Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Terpilih Dilantik 20 Februari 2024, Serentak di Istana

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Senin , 03 Feb 2025 - 14:11

ZOOM MEETING: DPRD dan Pemkab Kepahiang bersama Mendagri terkait jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang terpilih. --Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

Secara rinci Tito memaparkan bahwa tanggal 4-5 Februari adalah tanggal di mana MK akan menyampaikan putusan.

Kemudian tanggal 6-8 Februari penetapan calon terpilih oleh KPU provinsi/kabupaten/kota. KPU punya waktu 3 hari untuk melaksanakan penetapan.

Selanjutnya KPU juga diberi waktu 3 hari lagi untuk menyampaikan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada DPRD provinsi/kabupaten/kota yakni tanggal 9-11 Februari.

Kemudian pihak DPRD diminta menyampaikan pengesahan pengangkatan. DPRD di deadline menyampaikan pengesahan dalam 1 hari, atau paling lama 3 hari.

Jika DPRD provinsi tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan dalam waktu yang diberikan kepada Menteri, Menteri mengusulkan pengesahan langsung kepada presiden.

Dan apabila DPRD kabupaten/kota tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan kepada menteri melalui gubernur, maka gubernur yang mengusulkan langsung kepada menteri

bupati dan wakil bupati kepahiang terpilih dilantik 20 februari 2024, serentak di istana                            kepahiang,koranrb.id - pelantikan bupati dan wakil bupati kabupaten kepahiang terpilih hasil pilkada 2024, h. zurdi nata, sip - ir. abdul hafizh akhirnya ditetapkan.
yakni pada 20 februari 2025, berubah jadi jadwal semula pada 6 februari 2025.
kepastian ini diperoleh berdasarkan zoom meeting yang diikuti sekda kabupaten kepahiang dr. hartono dan  ketua dprd kabupaten kepahiang gregory dayefiandro, se, m.sc dengan menteri dalam negeri republik indonesia tito karnavian dan seluruh pemerintahan daerah, senin 3 februari 2025 di gedung command center pemkab kepahiang.
usai zoom meeting hartono menyampaikan pelantikan bupati dan wakil bupati kepahiang terpilih calon akan dilaksanakan serentak di tanggal 20 februari.
"ya, dalam zoom meeting tadi sudah ditentukan jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati kepahiang terpilih," terang sekda.
baca juga:hpn 2025, refleksi pers untuk negeri, catatan: m. nasir, pengurus harian pwi pusat
baca juga:menurut hukum negara, hendry ch bangun adalah ketua umum pwi pusat yang sah
pihaknya akan menindaklanjuti hasil zoom meeting dengan mendagri, dengan melakukan persiapan penyambutan setelah pelantikan.
"kita sudah membentuk panitia untuk penyambutan tersebut," terang sekda.
sementara itu, dalam paparannya mendagri tito karnavian menyampaikan rencana awal pelantikan 296 kepala daerah non sengketa yang semulanya dijadwalkan pada tanggal 6 februari 2025, ditunda menjadi tanggal 20 februari 2025. 
hal ini sehubungan dengan pembacaan putusan mahkamah konstitusi tentang gugatan yang ditolak (dismissal) yang akan dilaksanakan pada 4-5 februari 2025 mendatang. 
"karena ada 249 daerah yang bersengketa (dismissal), pelantikan dilakukan setelah sidang sengketa di mk selesai. presiden minta pelantikan dilakukan segera agar ada kepastian politik di daerah. 
jadi pelantikan diputuskan serentak 1 kali tanggal 20 februari di istana negara," jelas tito.
baca juga:pelantikan bupati 20 februari, masa jabatan mian hingga bupati terpilih dilantik 
baca juga:kembali jabat sekda, mustarani akan koordinasi bupati lebong terpilih 
secara rinci tito memaparkan bahwa tanggal 4-5 februari adalah tanggal di mana mk akan menyampaikan putusan. 
kemudian tanggal 6-8 februari penetapan calon terpilih oleh kpu provinsi/kabupaten/kota. kpu punya waktu 3 hari untuk melaksanakan penetapan.
selanjutnya kpu juga diberi waktu 3 hari lagi untuk menyampaikan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada dprd provinsi/kabupaten/kota yakni tanggal 9-11 februari.
kemudian pihak dprd diminta menyampaikan pengesahan pengangkatan. dprd di deadline menyampaikan pengesahan dalam 1 hari, atau paling lama 3 hari.
jika dprd provinsi tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan dalam waktu yang diberikan kepada menteri, menteri mengusulkan pengesahan langsung kepada presiden. 
dan apabila dprd kabupaten/kota tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan kepada menteri melalui gubernur, maka gubernur yang mengusulkan langsung kepada menteri

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 3 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan