Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Kaur, Kejari Terus Lakukan Pemanggilan Saksi

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 29 Jan 2025 - 22:43

Tim Kejari Kaur saat melakukan penggeledahan di DPRD Kaur beberapa waktu yang lalu.--Rusman Aprizal/RB

Namun hasil tersebut tidak bisa dijadikan dasar penghitungan oleh Kejari, sehingga penghitungan ulang harus dilakukan bisa saja KN yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum ini lebih dari itu.

"Kalau untuk penghitungan dari BPK kita telah dapat, namun itu tidak bisa dijadikan landasan," ungkap Bobbi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM menanggapi kasus ini mengatakan Pemkab Kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari Kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Setwan Kaur. Apabila mememang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.

Sebagai informasi, Jumat, 24 Januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di Setwan Kaur sebanyak 20 bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalan Dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan Penyidikan.

dugaan korupsi perjalanan dinas dprd kaur, kejari terus lakukan pemanggilan saksi                             koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) kaur hingga saat masih menunggu hasil penghitungan ulang kerugian negara (kn) dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas sekretariat dewan (setwan) kaur tahun 2023.
sembari menunggu hasil tersebut, kejari kaur masih terus melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang mengetahui tentang aliran anggaran perjalanan dinas fiktif di tahun 2023 tersebut.
kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh,  mengatakan, sekarang sudah ada sekitar 23 orang lebih saksi yang telah dipanggil. sebelum naik ke tahapan ini, dalam perkara ini tim penyidik kejari kaur telah melakukan pemanggilan terhadap 20 orang pegawai setwan kaur.
"sekarang masih menunggu tahapan penghitungan kerugian negara ulang.  serta terus melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk memperkuat alat dan bukti," ucapnya.
baca juga:hujan deras, sawah 35 hektare terendam banjir luapan sungai ketahun lebong 
baca juga:masyarakat rejang lebong nantikan pelantikan fikri-hendri, warga: pembangunan sektor pariwisata diperlukan
tim penyidik jugaasih terus mempelajari bundel-bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas yang sebelumnya telah diamankan pada saat penggeledahan beberapa waktu yang lalu.
sampai dengan saat ini, masih tetap disimpulkan kalau para pemangku jabatan di dprd kaur membuat spj perjalananan dinas fiktif yang mengatasnamakan tenaga honorer padahal orang tersebut tidak pernah melakukan perjalanan dinas sehingga dari kejadian ini terdapatlah kerugian negara.
"pemeriksaan berkas juga terus dilakukan, modus dari kejadian ini adalah perjalanan dinas fiktif," ungkap bobbi.
sementara itu, bobbi mengungkapkan setelah hasil penghitungan ulang kn ini nanti kemungkinan besar kejari kaur bakal melakukan proses penetapan tersangka. mengingat sekarang mereka memang telah mengantongi beberapa nama, yang bertanggungjawab atas kegiatan yang menyebabkan kerugian negara tersebut.
baca juga:kejari mesti transparan usut pasar ajai siang, jaksa: belum ada yang dimintai keterangan
baca juga:terendus penyalahgunaan nama gubernur dan wakil gubernur terpilih, tim hukum helmi-mian ambil langkah tegas
"mungkin setelah penghitungan kn, penetapan tersangka. kalau nama-nama yang bertanggungjawab dalam anggaran ini, pasti sudah kita kantongi," tegas bobbi.
ditambahkannya, dari hasil audit yang dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan (bpk) tahun lalu ditemukan kn sebanyak rp11 miliar di setwan kaur dari anggaran perjalanan dinas.
namun hasil tersebut tidak bisa dijadikan dasar penghitungan oleh kejari, sehingga penghitungan ulang harus dilakukan bisa saja kn yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum ini lebih dari itu.
"kalau untuk penghitungan dari bpk kita telah dapat, namun itu tidak bisa dijadikan landasan," ungkap bobbi.
baca juga:asn kabupaten mukomuko diminta profesional, tidak tambah libur 
baca juga:dlh mukomuko akui susah dapat dukungan atasi sampah, usulan ditolak
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kaur  kaur dr. drs ersan syahfiri, mm menanggapi kasus ini mengatakan pemkab kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak aparat penegak hukum (aph) dalam hal ini kejari kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di setwan kaur. apabila mememang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.
sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 30 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan