ASN Setwan Provinsi Bengkulu Belum Gajian, Bendahara Pengeluaran: Spesimen Belum Ditandatangani Sekwan

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 23:24

ASN: Terlihat ASN di lingkungan DPRD Provinsi Bengkulu saat berkumpul di Ruang Rapat Komisi beberapa waktu lalu. RENO/RB--

KORANRB.ID – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu kemarin, 1 Februari 2025 belum terima gaji.

Pasalnya, hal tersebut lantaran spesimen belum ditandatangani.

Salah satu ASN di lingkungan DPRD Provinsi Bengkulu, ED yang diwawancarai RB menuturkan, ia belum menerima gaji, akibat belum ditandatanganinya spesimen oleh Sekwan DPRD Provinsi Bengkulu.

“Jadi kami belum bisa menerima gaji karena spesimen dari bendahara pengeluaran itu belum di respon sama Sekwan, nggak tahu apa motifnya,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa sebelumnya ada pergantian bendahara pengeluaran DPRD Provinsi Bengkulu. Pergantian tersebut juga sudah resmi dilakukan dan Surat Keterangan (SK) juga sudah ada.

“Kemarin Jumat, 30 Januari 2025 itu SK-nya sudah ada, jadi memang sudah berganti bendahara pengeluaran itu,” terangnya.

Menurut ED dengan pergantian Bendahara Pengeluaran tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik, sebab pergantian tersebut juga atas banyaknya polemik yang terjadi.

Atas hal tersebut ia berharap apa yang sudah menjadi haknya dapat tersampaikan, meskipun sampai saat ini ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi motif Sekwan untuk belum merespon spesimen tersebut.

Sementara itu, Bendahara Pengeluaran DPRD Provinsi Bengkulu, Sista Aprilianty mengungkapkan bahwa pengajian seluruh ASN dan bahkan seluruh DPRD Provinsi Bengkulu tidak bisa dilakukan akibat belum ditandatanginya spesimen oleh Sekwan Provinsi Bengkulu.

“Spesimennya belum ditandatangani sama Sekwan, jadi pencairan gaji dan seluruh pengeluaran belum bisa dilakukan,” ujarnya.

asn setwan provinsi bengkulu belum gajian, bendahara pengeluaran: spesimen belum ditandatangani sekwan                            koranrb.id – seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu kemarin, 1 februari 2025 belum terima gaji.
pasalnya, hal tersebut lantaran spesimen belum ditandatangani.
salah satu asn di lingkungan dprd provinsi bengkulu, ed yang diwawancarai rb menuturkan, ia belum menerima gaji, akibat belum ditandatanganinya spesimen oleh sekwan dprd provinsi bengkulu.
“jadi kami belum bisa menerima gaji karena spesimen dari bendahara pengeluaran itu belum di respon sama sekwan, nggak tahu apa motifnya,” ujarnya.
baca juga:kenaikan harga bbm, hpmpi: cukup mematikan, kalau tidak diimbangi dengan pengawasan 
baca juga:di akhir jabatan, bupati sapuan teken prasasti gedung perpusda sampaikan pesan 
ia menuturkan bahwa sebelumnya ada pergantian bendahara pengeluaran dprd provinsi bengkulu. pergantian tersebut juga sudah resmi dilakukan dan surat keterangan (sk) juga sudah ada.
“kemarin jumat, 30 januari 2025 itu sk-nya sudah ada, jadi memang sudah berganti bendahara pengeluaran itu,” terangnya.
menurut ed dengan pergantian bendahara pengeluaran tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik, sebab pergantian tersebut juga atas banyaknya polemik yang terjadi.
atas hal tersebut ia berharap apa yang sudah menjadi haknya dapat tersampaikan, meskipun sampai saat ini ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi motif sekwan untuk belum merespon spesimen tersebut.
baca juga:kemenag rejang lebong tunggu juknis kegiatan selama ramadan
baca juga:tetap lanjut, 10 desa di lebong mendaftar mt2 tahun ini
sementara itu, bendahara pengeluaran dprd provinsi bengkulu, sista aprilianty mengungkapkan bahwa pengajian seluruh asn dan bahkan seluruh dprd provinsi bengkulu tidak bisa dilakukan akibat belum ditandatanginya spesimen oleh sekwan provinsi bengkulu.
“spesimennya belum ditandatangani sama sekwan, jadi pencairan gaji dan seluruh pengeluaran belum bisa dilakukan,” ujarnya.
ia menyebutkan setelah mendapatkan sk pada jumat 31 januari 2025 lalu sudah menemui sekwan untuk menyodorkan spesimen tersebut.
namun belum mendapat respon, sehingga pihak keuangan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu tidak bisa menerima hal tersebut dan mengakibatkan seluruh pengeluaran termasuk gaji belum bisa dilakukan.
baca juga:ganti rugi lahan pengalihan jalan nasional, mandek: perluasan bandara mukomuko
baca juga:perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah
“jumat itu tanggal 31 januari 2025 kemarin pagi saya menemui sekwan dan sudah menyodorkan spesimen itu tapi belum direspon,” ujarnya. 
tidak hanya itu, diberitakan sebelumnya, ratusan asn di sekretariat dprd provinsi bengkulu siap tempuh jalur hukum, buntut dana perjalanan dinas tidak kunjung dibayar sejak pertengahan 2024 lalu. 
salah satu asn setwan provinsi bengkulu, oyon sufiansori membeberkan, hal tersebut merupakan bentuk kekesalan para asn di setwan provinsi bengkulu akibat dana perjalanan dinas sejak mei 2024 hingga saat ini tidak kunjung dibayarkan.
“ini sudah berlarut-larut seolah kami sedang dipermainkan sebelumnya dijanjikan cair tanggal 31 januari 2025, tapi nyatanya tidak ada kejelasan. jika dalam seminggu ini tidak ada kepastian, kami akan laporkan ke aparat penegak hukum (aph),” tegas oyon kepada rb, jumat, 31 januari 2025.
oyon menuturkan sebelumnya sudah dirapatkan,  pembayaran akan dilakukan pada 3 januari 2025 lalu. kemudian kembali mundur menjadi pertengahan januari sekira 10 hingga 15 januari 2025 lalu. terakhir akan dibayarkan pada 31 januari 2025.
namun hingga saat ini belum ada kejelasan secara pasti dari sekwan mengenai alasan keterlambatan pencairan dana tersebut.
“jika memang dana sppd tidak ada, seharusnya ada penjelasan yang masuk akal, kalau memang uangnya tidak ada, kemana perginya? ini yang jadi pertanyaan besar bagi kami, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran,” tandasnya.
ia juga membeberkan besaran nominal dana perjalanan dinas yang belum dicairkan tersebut, dan besarannya juga bervariasi tergantung lokasi perjalanan dinas meliputi untuk perjalanan luar daerah, asn biasanya menerima antara rp6 juta hingga rp7 juta/orang. 
“untuk perjalanan dalam daerah, nilainya berkisar antara rp3 juta hingga rp4 juta, kalau saya pribadi, ada sekitar rp4 juta sampai rp5 juta yang belum dibayarkan,” ungkap oyon.
tidak hanya soal keterlambatan, para pegawai juga kesal karena komunikasi dengan pihak sekretariat dprd terkesan tidak transparan, beberapa kali mereka menanyakan kepastian pencairan, namun jawabannya selalu berubah-ubah.
“kami sudah beberapa kali bertemu sekwan untuk membahas ini tapi jawabannya tidak jelas hari ini (kemarin, red) katanya cair, besok ditunda lagi. sampai kapan ini dibiarkan?,” terangnya.
ia menegaskan jika dalam pekan ini tidak ada pencairan yang dilakukan maka para pegawai akan mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk memperkuat laporan mereka ke aph untuk segera ditindak lanjuti.
“kami akan cari data akurat, termasuk bagaimana aliran dana ini sebenarnya. jika memang ada kejanggalan, tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum,” tandasnya.
terpisah sekretaris dprd (sekwan) provinsi bengkulu, erlangga, m.si, mengatakan bahwa agar para pegawai untuk bersabar. ia memastikan bahwa pencairan dana perjalanan dinas masih dalam proses dan akan segera diselesaikan.
“saat ini bendahara sedang mengurus pencairan dana sppd, kami memahami keresahan para pegawai tapi kami minta untuk sedikit bersabar,” ujar erlangga saat dikonfirmasi via telepon.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 2 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan