PNS Takut jadi Bendahara Setwan Kepahiang, Imbas Penyidikan Dugaan Korupsi

KEPAHIANG, KORANRB.ID - PNS khususnya mereka yang bertugas di lingkungan sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Kepahiang takut ditunjuk jadi bendahara. 

Saking takutnya, ada PNS rela dipindahkan ke OPD lain jika terpaksa dijadikan bendahara Setwan.  

Kondisi tersebut tak lepas dari penyidikan dugaan korupsi di Setwan Kepahiang, yang saat ini sedang gencar-gencarnya ditangani penyidik Kejari Kepahiang.

Plt. Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Kepahiang, Dendi, MM tak menampik kondisi di atas.

BACA JUGA:Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Sinergi Guna Menjaga Inflasi 2025

Diakui kondisi ini cukup menganggu kelancaran jalannya organisasi di lingkungan Setwan. 

Sebab, jika harus mempertahakan bendahara lama, memiliki risiko lantaran yang bersangkutan terus menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Kejari Kepahiang.

"Ya, tak ada yang berani (jadi bendahara,red). Kita juga kesulitan mencari bendahara," ungkap Dendi. 

Dirinnya tetap berkeyakinan akan menemukan PNS yang tepat, untuk dijadikan bendahara meskipun harus diperoleh dari OPD lain di luar Setwan Kepahiang. 

BACA JUGA:Diundang Hearing oleh DPRD Seluma, PT SSL Tak Hadir

Sementara itu, penyidik Kejari Kepahiang kian intens melakukan pemeriksaan demi pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait dugaan korupsi di lingkungan Setwan Kepahiang.

Hampir seluruh staf di Setwan sudah menjalani rangkaian pemeriksaan sebagai saksi di Kejari. 

Khususnya, terhadap eks Sekwan Kepahiang, bendahara dan mantan bendahara Setwan Kepahiang guna membongkar dugaan korupsi penggunaan dana APBD di Setwan mulai Tahun Anggaran (TA) 2021-2023. 

Kepada penyidik, bendahara Setwan, Di, juga telah mengakui ada sejumlah surat pertanggungjawaban (SPj) fiktif yang kemudian memicu sebagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  BPK RI.