Pemkab Rejang Lebong Kecolongan, 64 Pejabat Desa Lolos Seleksi PPPK Tahap I

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 31 Jan 2025 - 22:52

PAPAR: Sekda RL didampingi Kadis PMD RL saat memberikan klarifikasi seusai melaksanakan tertutup rapat terkait pejabat desa lolos PPPK, kemarin.--ABDI/RB

pemkab rejang lebong kecolongan, 64 pejabat desa lolos seleksi pppk tahap i                            curup, koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong (rl) kecolongan. sebanyak 64 pejabat desa baik kepala desa (kades) sekretaris desa (sekdes), perangkat desa hingga badan permusyarawatan desa (bpd) lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i.
adapun jumlah rincian pejabat desa yang lulus pppk tahap i, yakni 32 anggota bpd, 30 perangkat desa dan 2 orang kades.
kecolongan itu, pihak pemkab rl melakukan rapat membahas pejabat desa yang lolos seleksi pppk tahap i tersebut, di ruang rapat sekda rl serta diikuti organisasi pejabat daerah (opd) rl terkait, jumat, 31 januari 2025.
"kita telah rapat dan membahas terkait perangkat desa yang lolos pppk ini. ada 64 orang yang lolos," ungkap sekda rl, yusran fauzi, st seusai pimpin rapat.
baca juga: ada perubahan tanggal pelantikan bupati terpilih, ini pernyataan mendagri tito
lebih lanjut, yusran mengatakan dari 64 perangkat desa tersebut bervariasi.
ada yang menjabat sebagai kades, sekdes dan perangkat desa yang lolos formasi tenaga teknis.
"iya ada kades, sekdes dan bpd," terang yusran.
atas kecolongan tersebut, pihak pemkab rl melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) rl telah melakukan koordinasi dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) maupun ke pemkab tetangga.
baca juga:surat panggilan dprd kaur 2019-2023 segera dilayangkan, penyidik temukan kn dari perjalanan dinas asn setwan
sehingga, solusi atas permasalahan tersebut, para pejabat desa yang lolos tersebut diminta untuk memilih salah satu. contoh, tetap memilih menerus menjabat pejabat desa ataupun sebaliknya.
adapun aturan yang dimaksud sekda yakni, peraturan menteri dalam negeri nomor 10 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa.
dimana dijelaskan anggota bpd dilarang merangkap jabatan menjadi kepala desa, perangkat desa, dpr ri, dpd ri, dprd provinsi atau kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan undang-undang.
"kita telah melakukan koordinasi ke kabupaten tetangga maupun ke kemendagri.
baca juga:kepompongnya sulit ditemukan! berikut 5 fakta unik orange tip
meraka ini disuruh memilih, mau tetap jadi kades atau pppk," beber yusran pada rb.
lebih lanjut, yusran mengatakan, hingga saat ini baru 2 orang yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai lulusan pppk tahap i kemarin.
"ya 2 yang baru mengundurkan diri, yaitu kades lubuk tunjung, dan sekdes tasik," lanjut yusran.
yusran mengatakan, pihaknya akan memproses pejabat desa yang lolos pppk tersebut dengan sedetail mungkin.
baca juga:bisa mencerna makanan beracun! berikut 5 fakta unik burung colombian chachalaca
saat ini pihaknya masih menunggu surat pengunduran diri dari perangkat desa atau pilihan dari mereka.
dimana, yusran menjelaskan, apabila pejabat desa mengundur-undur untuk menyatakan memilih salah satu jabatan. 
pihaknya akan tegas memproses, walaupun mereka belum menyerahkan surat pengunduran diri.
"mereka mereka harus memilih tetap atau tidak.
harus pilih salah satu, kita akan proses segera," ungkap yusran.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan