37 Nama Honorer Dicatut untuk Perjalanan Dinas Fiktif Setwan Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 30 Jan 2025 - 21:50

Kasi Pidsus Kejari Kaur Bobbi Muhammad Ali Akbar SH, MH sampaikan proges penyidikan perjalanan dinas fiktif Setwan Kaur.--Rusman Aprizal/RB

Akan tetapi, masih diperlukan penyidikan lebih dalam untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat nanti bisa di ditangkap.

Kemungkinan besar setelah penghitungan ulang KN, Kejari Kaur akan segera melakukan penetapan tersangka yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini.

"Sesudah penghitungan KN, kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM menanggapi kasus ini mengatakan Pemkab Kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari Kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Setwan Kaur.

Apabila mememang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.

Sebagai informasi, Jumat, 24 Januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di Setwan Kaur sebanyak 20 bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalan Dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan Penyidikan.

37 nama honorer dicatut untuk perjalanan dinas fiktif setwan kaur                              koranrb.id - proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas tahun 2023 di sekretariat dprd (setwan) kaur masih terus bergulir.
fakta demi fakta pun terkuak, tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur telah mendapatkan modus perbuatan melawan hukum yakni perjalanan dinas fiktif.
data terhimpun, dari hasil penyidikan total ada sebanyak 37 tenaga honorer yang bekerja di setwan kaur namannya dicatut melakukan perjalanan dinas.
dalam kegiatan tersebut timbul kerugian negara sebesar rp 1,6 miliar.
baca juga:kopli minta sekda lebong siapkan penyambutan bupati dan wabup baru 
baca juga:dlh lebong minta desa siapkan tong sampah, bisa dibeli pakai dana desa
sementara saat dikonfirmasi terkait dengan pengembalian kerugian negara para tenaga honorer tersebut keberatan, karena mereka sama sekali tidak pernah melakukan perjalanan dinas di tahun 2023 tersebut.
kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh, pun memastikan kalau modus ataupun upaya melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara di setwan kaur adalah perjalanan dinas fiktif itu juga dibuktikan dengan hasil audit dari bpk.
"penyidikan terus bergulir, fakta yang kita temukan adalah perjalanan dinas fiktif di beberapa kegiatan perjalan salah satunya salah mencatut kurang lebih 37 nama tenaga honorer," ungkap bobbi.
disampaikan bobbi, tim penyidik saat ini masih melakukan peroses penghitungan ulang kerugian negara dari perbuatan melawan hukum. karena hasil penghitungan dari bpk yakni rp 11 miliar tidak bisa dijadikan dasar mereka untuk melakukan penetapan tersangka.
baca juga:pengadaan alat permainan rp 1,1 miliar untuk 23 paud masih menunggu juknis
baca juga:dana bos di kaur naik rp 1 miliar menjadi rp 19,3 miliar
"sekarang juga masih dalam tahapan penghitungan ulang kn, dari perbuatan melawan hukum," ujarnya.
bobbi menegaskan, sekarang juga telah mengantongi nama-nama yang bertanggungjawab terkait dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut.
akan tetapi, masih diperlukan penyidikan lebih dalam untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat nanti bisa di ditangkap.
kemungkinan besar setelah penghitungan ulang kn, kejari kaur akan segera melakukan penetapan tersangka yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini.
baca juga:sering kali seret pengunjung pantai! berikut 3 penjelasan tentang rip current
baca juga:penyebab hidung tersumbat dan cara mengatasinya 
"sesudah penghitungan kn, kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka," jelasnya.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kaur  kaur dr. drs ersan syahfiri, mm menanggapi kasus ini mengatakan pemkab kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak aparat penegak hukum (aph) dalam hal ini kejari kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di setwan kaur.
apabila mememang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.
sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan