Tidak Lolos Seleksi, Pemprov Wacanakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 31 Jan 2025 - 23:19

FOKUS: Suasana rapat tim evaluasi tenaga honorer non-ASN di ruang rapat Raflesia pada Jumat, 31 Januari 2025 siang. IST/RB--

tidak lolos seleksi, pemprov wacanakan pengangkatan pppk paruh waktu                            koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu wacanakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu bagi non-aparatur sipil negara (asn) yang tidak lolos seleksi.
pj sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, dr. haryadi spd, msi mengungkapkan, penanganan tenaga honorer non-asn di lingkungan pemprov bengkulu terdata di pangkalan database badan kepegawaian nasional (bkn) dan tidak lolos mengikuti seleksi pppk tahap i dan ii akan diangkat menjadi pppk paruh waktu.
“kita tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat,” ujar haryadi.
haryadi menegaskan bahwa seluruh proses harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. dan akan menyesuaikan juga dengan situasi dan kondisi setiap organisasi perangkat daerah (opd) yang ada di lingkungan pemprov bengkulu.
baca juga:warga rejang lebong terdaftar sebagai peserta jkn-kis capai 282.111 jiwa
baca juga:tahapan seleksi rampung, kemenag bengkulu tetapkan 15 petugas haji daerah
“surat keterangan pppk paruh waktu tetap dari dari daerah tapi dasar kebijakannya tetap dari pemerintah pusat,” terangnya.
hal tersebut juga sebagai tindak lanjut atas surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) republik indonesia (ri) mengenai tenaga honorer non-asn.
ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan memanggil seluruh kepala opd beserta kepala sub bagian kepegawaian guna menyerahkan hasil validasi data tenaga honorer non-asn yang masih aktif bekerja di masing-masing instansi.
“senin nanti (3 februari 2025, red) kami meminta seluruh kepala opd dan kepala sub bagian kepegawaian untuk hadir dalam rapat guna menyerahkan hasil validasi di masing-masing opd,” jelasnya.
baca juga:jadwal pelantikan belum pasti, pemprov tunggu keputusan resmi pemerintah pusat
baca juga:utang 4 bulan, inspektorat seluma reviu dokumen pembayaran jamkesda 
setelah data valid diperoleh tim evaluasi akan melakukan telaah lebih lanjut sebagai dasar pengambilan keputusan. haryadi berharap proses evaluasi ini dapat diselesaikan dalam minggu pertama februari mendatang. 
sekadar informasi tambahan besaran gaji pegawai pppk paruh waktu menyesuaikan anggaran opd.
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, suryadi, s.sos, m.ap menyebutkan sistem penggajian pppk paruh waktu akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia di tiap opd.
“ya, disesuaikan dengan anggaran di opd masing-masing,” ujar gunawan.
baca juga:warga keluhkan kondisi jembatan kayu penghubung jalan di tengah kota bengkulu, iskandar: minimal dari beton 
baca juga:warga keluhkan kondisi jembatan kayu penghubung jalan di tengah kota bengkulu, iskandar: minimal dari beton 
ia menyebutkan hal tersebut tentu menjadi perhatian bagi calon pppk paruh waktu mengingat perbedaan kemampuan anggaran di tiap instansi bisa memengaruhi besaran gaji yang diterima.
“keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb) ini tak hanya membahas upah, tetapi juga memperjelas siapa saja yang berhak mengikuti pengadaan pppk paruh waktu,” jelas gunawan.
lanjut gunawan, program tersebut diperuntukkan bagi pegawai non-aparatur sipil negara (asn) yang sudah terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-asn di badan kepegawaian negara (bkn). 
“peserta seleksi pppk tahun 2024 yang sudah mengikuti semua tahapan, tetapi tidak mendapatkan formasi,” ujar gunawan.
pengadaan pppk paruh waktu bukan tanpa alasan, pemerintah melihat kebutuhan di berbagai sektor yang masih sangat besar, sementara penataan pegawai non-asn juga perlu dilakukan dengan lebih sistematis, oleh karena itu, pppk paruh waktu akan difokuskan untuk mengisi jabatan-jabatan penting.
seperti guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan. tenaga teknis. pengelola umum operasional. operator layanan operasional. pengelola layanan operasional. penata layanan operasional.  
dengan adanya skema ini, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal karena pemerintah bisa lebih mudah mengatur tenaga kerja sesuai kebutuhan instansi.
“bagi para pegawai non-asn yang berhasil menjadi pppk paruh waktu, ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan selain kepastian status pekerjaan, mereka juga berhak atas penghasilan tetap dan fasilitas lain yang dijamin oleh,” terang gunawan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan