Perbup Rejang Lebong Belum Terbit, Pencairan Dana Desa Tertunda

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 28 Jan 2025 - 00:24

SEPI: Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rejang Lebong.-foto: dok/koranrb.id-

perbup rejang lebong belum terbit, pencairan dana desa tertunda                             koranrb.id - pencairan dana desa (dd) tahun 2025 hingga akhir januari ini masih mengalami penundaan. kendala utama karena belum diterbitkannya peraturan bupati (perbup) yang menjadi dasar hukum pencairan dana tersebut.
kondisi ini menyebabkan banyak desa kesulitan dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah direncanakan.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) rejang lebong, suradi ripai, sp, m.si menyatakan perbup menjadi syarat utama untuk pencairan dana desa tahap pertama tahun ini.
"masih menunggu perbup rejang lebong tentang dana desa tahun 2025," terang suradi, senin, 27 januari 2025.
suradi juga mengatakan, apabila peraturan ini sudah keluar, maka 122 desa di rejang lebong sudah bisa mengajukan permintaan pencairan dana desa tahap i.
baca juga:2024 berhasil surplus, beras sawah bengkulu selatan masih produktif
baca juga:dbh sawit rejang lebong tahun 2025 menurun drastis
suradi menerangkan besaran dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar rp101,3 miliar.
"dana itu diperuntukan untuk 122 desa di rejang lebong," ungkap suradi.
suradi juga mengatakan, jumlah alokasi tahun ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai rp 104,2 miliar," ungkap suradi.
suradi menjelaskan tidak hanya menunggu perbup rejang lebong, dalam pencairan dana desa juga diwajibkan untuk menyiapkan peraturan desa (perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes).
"itu wewenang dari pemerintah desa," ujar suradi.
baca juga:bulan depan, pelaksanaan cek kesehatan gratis dimulai, khusus untuk yang berulang tahun di bulan berikut ini
baca juga:pemkab pantau harga beli gabah petani harus sesuai hpp tahun 2025
suradi menambahkan, pihak desa juga perlu menyusun peraturan kepala desa (perkades) untuk penyaluran bantuan langsung tunai (blt) di tingkat desa masing-masing.
"tahap pencairan sesuai kategori desa bahwa pada tahap pertama, desa-desa reguler dapat mencairkan 40 persen dari alokasi dana desa yang diterima," ungkap suradi.
kendati demikian, tambah suradi, terdapat desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri berhak mencairkan hingga 60 persen dari total anggaran yang dialokasikan. 
ia berharap agar setiap desa segera melengkapi persyaratan administrasi agar proses pencairan dapat berjalan tanpa hambatan.
"kita ketahui bersama bupati dan wakil bupati yang baru akan dilantik 6 februari 2025 di jakarta, jadi setelah pelantikan nanti barulah perbup bisa dikerjakan sembari desa-desa juga menyusun perkades serta perdes," ujar suradi.
tahun 2025 ini, desa dengan alokasi dana desa terkecil adalah desa talang lahat, kecamatan selupu rejang, yang hanya mendapatkan rp 602,35 juta. sebaliknya, desa air meles bawah di kecamatan curup timur menerima alokasi terbesar, yaitu rp1,33 miliar.
"sebagai perbandingan, pada tahun 2024, penerima dana desa terbesar adalah desa bukit batu kecamatan padang ulak tanding dengan alokasi rp 1,2 miliar. sementara desa penerima terkecil pada tahun lalu desa taba padang di kecamatan binduriang, dengan alokasi rp 673,41 juta," tutup suradi.