Apabila Perusahaan Tak Reklamasi Lahan Eks Tambang, 5 Tahun Penjara dan Denda Rp100 Miliar

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 30 Jan 2025 - 22:09

Kondisi lubang hitam eks lahan tambang PT RSM yang saat ini dibiarkan saja dan tidak dilakukan reklamasi.--jeri/rb

Dengan adanya kejadian ini, Koordinator Inspektur Tambang Bengkulu memastikan akan turun langsung ke lokasi eks lahan tersebut untuk melakukan upaya pengawasan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait kejadian ini.

Kalau untuk target pengawasan tahun 2025 ini, pihaknya menargetkan pada akhir Januari ini atay awal Februari. Namun semua kembali kepada anggaran. Sebab hingga saat ini pihaknya masih menunggu anggaran dari pusat untuk melakukan kegiatan.

“Kita akan masuk ke lokasi untuk melakukan pengawasan ke lahan eks tambang PT RSM. Namun saat ini kita masih menunggu anggaran dari pusat. Sebab hingga saat ini anggaran tersebut belum turun. Mudah-mudahan paling lambat bulan Maret sudah turun,” pungkasnya

Diberitakan RB sebelumnya, Berdasarkan informasi yang RB terima di lapangan, eks lahan tambang batubara tersebut milik dari PT Ratu Samban Mining (RSM).

Pada saat ini eks lahan tambang yang menyisakan lubang hitam tersebut tidak di reklamasi oleh PT RSM dan dibiarkan begitu saja oleh PT RSM.

Berdasarkan pantauan RB di lapangan, lahan eks tambang batubara yang tidak di reklamasi tersebut sangat besar sekali. Bahkan perkiraan luasan lahan yang eks tambang batubara tersebut mencapai ratusan hektare dengan lubang bekas galian mencapai kurang lebih 75 hingga 100 meter kedalamannya.

Yang lebih mirisnya lagi, akibat aktivitas tambang ini membuat lahan masyarakat yang berada di sekitar lahan tambang tersebut sangat terdampak.

Sebab lahan milik warga yang berada di lokasi tersebut amblas dan apabila ini tetap dibiarkan saja, maka amblas semakin meluas.

Aturan terkait lahan eks tambang wajib di reklamasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Aturan tersebut mengatur bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi setelah aktivitas tambang selesai.

apabila perusahaan tak reklamasi lahan eks tambang, 5 tahun penjara dan denda rp100 miliar                            koranrb.id - lahan eks tambang pt ratu samban mining (rsm) yang berada di desa surau kecamatan taba penanjung kabupaten bengkulu tengah pada saat ini dibiarkan saja dan tidak di reklamasi setelah aktivitas tambang sudah tak ada lagi.
padahal, sesuai aturan terkait lahan eks tambang wajib direklamasi tercantum dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (uu minerba). 
koordinator inspektur tambang bengkulu, nazirin menegaskan perusahaan memang harus melakukan reklamasi pascatambang.
bahkan reklamasi tidak harus dilakukan setelah pascatambang, menjelang habis izin perusahaan sudah seharusnya berangsur melakukan persiapan reklamasi tersebut. 
baca juga:diduga terkait polusi pt ssl, balita seluma meninggal, sejumlah warga batuk dan flu
baca juga:tangkap pelaku sulap hutan jadi kebun sawit di mukomuko, tidak perlu tunggu satgas
“reklamasi wajib dilakukan perusahaan, semuanya sudah tertera di aturan perundang-undangan. apabila perusahaan tidak melakukan reklamasi maka akan dituntut 5 tahun kurungan penjara dan denda mencapai rp100 miliar,” ujarnya
disisi lain, koordinator inspektur tambang bengkulu mengatakan, untuk izin pt rsm berakhir ditahun 2026. namun pt rsm masih bisa melakukan perpanjangan apabila ingin melakukan perpanjangan.
hingga saat ini, pihaknya tak mengetahui pasti apakah pt rsm ini akan mengajukan perpanjangan izin atau tidak. 
kalau perusahaan tidak melakukan perpanjangan izin, seharusnya perusahaan harus melakukan dan saat ini sudah harus dilakukan berbagai persiapan reklamasi tersebut. selama izin mereka masih ada, mereka masih memiliki kesempatan untuk melakukan reklamasi. 
baca juga:dinas dukcapil rejang lebong ajukan 10 ribu blangko e-ktp
baca juga:37 nama honorer dicatut untuk perjalanan dinas fiktif setwan kaur 
ia juga sudah mendapatkan informasi terkait pt rsm yang sudah tidak ada operasi lagi sejak tahun 2024. sebab pihaknya terakhir melakukan monitoring ke lahan tambang tersebut pada tahun 2023. 
“kalau izinnya masih ada hingga 2026. kalau terkait mengapa mereka berhenti operasi, biasanya terkendala finansial, makanya aktivitasnya diberhentikan,” ujarnya 
dengan adanya kejadian ini, koordinator inspektur tambang bengkulu memastikan akan turun langsung ke lokasi eks lahan tersebut untuk melakukan upaya pengawasan. pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait kejadian ini. 
kalau untuk target pengawasan tahun 2025 ini, pihaknya menargetkan pada akhir januari ini atay awal februari. namun semua kembali kepada anggaran. sebab hingga saat ini pihaknya masih menunggu anggaran dari pusat untuk melakukan kegiatan. 
baca juga:kopli minta sekda lebong siapkan penyambutan bupati dan wabup baru 
baca juga:dlh lebong minta desa siapkan tong sampah, bisa dibeli pakai dana desa
“kita akan masuk ke lokasi untuk melakukan pengawasan ke lahan eks tambang pt rsm. namun saat ini kita masih menunggu anggaran dari pusat. sebab hingga saat ini anggaran tersebut belum turun. mudah-mudahan paling lambat bulan maret sudah turun,” pungkasnya
diberitakan rb sebelumnya, berdasarkan informasi yang rb terima di lapangan, eks lahan tambang batubara tersebut milik dari pt ratu samban mining (rsm).
pada saat ini eks lahan tambang yang menyisakan lubang hitam tersebut tidak di reklamasi oleh pt rsm dan dibiarkan begitu saja oleh pt rsm. 
berdasarkan pantauan rb di lapangan, lahan eks tambang batubara yang tidak di reklamasi tersebut sangat besar sekali. bahkan perkiraan luasan lahan yang eks tambang batubara tersebut mencapai ratusan hektare dengan lubang bekas galian mencapai kurang lebih 75 hingga 100 meter kedalamannya. 
baca juga:punya ukuran dan warna bervariasi! berikut 4 jenis ular mamba genus dendroaspis, paling mematikan di dunia
baca juga:pengadaan alat permainan rp 1,1 miliar untuk 23 paud masih menunggu juknis
yang lebih mirisnya lagi, akibat aktivitas tambang ini membuat lahan masyarakat yang berada di sekitar lahan tambang tersebut sangat terdampak.
sebab lahan milik warga yang berada di lokasi tersebut amblas dan apabila ini tetap dibiarkan saja, maka amblas semakin meluas. 
aturan terkait lahan eks tambang wajib di reklamasi tercantum dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (uu minerba). 
aturan tersebut mengatur bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi setelah aktivitas tambang selesai.
baca juga:dana bos di kaur naik rp 1 miliar menjadi rp 19,3 miliar
baca juga:sering kali seret pengunjung pantai! berikut 3 penjelasan tentang rip current
reklamasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali.
apabila tidak melakukan reklamasi, maka perusahaan pertambangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. 
salah satu warga, dedi damhudi menjelaskan, pada saat ini memang pt rsm sudah tidak beroperasi dan melakukan aktivitas lagi di lahan tersebut. namun pihaknya sangat menyayangkan karena setelah pt rsm tidak beroperasi, lubang bekas galian mengambil batubara dibiarkan saja dan tidak dilakukan reklamasi.
sedangkan sesuai aturan yang berlaku, lahan eks tambang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi harus di reklamasi oleh perusahaan tersebut. namun kenyataannya pt rsm tidak melakukan reklamasi tersebut.
“saat ini pt rsm memang sudah tidak beroperasi lagi. namun yang kami sesali mengapa mereka (pt rsm, red) tidak melakukan reklamasi lahan eks tambang tersebut. padahal sesuai aturan perusahaan wajib melakukan reklamasi,” ujarnya
disisi lain, selain menyalahi aturan, karena lahan kes tambang tersebut tidak di reklamasi, saat ini sangat memberikan dampak terhadap lahan milik warga yang berada di sekitar lahan eks tambang tersebut. 
saat ini banyak lahan warga yang amblas, kemudian tanaman banyak yang tumbang. bisa dilihat ke lokasi bagaimana kondisi tanah di sekitaran lahan eks tambang tersebut, sudah banyak yang amblas akibat dampak aktivitas tambang batubara tersebut.
“sudah banyak sekali warga yang mengeluhkan lahan mereka amblas karena aktivitas tambang tersebut. apabila kondisi ini tetap dibiarkan, bukan tidak mungkin amblasnya lahan warga akan semakin besar, sebab lubang yang tinggalkan sangat besar sekali,” ungkapnya
sebelum kejadian ini terjadi, beberapa waktu lalu warga sudah mengeluh dan sudah terjadi konflik. hal ini disebabkan karena aktivitas tambang yang merusak lahan warga, baik itu tanam tumbuh hingga lahan yang longsor. 
sebenarnya pihaknya sudah menolak terkait adanya aktivitas tambang di lokasi tersebut, mengingat banyaknya lahan kebun milik warga. namun sekarang apa yang di khawatirkan terjadi dan masyarakat sangat terdampak.
bahkan karena adanya lubang besar tersebut, warga harus memutar puluhan kilometer apabila ingin menuju ke lahan mereka. berbeda di saat lahan belum di rusak oleh aktivitas tambang, akses warga menuju perkebunan sangat dekat.
“jadi dengan adanya aktivitas tambang batubara tersebut sangat memberikan dampak negatif bagi warga. ditambah lagi saat ini reklamasi tidak dilakukan, tambah memberikan dampak bagi warga,” bebernya.
menyikapi semua ini, pihaknya meminta kepada pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah dan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bisa menindaklanjuti semua ini. pihaknya meminta pt rsm bisa melakukan reklamasi terhadap lahan eks tambang tersebut. 
“kami meminta pt rsm bisa melakukan reklamasi terhadap lahan eks tambang tersebut. kami meminta kepada pemkab bengkulu tengah dan pemprov bengkulu untuk tidak diam saja terhadap kejadian ini,” pungkasnya. 
sementara itu, pengamat lingkungan bengkulu, abdullah ibrahim ritonga menegaskan, persoalan reklamasi pasca tambang ini sebenarnya tugas dari pemkab bengkulu tengah dan pemprov bengkulu. 
kalau tak adanya reklamasi berarti tak ada pengawasan dari pemerintah daerah. seharusnya pemerintah daerah bisa mengevaluasi seluruh izin usaha tambang yang sudah berakhir dan dicabut. 
apalagi reklamasi dan pasca tambang ini merupakan kewajiban perusahaan tambang tentunya ini sudah diatur didalam uu 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.
“dengan kejadian ini tentu kami meminta pemerintah daerah bisa bertindak dan jangan diam saja. sudah seharusnya reklamasi dilakukan perusahaan apabila sudah tak ada aktivitas tambang dan semuanya sudah ada peraturannya,” tegasnya 
disisi lain, pemerintah harus melakukan penataan perizinan industri ekstraktif pertambangan batubara, guna memastikan kepatuhan perizinan dalam pemanfaatan lahan dan hutan. 
harapannya pemerintah harus memiliki political will untuk memastikan keberlangsungan sumberdaya alam bagi generasi saat ini dan ke depan. sehingga tidak ada pilihan lain pemerintah harus menjadi bagian dari solusi bukan dari persoalan yang ada. 
“kita meminta kepada pemkab bengkulu tengah maupun pemprov bengkulu harus tegas keberpihakannya terhadap keberlangsungan ekologis bagi generasi saat ini dan ke depan,” katanya. 
kepala dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) provinsi bengkulu, donni swabuana, melalui kadis kabid mineral dan batubara, fajar nugraha melalui sub koordinator mineral bukan logam dan batuan, didi hardiansyah mengatakan, pihaknya tak bisa bicara banyak terkait tambang batubara. 
sebab pada saat ini untuk tanggung jawab dan yang mengawasi aktivitas tambang batubara merupakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (pemprov) sudah tidak lagi. 
“kami sudah bisa berbicara banyak soal tambang batubara, sebab saat ini kewenangan semua itu merupakan tanggung jawab dari inspektur tambang. sebab semua kepengurusan dan pengawasan semua sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kita sudah tidak lagi,”tegasnya
akan tetapi apabila berbicara soal peraturan reklamasi, perusahaan memang wajib melakukan reklamasi setelah pasca tambang. semuanya sudah diatur dalam pp 78 tahun 2010 sama permensdm 26 tahun 2018 sudah sangat jelas perusahaan harus melakukan reklamasi pasca tambang atau di saat sudah tidak melakukan aktivitas tambang kembali. 
apabila perusahaan tidak melakukan reklamasi pasca tambang, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi denda dan pidana. 
“jadi pada intinya semua sudah sangat jelas jika perusahaan harus melakukan reklamasi pasca tambang. apabila tidak melakukan akan dikenakan sanksi denda dan pidana. kami cuma bisa berbicara sebatas ini, untuk lebih lanjutnya silahkan konfirmasi ke inspektur tambang,” pungkasnya. (jee)