FMPR Meminta BPN Tidak Menerbitkan HGU PT ABS di Bengkulu Selatan

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 28 Jan 2025 - 00:01

Lahan PT ABS di Kecamatan Pino Raya dan menjadi semak belukar.--RIO/RB

KORANRB.ID - PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) sampai saat ini belum memiliki izin yang lengkap.

Forum Masyarakat Pino Raya (FMPR) pun meminta agar perusahaan ini memiliki kelengkapan dokumen yang jelas, Apabila tidak maka lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Polemik PT ABS yang berdiri di Kabupaten Bengkulu Selatan seakan tiada ujungnya, pihak manajemen PT tersebut belum ada tanda-tanda akan melengkapi dokumen perizinan.

Ketua FMPR Rusli kembali bersuara, sampai saat ini masyarakat masih menunggu kejelasan soal perizinan PT ABS. Pihaknya telah melaporkan polemic perusahaan kepada DPRD Bengkulu Selatan.

DPRD telah memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Selatan dan DPMPTSP. Hasil Pemanggilan tersebut terungkap PT ABS belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).

DPMPTSP pun mengklaim tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan HGU perusahaan tersebut. Begitupun BPN Kabupaten Bengkulu Selatan. HGU tersebut dapat dimiliki apabila BPN Provinsi Bengkulu yang mengeluarkan.

“Forum meminta BPN untuk tidak menerbitkan HGU,” kata Rusli.

Meskipun PT ABS sedang melakukan perlengkapan dokumen, FMPR sebut Rusli meminta BPN untuk tetap memeriksa kembali kelengkapan perolehan lahan yang sesungguhnya diperoleh PT ABS.

“Dan melepaskan lahan yang sudah di kelola masyarakat,” imbuhnya.

Adapun luas lahan PT ABS 2.950 hektare lahan yang tersebar di Kecamatan Pino Raya yaitu desa Cinto Mandi, Kembang Seri, Karang Cayo, Pagar Gading, Tanjung Aur II dan Suka Bandung. Serta di Kecamatan Ulu Manna di desa Bandar Agung.

fmpr meminta bpn tidak menerbitkan hgu pt abs di bengkulu selatan                             koranrb.id - pt agro bengkulu selatan (abs) sampai saat ini belum memiliki izin yang lengkap.
forum masyarakat pino raya (fmpr) pun meminta agar perusahaan ini memiliki kelengkapan dokumen yang jelas, apabila tidak maka lahan tersebut harus dikembalikan ke negara. 
polemik pt abs yang berdiri di kabupaten bengkulu selatan seakan tiada ujungnya, pihak manajemen pt tersebut belum ada tanda-tanda akan melengkapi dokumen perizinan. 
ketua fmpr rusli kembali bersuara, sampai saat ini masyarakat masih menunggu kejelasan soal perizinan pt abs. pihaknya telah melaporkan polemic perusahaan kepada dprd bengkulu selatan.
baca juga:polda bengkulu siap terapkan tilang sistem poin 
baca juga:pedagang minta perbaikan pasar barukoto bukan sekedar wacana
dprd telah memanggil badan pertanahan nasional (bpn) bengkulu selatan dan dpmptsp. hasil pemanggilan tersebut terungkap pt abs belum memiliki izin hak guna usaha (hgu). 
dpmptsp pun mengklaim tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan hgu perusahaan tersebut. begitupun bpn kabupaten bengkulu selatan. hgu tersebut dapat dimiliki apabila bpn provinsi bengkulu yang mengeluarkan. 
“forum meminta bpn untuk tidak menerbitkan hgu,” kata rusli.
baca juga:imlek 2025, vihara buddhayana bengkulu siap tampung ratusan umat
baca juga:alur pelabuhan pulau baai semakin memprihatinkan, pemprov bengkulu bersurat ke presiden 
meskipun pt abs sedang melakukan perlengkapan dokumen, fmpr sebut rusli meminta bpn untuk tetap memeriksa kembali kelengkapan perolehan lahan yang sesungguhnya diperoleh pt abs.
“dan melepaskan lahan yang sudah di kelola masyarakat,” imbuhnya.
adapun luas lahan pt abs 2.950 hektare lahan yang tersebar di kecamatan pino raya yaitu desa cinto mandi, kembang seri, karang cayo, pagar gading, tanjung aur ii dan suka bandung. serta di kecamatan ulu manna di desa bandar agung. 
hanya saja lahan 2.950 hektare tersebut tidak seluruhnya digarap oleh pihak perusahaan, tercatat hanya 444 hektare lahan saja yang digarap oleh perusahaan. sedangkan belasan ribu lainnya terbengkalai dan menjadi semak belukar.
baca juga:pelayanan adminduk tetap buka saat hari libur
baca juga: angkot semakin sepi penumpang, kenaikan harga bbm buat sopir merugi
lantaran banyak terbengkalai tersebut masyarakat pun mulai menggarap lahan pt abs yang juga habis masa izin sejak tahun 2016. tidak tanggung-tanggung, 150 hektare lahan pt  tersebut telah dikuasai oleh masyarakat. 
“kami meminta juga pemerintah lahan pt tersebut dikembalikan ke negara, tidak ada manfaatnya kalau terbengkalai,” ujar rusli.
anggota komisi ii dprd bengkulu selatan yaumil hajil akbar mengatakan, rapat terakhir pembahasan pt abs, komisi ii mengundang dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (dpm-ptsp) dan badan pertanahan nasional (bpn) bengkulu selatan.
baca juga:polres bengkulu tengah akan berlakukan jalur satu arah di lokasi wisata
baca juga:dinas kesehatan ingatkan waspada ancaman penyakit dbd
hasilnya rapat tersebut menunjukkan bukti bahwa pt abs bengkulu selatan belum memiliki hak guna usaha (hgu) dari pemerintah. oleh sebab itu yaumil dan anggota komisi ii lainnya segera membentuk pansus dan akan mulai berkerja pada bulan februari 2025. 
“pt abs hgu nya tidak terbit, jadi kalau hgu tidak ada artinya dia (pt abs) merugikan negara,” kata yaumil.
apabila sama-sama membiarkan hal tersebut ia meyakini sama saja dengan membiarkan kerugian negara. dan dampaknya adalah daerah bengkulu selatan yang merugi dari pembiaran hal tersebut. “kalau tidak ada izin kita bekukan (pt abs),” tegas yaumil.
baca juga:18 peserta pppk tahap i belum serahkan berkas fisik, tak pemberkasan dianggap mengundurkan diri
baca juga:dinas dikbud segera tentukan tempat tugas pppk tenaga guru
dengan pansus itu nantinya lanjut yaumil pihaknya akan mendorong permasalahan tersebut ke aparat penegak hukum (aph) dan pemerintah. “kita kan lebih kuat kalau baju pansus,” demikian yaumil.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 29 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan