PNS Takut jadi Bendahara Setwan Kepahiang, Imbas Penyidikan Dugaan Korupsi

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 31 Jan 2025 - 22:59

SETWAN: Aktivitas anggota DPRD saat menjalani sidang. Sejak kasus dugaan korupsi mencuat, PNS di Setwan takut jadi bendahara--HERU/RB

pns takut jadi bendahara setwan kepahiang, imbas penyidikan dugaan korupsi                            kepahiang, koranrb.id - pns khususnya mereka yang bertugas di lingkungan sekretariat dprd (setwan) kabupaten kepahiang takut ditunjuk jadi bendahara. 
saking takutnya, ada pns rela dipindahkan ke opd lain jika terpaksa dijadikan bendahara setwan.  
kondisi tersebut tak lepas dari penyidikan dugaan korupsi di setwan kepahiang, yang saat ini sedang gencar-gencarnya ditangani penyidik kejari kepahiang.
plt. sekretaris dprd (sekwan) kabupaten kepahiang, dendi, mm tak menampik kondisi di atas.
baca juga:pemerintah dan bank indonesia perkuat sinergi guna menjaga inflasi 2025
diakui kondisi ini cukup menganggu kelancaran jalannya organisasi di lingkungan setwan. 
sebab, jika harus mempertahakan bendahara lama, memiliki risiko lantaran yang bersangkutan terus menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik kejari kepahiang.
"ya, tak ada yang berani (jadi bendahara,red). kita juga kesulitan mencari bendahara," ungkap dendi. 
dirinnya tetap berkeyakinan akan menemukan pns yang tepat, untuk dijadikan bendahara meskipun harus diperoleh dari opd lain di luar setwan kepahiang. 
baca juga:diundang hearing oleh dprd seluma, pt ssl tak hadir
sementara itu, penyidik kejari kepahiang kian intens melakukan pemeriksaan demi pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dugaan korupsi di lingkungan setwan kepahiang.
hampir seluruh staf di setwan sudah menjalani rangkaian pemeriksaan sebagai saksi di kejari. 
khususnya, terhadap eks sekwan kepahiang, bendahara dan mantan bendahara setwan kepahiang guna membongkar dugaan korupsi penggunaan dana apbd di setwan mulai tahun anggaran (ta) 2021-2023. 
kepada penyidik, bendahara setwan, di, juga telah mengakui ada sejumlah surat pertanggungjawaban (spj) fiktif yang kemudian memicu sebagai temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp)  bpk ri. 
baca juga:barca ikat pedri kontrak pajang hingga tahun 2030
kasi intel nanda hardika, sh menerangkan tak hanya keterangan dari eks sekwan, penyidik juga terus mencocokkan semua keterangan para saksi yang terkait dalam perkara dugaan korupsi di setwan. 
mulai dari deretan asn di lingkungan setwan kepahiang, hingga para pihak ketiga yang ikut terkait dalam pengelolaan dana di setwan kepahiang. 
"semua keterangan saksi akan jadi bahan pertimbangan penyidik.
saat ini kita masih mencocokkan dokumen yang jumlahnya ribuan, sesuai yang didapatkan saat penggeledahan pada beberapa tempat beberapa waktu lalu," kata nanda. 
baca juga:paviliun indonesia populerkan produk umkm di toronto market week 2025
disinggung mengenai penetapan tersangka yang tak kunjung dilakukan penyidik, dirinya menjelaskan akan dilakukan dalam waktu secepat mungkin. 
"kan tidak bisa juga cepat-cepat, karena ada ribuan lembar dokumen dan keterangan para saksi yang mesti kita cocokkan. sekarang ini saja prosesnya masih terus berjalan.
yang jelas, kami ingin menyelesaikan perkara ini secepatnya," tambah nanda. 
diketahui, dalam melakukan penyidikan penyidik kejari kepahiang berpedoman penuh pada lhp bpk ri.
baca juga:bappebti perkuat perdagangan nikel melalui bursa berjangka
nilai dugaan korupsi di setwan ditaksir jumlahnya mencapai miliaran rupiah, mulai dari dugaan perjalanan dinas fiktif, dugaan kegiatan makan minum fiktif, hingga dugaan pemotongan honorarium dan dugaan honorer siluman.
untuk mengetahui pasti nilai dugaan korupsi di setwan, penyidik menunggu penghitungan resmi dari bpkp.
sebagai gambaran, nilai tuntutan ganti rugi (tgr) di lingkungan setwan sejak ta 2021-2023 mencapai rp11,4 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan