Tangkap Pelaku Sulap Hutan jadi Kebun Sawit di Mukomuko, Tidak Perlu Tunggu Satgas

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 30 Jan 2025 - 21:56

Hutan di Mukomuko sudah dirambah menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun sampai saat ini APH belum menangkap pelakunya. --firmansyah/rb

Tidak mungkin negara tidak memiliki dana untuk mengungkap pelaku kejahatan, serta kalah dengan pelaku-pelaku kejahatan.

“Ini negara saya, maka dari itu saya sangat tidak percaya jika negara tidak memiliki SDM dan biaya untuk mengukap tindakan kejahatan. Jika ini yang menjadi kendala APH mengungkap perkara ini,” ujarnya.

Muslim juga menjelaskan penanganan kejahatan kehutan tidak perlu menunggu Satgas penertiban kawasan hutan, karena baik pembentukan di pusat, ataupun didaerah itu teknis saja. Sebab kejahatan kejahatan kehutanan yang terjadi ini jelas mengangkangi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf d. Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, hingga menyimpan hasil perkebunan. Yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tanpa perizinan berusaha pemerintah pusat.

“Satgas itu hanya teknis, sudah sangat-sangat bisa APH ini masuk menyeret aktor-aktor besar ini kehadapan hukum. Namun memang balik lagi kemauan ada atau tidak,” tutupnya.

Sebelumnnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko Yusmanelly S, MH saat di konfirmasi RB terkait pembentukan Satgas Penertiban kawasan hutan yang diketuai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Dimana diketahui hutan negara di Mukomuko banyak dijadikan kebun sawit ilegal oleh pejabat dan mantan Pejabat Mukomuko.

Kajari mengatakan untuk pembentukan Satgas didaerah masih menunggu petunjuk dari pimpinan.

“Untuk Satgas daerah kita masih menunggu petunjuk pimpinan,”singkatnya

Terpisah, Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Abdullah Ibrahim Ritonga menegaskan APH yang ada didaerah ini tidak perlu menunggu adanya Satgas yang dibentuk pemerintah pusat untuk menghentikan aktivitas perkebunan sawit ilegal dikawasan hutan.

tangkap pelaku sulap hutan jadi kebun sawit di mukomuko, tidak perlu tunggu satgas                            koranrb.id – hingga saat ini tidak ada bentuk konkret dari penanganan kasus kejahatan kehutanan yang terjadi di mukomuko.
terutama aparat penegak hukum (aph) melakukan pengusutan kasus pengerusakan hutan menjadi kebun sawit ilegal.
padahal diduga dilakukan oleh oknum anggota dprd aktif dan non aktif mukomuko, serta pejabat dan mantan pejabat pemkab mukomuko.
meskipun sangat jelas di dalam aturan melindungi aset negara dan menindak pelaku kejahatan adalah tugas penyelenggara negara.
baca juga:dinas dukcapil rejang lebong ajukan 10 ribu blangko e-ktp
baca juga:37 nama honorer dicatut untuk perjalanan dinas fiktif setwan kaur 
“sebenarnya menghentikan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa di mukomuko terkait pengerusakan hutan ini. merupakan bentuk patriotisme kepada negara, yang harus dilakukan penyelenggara negara dalam hal ini aph,” kata praktisi hukum bengkulu muslim caniago sh, mh.
muslim menyampaikan, tidak ada alasan untuk pelaku-pelaku pengerusakan kawasan hutan untuk keuntungan pribadi di mukomuko ini untuk ditindak.
bahkan jika sampai aktor-aktor besar yang melakukan pengerusakan hutan secara terang-terangan ini tidak ditindak ini menjatuhkan wibawa negara. sebab tidak mungkin aph tidak mampu mengusut perkara tersebut.
“bisa kita lihat ya, orang yang melakukan tindak pidana yang kadang-kadang buktinya sangat somir atau tipis bisa diusut oleh aph dan tidak membutuhkan waktu yang lama ditangkap pelakunya. nah ini perkara pengerusakan kawasan hutan, bukti kebun sawitnya ada, pekerjaanya ada, tempat jualnya ada kami rasa sangat mudah sekali ini ditindak lanjuti, kecuali ada unsur pembiaran beda lagi ceritannya,” bebernya.
baca juga:kopli minta sekda lebong siapkan penyambutan bupati dan wabup baru 
baca juga:dlh lebong minta desa siapkan tong sampah, bisa dibeli pakai dana desa
selain itu dijelaskan muslim, ingat kejahatan kehutanan ini tidak perlu delik aduan aph bisa masuk kapan saja.
jika pengusutan perkara ini terkendala oleh keterbatasan sdm ataupun biaya, yang perlu digaris bawahi ini negara.
tidak mungkin negara tidak memiliki dana untuk mengungkap pelaku kejahatan, serta kalah dengan pelaku-pelaku kejahatan.
“ini negara saya, maka dari itu saya sangat tidak percaya jika negara tidak memiliki sdm dan biaya untuk mengukap tindakan kejahatan. jika ini yang menjadi kendala aph mengungkap perkara ini,” ujarnya.
baca juga:punya ukuran dan warna bervariasi! berikut 4 jenis ular mamba genus dendroaspis, paling mematikan di dunia
baca juga:pengadaan alat permainan rp 1,1 miliar untuk 23 paud masih menunggu juknis
muslim juga menjelaskan penanganan kejahatan kehutan tidak perlu menunggu satgas penertiban kawasan hutan, karena baik pembentukan di pusat, ataupun didaerah itu teknis saja. sebab kejahatan kejahatan kehutanan yang terjadi ini jelas mengangkangi undang-undang no 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf d. setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, hingga menyimpan hasil perkebunan. yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tanpa perizinan berusaha pemerintah pusat.
“satgas itu hanya teknis, sudah sangat-sangat bisa aph ini masuk menyeret aktor-aktor besar ini kehadapan hukum. namun memang balik lagi kemauan ada atau tidak,” tutupnya.
sebelumnnya, kepala kejaksaan negeri (kejari) mukomuko yusmanelly s, mh saat di konfirmasi rb terkait pembentukan satgas penertiban kawasan hutan yang diketuai jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus.
baca juga:dana bos di kaur naik rp 1 miliar menjadi rp 19,3 miliar
baca juga:sering kali seret pengunjung pantai! berikut 3 penjelasan tentang rip current
dimana diketahui hutan negara di mukomuko banyak dijadikan kebun sawit ilegal oleh pejabat dan mantan pejabat mukomuko.
kajari mengatakan untuk pembentukan satgas didaerah masih menunggu petunjuk dari pimpinan.
“untuk satgas daerah kita masih menunggu petunjuk pimpinan,”singkatnya
terpisah, direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga menegaskan aph yang ada didaerah ini tidak perlu menunggu adanya satgas yang dibentuk pemerintah pusat untuk menghentikan aktivitas perkebunan sawit ilegal dikawasan hutan.
baca juga:penyebab hidung tersumbat dan cara mengatasinya 
baca juga:kamu pernah melihat? berikut 3 jenis ulat yang bisa menyamar jadi ular
sebab bukti pelanggaran regulasi dan adanya data-data yang bisa didapatkan aph saat turun kelapangan biasa secara langsung menyeret aktor-aktor tersohor ini. 
“kami dari awal sangat yakin aph akan mampu menghentikan aksi kejahatan kehutanan ini, namun balik lagi sejauh mana upaya menghentikan hal tersebut yang tidak kami ketahui,”kata baim.
baim juga mengatakan, pembukaan kawasan hutan di mukomuko ini sudah berlangsung cukup lama. dibuktikan dengan temuan, usia tanaman sawit di kawasan hutan yang sudah tua. bahkan sudah ada tanaman sawit yang minta dilakukan replanting kembali, karena buah sudah tidak produktif lagi. maka dari itu, temuan tersebut membuktikan bawasanya kawasan hutan sudah dibuka sejak dulu. tanpa adanya upaya penghentian dan penertiban dari penyelenggara negara yang memilik kebijakan.
“daur tanam sawit ini 15 tahun dan harus dilakukan penanam ulang, agar dapat menghasilkan buah yang banyak. maka dari itu, selama waktu tersebut, tidak ada sentuhan atau penghentian. untuk itu dari pada tidak sama sekali lebih baik terlambat, agar aph menyeret aktor-aktor besar tersebut ke hadapan hukum, agar pengerusakan hutan negara di mukomuko terhenti,”tutupnya.
terpisah, dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si. mengatakan, perubahan fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi kebun sawit di mukomuko merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal yang terpinggirkan.
dari sudut pandang akademisi, alih fungsi hutan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem, tetapi juga memengaruhi siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir, serta memperburuk krisis iklim melalui pelepasan emisi karbon akibat deforestasi.
“ini bukan tindakan main-main, sebab selain dilindungi undang-undang kawasan hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga dan tetap terjaga,”tegasnya.
tidak dapat dipungkiri disampaikan hefri, kawasan hutan disulap menjadi perkebunan sawit secara ilegal di hampir semua tempat tidak hanya di mukomuko, biasanya tidak terlepas dari keterlibatan pemilik modal yang memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan.
pemilik modal, dengan kekuatan finansial yang besar, sering kali menjadi aktor utama di balik praktik alih fungsi ini. baik secara langsung maupun tidak langsung.
dalam banyak kasus  seringkali mereka membiayai pembukaan lahan hutan secara illegal untuk perkebunan sawit. tanpa mengindahkan aturan tata ruang dan persetujuan lingkungan. praktik seperti inilah mengakibatkan pengabaian hak-hak masyarakat, komunitas lokal lainnya.
“maka dari itu perubahan fungsi kawasan harus segera diakhiri, apalagi secara illegal,”tandasnya.
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk). untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260. kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai.
adapun anggota dprd aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. beralih ke hpt air ipuh ll ada zmr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan