Unsur Terpenuhi, Hasil Pungli Prona Mengalir Kemana-mana

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 02 Feb 2025 - 22:34

JELASKAN: Kasat Reskrim Polres Lebong, AKP. Rabnus Supandri saat menjelaskan perkembangan penyelidikan dugaan Pungli Prona di Desa Suka Sari dan Kelurahan Tes.--FIKI/RB

Disisi lain, Kepala BPN Lebong, Tabri mengaku tidak mengetahui mengenai penarikan biaya oleh Lurah.

“Dari BPN sudah menyampaikan bahwa penerbitan sertifikat ini gratis,” katanya.

Ia menegaskan, penaribakan biaya melebih SKB tiga Menteri tidak bisa dibenarkan, tindakan itu sudah menyalahi aturan yang ada.

“SKBnya sudah ada, jelas menyalahi (Memungut melebih SKB, red),” tutupnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Dalam SKB tiga Menteri, batas maksimal biaya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024 untuk Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) ditetapkan sebesar Rp200 ribu.

unsur terpenuhi, hasil pungli prona mengalir kemana-mana                            lebong, koranrb.id – dugaan pungutan liar (pungli) penerbitan sertifikat melalui program proyek operasi nasional agraria (prona) di desa suka sari dan kelurahan tes kecamatan lebong selatan, memenuhi unsur.
ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik satuan reserse kriminal (satreskrim) polres lebong, terhadap pjs kepala desa suka sari, dan lurah tes, kecamatan kecamatan lebong selatan.
“ada dua laporan dugaan pungli prona (desa suka sari dan kelurahan tes, red). pejabat yang melakukan pungutan tersebut sudah kita periksa dan sudah mengakui, kasus ini sudah memenuhi unsur,” ungkap kapolres lebong, akbp. awilzan, s.i.k., mh, melalui kasat reskrim, rabnus supandri, s.sos, minggu, 2 februari 2025. 
dari pengakuan pejabat yang diduga melakukan dugaan pungli kepada masyarakat atas penerbitan sertifikat tanah melalui program prona, mengakui hasil pungli itu mengalir kemana-mana.
baca juga:bila tidak ada itikad baik pt ssl, warga desa penyangga demo besar-besaran 
bahkan, ada yang mengalir ke perangkat desa hingga pihak badan pertanahan nasional (bpn) lebong yang bertugas mengukur tanah.
pejabat yang diperiksa, baik pjs kades suka sari maupun lurah tes mengakui, aliran dugaan pungli itu digunakan untuk memeberi makan petugas bpn yang mengukur tanah hingga untuk pembelian rokok perangkat desa. 
“aliran-aliran dana tersebut juga sudah disampaikan oleh yang bersangkutan. alirannya kemana-mana,” katanya. 
hasil penyelidikan ini, terang kasat akan disampaikan kepada kapolres lebong terlebih dahulu. 
baca juga:dewan provinsi bengkulu sorot pt abs, belum punya hgu tapi beroperasi 
untuk menentukan arah kasus ini, apakah akan naik ke penyidikan atau ada pertimbangan lain. 
“nanti kita menunggu arahan dari pimpinan ini masuknya kemana. ke saber pungli atau melakukan upaya-upaya lainnya,” tutupnya. 
sebelumnya, pjs kades suka sari, marian sori tak menampik soal pungutan rp400 ribu ini. 
ia menjelaskan, pungutan rp400 ribu itu bukan tanpa sebab. 
baca juga:tekan angka kekerasan anak dan perempuan, uptd ppa rejang lebong beroperasi penuh
karena ada beberapa warga yang mengikuti program prona belum memiliki dasar pembuatan sertifikat.
seperti surat keterangan hibah, surat keterangan jual beli, sehingga harus dilakukan pengukuran ulang. 
“untuk pengukuran ulang itu saya mengatakan untuk yang bersangkutan agar memberikan uang rokok ke perangkat desa saya.
jadi mungkin itu perangkat saya ambil rp200 lagi, tambahan dari nilai yang rp200 ribu kemarin, jadi totalnya rp400 ribu.
baca juga:pengakuan tersangka berubah lagi, bacok korban usai dipergoki sedang di kamar istri korban 
tapi tidak semua pembuatan sertifikat kita kenakan biaya, ada juga yang kita gratiskan,” papar marian sori.
selain untuk uang rokok perangkat desa yang melakukan pengukuran, biaya lebih itu juga digunakan untuk makan minum anggota bpn lebong saat melakukan proses pengukuran. 
“untuk makan minum pihak bpn lebong juga dari situ (tambahan biaya rp200 ribu, red),” singkatnya.
pengakuan lurah tes tak jauh beda dari pengakuan pjs desa suka sari, lurah tes, erwantoni juga tak menampik. 
baca juga:laporan khusus: miliaran rupiah spj fiktif di kantor wakil rakyat kaur 
ia mengakui dalam biaya ptsl dirinya menarik uang bervariasi dari warga, mulai rp300 ribu hingga rp375 ribu. 
uang itu, digunakan erwantoni untuk membayar kontrak, membayar makan saat melakukan pengukuran serta biaya penginapan atau hotel. 
“saya tidak memaksakan para penerima untuk mengeluarkan biaya.
masyarakat juga harus memikirkan perjuangan kami sampai sertifikat ini diterbitkan,” singkatnya. 
baca juga:tingkatkan minat masuk madrasah, kantor kemenag minta sekolah persiapkan acara pisah sambut
disisi lain, kepala bpn lebong, tabri mengaku tidak mengetahui mengenai penarikan biaya oleh lurah.
“dari bpn sudah menyampaikan bahwa penerbitan sertifikat ini gratis,” katanya.  
ia menegaskan, penaribakan biaya melebih skb tiga menteri tidak bisa dibenarkan, tindakan itu sudah menyalahi aturan yang ada. 
“skbnya sudah ada, jelas menyalahi (memungut melebih skb, red),” tutupnya.
baca juga:lebih 60 hektare sawah di bengkulu utara alih fungsi, jumlah pupuk subsidi berkurang
untuk diketahui, berdasarkan surat keputusan bersama (skb) tiga menteri, yakni menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn), menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (pdtt). 
dalam skb tiga menteri, batas maksimal biaya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) 2024 untuk kategori iv (provinsi riau, provinsi jambi, provinsi sumatera selatan, provinsi lampung, provinsi bengkulu, provinsi kalimantan selatan) ditetapkan sebesar rp200 ribu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan