar mempermudah proses pelayanan terhadap masyarakat.
"saya memberhentikan bukan tanpa alasan, ini atas dasar keinginan masyarakat yang menyampaikan kepada saya selaku kades. mereka ingin kadus yang berasal dari dusun setempat," sampai kades jambat akar.
untuk detail banding yang diajukan, kades jambat akar mengaku belum bisa menjelaskan secara detail, karena untuk banding ini telah diserahkan kepada penasehat hukumnya. 
yang pastinya, kades mengaku tidak ada masalah secara personal terhadap mantan kadusnya, ini dilakukan karena menindaklanjuti keinginan masyarakat dusun iii.
baca juga:gugatan mustarani di ptun dikabulkan, dua sk diterbitkan bupati kopli dibatalkan 
baca juga:distan klaim salurkan 1.000 dosis vaksin pencegah pmk di kabupaten seluma
"untuk lebih jelasnya ke ph saja, karena sudah saya serahkan semua berkas pendukungnya, pada intinya saya pastikan tidak ada masalah personal dengan mantan kadus," pungkas kades jambat akar.
banding tersebut dilakukan karena pada 21 januari 2025 lalu, gugatan mantan kadus ke ptun bengkulu yang ditujukan ke kepala desa (kades) jambat akar, merlan, dikabulkan majelis hakim ptun bengkulu.
berdasarkan data yang diperoleh rb dari sistem informasi penelusuran perkara ptun bengkulu, majelis hakim ptun bengkulu dalam amar putusannya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
baca juga:jamkesda tuntas, inspektorat seluma lanjut reviu belanja modal
baca juga:dilantik 20 februari 2025, pemkab kepahiang sambut bupati dan wakil bupati terpilih 
menyatakan batal surat keputusan kades jambat akar kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma, nomor 13 tahun 2024 tanggal 30 juni 2024 tentang pemberhentian perangkat desa, mewajibkan tergugat mencabut surat keputusan kepala desa jambat akar, dan mewajibkan tergugat merehabilitasi mengembalikan kedudukan tergugat.
saat dikonfirmasi, remiin selaku penggugat membenarkan dan bersyukur atas putusan tersebut. k
eputusan ini menjadi tonggak penting dalam penegakan keadilan, khususnya bagi perangkat desa yang merasa hak-haknya dilanggar oleh aparatur pemerintah melalui keputusannya.
adapun tekadnya untuk menggugat kades, lantaran adanya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh kades atas prosedur pemberhentian dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
menurut remiin, ia mengaku dipecat pada juni 2024 lalu oleh kades-nya merlan dengan alasan tuntutan masyarakat, lantaran dituding tidak berdomisili di wilayah dusun iii, dan diberhentikan secara sepihak, tanpa adanya surat peringatan ataupun kesalahan fatal lainnya.
kemudian kades pun berencana mengusulkan panitia pemilihan perangkat desa, namun langkahnya dicegah camat semidang alas maras, lantaran ada upaya termohon untuk melakukan gugatan ke ptun dan menunggu hasilnya.
"saya bersyukur atas keputusan ini, semoga ini menjadi contoh bagi perangkat desa lain yang mungkin menghadapi kasus serupa. namun kita masih akan menunggu proses banding untuk selanjutnya," sampai remiin.
mantan ketua persatuan perangkat desa indonesia (ppdi) seluma yang turut mendampingi kasus ini dari awal, hardi yansah mengatakan bahwa memang jelas sejak awal ada prosedur yang diduga disalahi oleh kades.
pasalnya, di dalam sk pemberhentian kadus iii oleh kades pada 30 juni 2024, pada poin memperhatikan terdapat seakan akan pemberhentian tersebut berdasarkan rekomendasi dari camat semidang alas maras (sam), nurdin.
kemudian oleh ppdi pada 31 juli dilakukan konfirmasi ulang kepada camat sam tersebut, hasilnya camat mengatakan tidak adanya surat rekomendasi dari camat mengenai pemberhentian kadus iii desa jambat akar, yang ada yakni surat rekomendasi pengisian posisi kadus iii.
selang beberapa hari pasca pertemuan ppdi seluma dengan camat sam, pada 2 agustus 2024 dikeluarkanlah surat dari camat sam kepada kades jambat akar yang berisi peninjauan kembali pemberhentian perangkat desa oleh kades. 
selain itu juga dalam surat tersebut, kades diberikan solusi oleh camat sam untuk merotasi posisi kadus iii. 
karena informasinya dasar dari kades ingin memberhentikan kadus iii karena domisili yang bersangkutan berada di antara wilayah dusun iii dan dusun ii. lalu muncul lagi pada 6 agustus 2024, surat dari camat sam kepada kades jambat akar, isinya yakni meminta kades untuk menunda penyeleksian perangkat desa yang baru.
“di sini terlihat bahwa memang kades terlalu memaksakan kehendaknya untuk memberhentikan perangkat desa, buktinya ada surat sebanyak dua kali kepada kades untuk meninjau ulang pemberhentian dan menunda proses seleksi perangkat desa yang akan berjalan,” sampainya
“lagi pula saat ini jika harus memberhentikan perangkat desa tidak hanya membutuhkan rekomendasi dari camat saja, namun juga dari bupati seluma. ini sesuai dengan surat penegasan dari kemendagri mengenai ketentuan perubahan tentang perangkat desa yang terbit pada 16 juli 2024,” pungkas hardi yansah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan