Jelang Pelantikan Kepala Daerah Terpilih 6 Februari 2025, Pemkab Kepahiang Lakukan Persiapan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 28 Jan 2025 - 10:31

TERPILIH: Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kepahiang, Nata-Hafizh bersiap jelang pelantikan serentak di Istana Negara--Heru Pramana Putra

jelang pelantikan kepala daerah terpilih 6 februari 2025, pemkab kepahiang lakukan persiapan                            kepahiang, koranrb.id - jelang pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada 27 november 2024 pada 6 februari 2025 mendatang, pemkab kepahiang lakukan persiapan.
salah satunya teknis penyambutan yang akan dilakukan saat bupati kepahiang terpilih, h. zurdi nata, sip wabup kepahiang terpilih, ir. abdul hafizh tiba di kabupaten kepahiang. 
sekda kepahiang dr. hartono menerangkan, teknis detilnya akan dibahas kembali bersama seusai pembahasan di tingkat provinsi pada 30 januari 2025 nanti.
"akan kita bahas lagi, apakah disambut dengan arak-arakan kembali atau bagaimana," kata sekda. 
baca juga:sebanyak 5 desa mukomuko direncanakan menggelar pilkades tahun ini
baca juga:tegak lurus: pwi bengkulu tetap solid satu komando, hadiri hpn kalsel 2025
disampaikan, terkait pelantikan serentak kepala daerah dirinya beserta sekretaris dprd seluruh daerah se kabupaten/kota akan menghadiri rakor bersama pemprov bengkulu. bahasan utama tak lain, terkait rancangan pelantikan kepala daerah yang jadwalnya dipercepat dari agenda semula. 
sesuai hasil rapat dengar pendapat (rdp) komisi ii dpr ri bersama dengan kemendagri, kpu ri, bawaslu ri dan badan kehormatan penyelenggara pemilihan umum ri, telah diputuskan pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih hasil pilkada tahun 2024 yang tidak ada sengketa dipercepat menjadi 6 februari 2025 mendatang. 
rdp telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa di mahkamah konstitusi (mk) digelar di istana negara, jakarta, kamis, 6 februari 2025. pengecualian diberlakukan terhadap provinsi daerah istimewa yogyakarta dan provinsi aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dpr, pemerintah, dan penyelenggara pemilu belum memutuskan tanggal pelantikan kepala daerah yang daerah pemilihannya masih dalam sengketa di mk. di sini, pelantikan akan digelar setelah putusan mk berkekuatan hukum tetap.
komisi ii dpr juga meminta mendagri tito mengusulkan presiden prabowo untuk merevisi perpres nomor 80 tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah.
baca juga:cara mengatur pola makan agar memiliki bentuk badan yang bagus
baca juga:bingung kuliah mau pilih jurusan apa? kenali tips cara memilih jurusan yang tepat
di mana pada pasal 22a peraturan presiden (perpres) republik indonesia nomor 80 tahun 2024 menyebutkan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada 7 februari 2025.
sedangkan untuk pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dijadwalkan pada tanggal 10 februari 2025. disebutkan juga, tanggal 7 februari 2024 lanjutnya, hanya berlaku bagi daerah tidak bersengketa di mk setelah pelaksanaan pilkada 2024.
pada gelombang pertama, terdapat 296 kepala daerah hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang akan dilantik oleh presiden prabowo subianto.
sebanyak 296 kepala daerah yang akan dilantik pada gelombang pertama tersebut berasal dari daerah yang tidak mengajukan sengketa hasil pemilihan tahun 2024 ke mahkamah konstitusi (mk).
sesuai hasil penetapan kpu dan telah diparipurnakan dprd kabupaten kepahiang, bupati/wabup kepahiang terpilih sesuai hasil pilkada 27 november 2024 adalah zurdi nata - abdul hafizh. keduanya menjadi peraih suara terbanyak pilkada 2024 dengan jumlah 36.349. disusul windra purnawan - ramli dengan 28.590 suara dan riri damayanti - jhon latief meraih 21.634 suara.
baca juga:indonesia dan malaysia bahas peningkatan hubungan dagang
baca juga:ri dan korea berkolaborasi percepat industri 4.0 di sektor manufaktur 
diketahui, terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur terpilih, tanpa sengketa hasil pilkada di mk. kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil walikota juga tak mengajukan sengketa.
se indonesia, kpu ri mendata 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota telah menggelar pilkada serentak dengan total jumlah 103 paslon gubernur/wakil gubernur, 1.169 paslon bupati dan wakil bupati, serta 285 paslon wali kota dan wakil wali kota.
dari 545 daerah yang menggelar pilkada serentak, 37 daerah diantaranya akan menyelenggarakan pilkada hanya dengan 1 paslon, terdiri dari 1 provinsi, 31 kabupaten dan 5 kota.