Perjalanan Dinas Tak Dibayar Sejak Pertengahan 2024, ASN Setwan Provinsi Bengkulu Ancam Lapor APH

perjalanan dinas tak dibayar sejak pertengahan 2024, asn setwan provinsi bengkulu ancam lapor aph koranrb.id – ratusan aparatur sipil negara (asn) di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu siap tempuh jalur hukum, buntut dana perjalanan dinas tidak kunjung dibayar sejak pertengahan 2024 lalu.  salah satu asn setwan provinsi bengkulu, oyon sufiansori membeberkan, hal tersebut merupakan bentuk kekesalan para asn di setwan provinsi bengkulu akibat dana perjalanan dinas sejak mei 2024 hingga saat ini tidak kunjung dibayarkan. “ini sudah berlarut-larut seolah kami sedang dipermainkan sebelumnya dijanjikan cair tanggal 31 januari 2025, tapi nyatanya tidak ada kejelasan. jika dalam seminggu ini tidak ada kepastian, kami akan laporkan ke aparat penegak hukum (aph),” tegas oyon kepada rb, jumat, 31 januari 2025. oyon menuturkan sebelumnya sudah dirapatkan,  pembayaran akan dilakukan pada 3 januari 2025 lalu. kemudian kembali mundur menjadi pertengahan januari sekira 10 hingga 15 januari 2025 lalu. terakhir akan dibayarkan pada 31 januari 2025. baca juga:cegah permainan harga, bulog akan beli 300 ton gabah petani mukomuko baca juga:datangkan narasumber dari india dan iran, penataran sertifikasi pelatih perbakin diikuti peserta luar bengkulu namun hingga saat ini belum ada kejelasan secara pasti dari sekwan mengenai alasan keterlambatan pencairan dana tersebut. “jika memang dana sppd tidak ada, seharusnya ada penjelasan yang masuk akal, kalau memang uangnya tidak ada, kemana perginya? ini yang jadi pertanyaan besar bagi kami, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran,” tandasnya. ia juga membeberkan besaran nominal dana perjalanan dinas yang belum dicairkan tersebut, dan besarannya juga bervariasi tergantung lokasi perjalanan dinas meliputi untuk perjalanan luar daerah, asn biasanya menerima antara rp6 juta hingga rp7 juta/orang. baca juga:lahan eks tambang pt rsm tak kunjung direklamasi, inspektur tambang pastikan turun baca juga:rehab rumdin bupati dan wabup tidak dianggarkan tahun ini  “untuk perjalanan dalam daerah, nilainya berkisar antara rp3 juta hingga rp4 juta, kalau saya pribadi, ada sekitar rp4 juta sampai rp5 juta yang belum dibayarkan,” ungkap oyon. tidak hanya soal keterlambatan, para pegawai juga kesal karena komunikasi dengan pihak sekretariat dprd terkesan tidak transparan, beberapa kali mereka menanyakan kepastian pencairan, namun jawabannya selalu berubah-ubah. “kami sudah beberapa kali bertemu sekwan untuk membahas ini tapi jawabannya tidak jelas hari ini (kemarin, red) katanya cair, besok ditunda lagi. sampai kapan ini dibiarkan?,” terangnya. ia menegaskan jika dalam pekan ini tidak ada pencairan yang dilakukan maka para pegawai akan mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk memperkuat laporan mereka ke aph untuk segera ditindak lanjuti. baca juga:pembangunan lanjutan jalan napal putih-pinang raya tergantung pergeseran anggaran baca juga:ada 6 titik proyek dana hibah bencana di bpbd kepahiang dari pusat “kami akan cari data akurat, termasuk bagaimana aliran dana ini sebenarnya. jika memang ada kejanggalan, tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum,” tandasnya. terpisah sekretaris dprd (sekwan) provinsi bengkulu, erlangga, m.si, mengatakan bahwa agar para pegawai untuk bersabar. ia memastikan bahwa pencairan dana perjalanan dinas masih dalam proses dan akan segera diselesaikan. “saat ini bendahara sedang mengurus pencairan dana sppd, kami memahami keresahan para pegawai tapi kami minta untuk sedikit bersabar,” ujar erlangga saat dikonfirmasi via telepon.

Tag

• # setwan provinsi
• # asn setwan
• # pertengahan 2024
• # sejak pertengahan
• # lapor aph
• # tak dibayar
• # perjalanan dinas

Share

• 
• 
• 
• 
•