Eks Lahan Tambang Batu Bara Tidak Direklamasi, Minta Pemkab Bengkulu Tengah Bertindak

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 03 Feb 2025 - 22:27

Eks lahan batu bara tidak direklamasi di Bengkulu Tengah --jeri/rb

KORANRB.ID - Warga yang memiliki lahan di sekitaran lahan eks tambang batu bara PT Ratu Samban Mining (RSM) dan pengamat lingkungan Bengkulu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah untuk bertindak tegas dan menindaklanjuti terkait adanya lahan eks tambang batu bara yang tak di eklamasi setelah sudah tidak ada lagi aktivitas.

Untuk diketahui, lahan eks tambang yang tidak direklamasi tersebut berada di Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pengamat Lingkungan yang juga Direktur Walhi Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga menegaskan, persoalan reklamasi pasca tambang ini sebenarnya tugas dari Pemkab Bengkulu Tengah dan juga Pemprov Bengkulu.

Meskipun saat ini semua yang berkaitan dengan tambang batu bara langsung menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukan berarti Pemkab Bengkulu Tengah diam saja. Sebab lahan yang dirusak ini berada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

“Maka dari itu kami sangat berharap kepada Pemkab Bengkulu Tengah bisa menindaklanjuti dan bertindak tegas terhadap polemik yang terjadi pada saat ini. Kalau tak adanya reklamasi berarti tak ada pengawasan dari pemerintah daerah,” tegasnya

Seharusnya pemerintah daerah bisa mengevaluasi seluruh izin usaha tambang yang sudah berakhir dan dicabut.

Bila perlu apabila PT RSM mengajukan perpanjangan izin jangan diberikan rekomendasi kembali.

Apalagi reklamasi dan pasca tambang ini merupakan kewajiban perusahaan tambang tentunya ini sudah diatur didalam UU 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Dengan kejadian ini tentu kami meminta Pemkab Bengkulu Tengab bisa bertindak dan jangan diam saja. Sudah seharusnya reklamasi dilakukan perusahaan apabila sudah tak ada aktivitas tambang dan semuanya sudah ada peraturannya,” tegasnya

Di sisi lain, Pemerintah harus melakukan penataan perizinan industri ekstraktif pertambangan batu bara, guna memastikan kepatuhan perizinan dalam pemanfaatan lahan dan hutan.

eks lahan tambang batu bara tidak direklamasi, minta pemkab bengkulu tengah bertindak                            koranrb.id - warga yang memiliki lahan di sekitaran lahan eks tambang batu bara pt ratu samban mining (rsm) dan pengamat lingkungan bengkulu meminta pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah untuk bertindak tegas dan menindaklanjuti terkait adanya lahan eks tambang batu bara yang tak di eklamasi setelah sudah tidak ada lagi aktivitas. 
untuk diketahui, lahan eks tambang yang tidak direklamasi tersebut berada di desa surau kecamatan taba penanjung kabupaten bengkulu tengah. 
pengamat lingkungan yang juga direktur walhi bengkulu, abdullah ibrahim ritonga menegaskan, persoalan reklamasi pasca tambang ini sebenarnya tugas dari pemkab bengkulu tengah dan juga pemprov bengkulu. 
meskipun saat ini semua yang berkaitan dengan tambang batu bara langsung menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukan berarti pemkab bengkulu tengah  diam saja. sebab lahan yang dirusak ini berada di kabupaten bengkulu tengah. 
baca juga:ppdb ma, mts dan mi dibuka maret, calon siswa diprediksi meningkat
baca juga:badan kesbangpol rejang lebong lakukan pendataan lsm dan ormas
“maka dari itu kami sangat berharap kepada pemkab bengkulu tengah bisa menindaklanjuti dan bertindak tegas terhadap polemik yang terjadi pada saat ini. kalau tak adanya reklamasi berarti tak ada pengawasan dari pemerintah daerah,” tegasnya 
seharusnya pemerintah daerah bisa mengevaluasi seluruh izin usaha tambang yang sudah berakhir dan dicabut.
bila perlu apabila pt rsm mengajukan perpanjangan izin jangan diberikan rekomendasi kembali. 
apalagi reklamasi dan pasca tambang ini merupakan kewajiban perusahaan tambang tentunya ini sudah diatur didalam uu 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
baca juga:puluhan kepsek keluhkan minim tenaga pengajar dan sarpras juga banyak rusak 
baca juga:dbh rp22 miliar untuk rejang lebong belum dibayar pemprov bengkulu
“dengan kejadian ini tentu kami meminta pemkab bengkulu tengab bisa bertindak dan jangan diam saja. sudah seharusnya reklamasi dilakukan perusahaan apabila sudah tak ada aktivitas tambang dan semuanya sudah ada peraturannya,” tegasnya 
di sisi lain, pemerintah harus melakukan penataan perizinan industri ekstraktif pertambangan batu bara, guna memastikan kepatuhan perizinan dalam pemanfaatan lahan dan hutan. 
harapannya pemerintah harus memiliki political will untuk memastikan keberlangsungan sumberdaya alam bagi generasi saat ini dan ke depan.
sehingga tidak ada pilihan lain pemerintah harus menjadi bagian dari solusi bukan dari persoalan yang ada. 
baca juga:lanjutan pembangunan jalan tembus renah semanek tunggu hasil refocusing
baca juga:98,4 persen warga di bengkulu tengah sudah miliki e-ktp, dinas dukcapil lakukan layanan keliling desa
“kita meminta kepada pemkab bengkulu tengah maupun pemprov bengkulu harus tegas keberpihakannya terhadap keberlangsungan ekologis bagi generasi saat ini dan ke depan,” pungkasnya. 
sementara itu, warga pemilik lahan, dedi damhudi mengungkapkan, pihaknya berharap ada tindaklanjut dari pemkab bengkulu tengah terkait kejadian ini.
apabila eks lahan tersebut tidak di reklamasi, maka akan sangat berdampak terhadap lingkungan dan tanah warga di sekitaran lubang hitam tersebut. 
tentu ia bertanya-tanya, mengapa tak ada tindak lanjut dari pemkab bengkulu tengah terkait kejadian ini.
baca juga:pemberkasan pppk paruh waktu masih menunggu instruksi bkn, untuk penerbitan nomor induk pppk
baca juga:wow! berikut 4 spesies burung cantik yang ada di vietnam
sebab lahan yang dirusak ini berada di kabupaten bengkulu tengah. apabila aktivitas tambang batubara seperti ini semua maka sangat wajar jika lingkungan bengkulu tengah sudah sangat rusak.
“kami meminta pemkab bengkulu tengah bisa menindaklanjuti kejadian ini dan tidak diam saja. sebab apabila tidak di reklamasi maka efeknya akan sangat terasa kedepannya. termasuk lahan kami akan amblas terus menerus kedepannya,” sampainya 
lanjut dedi, dengan kejadian ini pihaknya meminta kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk tidak memberikan izin perpanjangan apabila pt rsm mengajukan perpanjangan izin. 
penolakan ini bukan tanpa sebab, karena akibat aktivitas tambang batubara pt rsm ini sudah kerap menimbulkan masalah dan polemik yang terjadi di masyarakat. 
baca juga:punya sifat agresif! berikut 5 fakta unik ikan damsel biru, warnanya nyentrik
baca juga:satu unit rumah di desa gunung alam lebong terbakar 
sebelumnya sudah diketahui bersama jika sempat terjadi kegaduhan karena akibat aktivitas tambang batubara pt rsm tersebut. karena aktivitas tambang batu bara tersebut, lahan milik warga yang berada di sekitaran aktivitas tersebut terdampak karena ambles.
“beberapa waktu lalu sudah terjadi kegaduhan karena lahan warga banyak yang retak dan amblas karena aktivitas tambang batubara pt rsm tersebut. jadi kami berharap pemerintah jangan memberikan izin perpanjangan aktivitas tambang batubara kepada pt rsm,” tegasnya
pada saat ini eks lahan tambang yang menyisakan lubang hitam tersebut tidak di reklamasi oleh pt rsm dan dibiarkan begitu saja oleh pt rsm. berdasarkan pantauan rb di lapangan, lahan eks tambang batubara yang tidak di reklamasi tersebut sangat besar sekali. 
bahkan perkiraan luasan lahan yang eks tambang batu bara tersebut mencapai ratusan hektare dengan lubang bekas galian mencapai kurang lebih 75 hingga 100 meter kedalamannya. 
yang lebih mirisnya lagi, akibat aktivitas tambang ini membuat lahan masyarakat yang berada di sekitar lahan tambang tersebut sangat terdampak. sebab lahan milik warga yang berada di lokasi tersebut ambles dan apabila ini tetap dibiarkan saja, maka amblas semakin meluas. 
aturan terkait lahan eks tambang wajib di reklamasi tercantum dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (uu minerba). 
aturan tersebut mengatur bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi setelah aktivitas tambang selesai. reklamasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali.
apabila tidak melakukan reklamasi, maka perusahaan pertambangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda hingga rp 100 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan