Urusan Nyawa, Dewan Desak Pemkab Bayar Tunggakan Iuran 18,5 Ribu Warga di BPJS Kesehatan

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Patris Muwardi |

Minggu , 26 Jan 2025 - 00:56

Ketua Fraksi PDI P DPRD Seluma, Nofi Eriyan Andesca--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

urusan nyawa, dewan desak pemkab bayar tunggakan iuran 18,5 ribu warga di bpjs kesehatan                             seluma,koranrb.id - dewan perwakilan rakyat daerah mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) seluma untuk segera membayar tunggakan iuran 18,5 ribu masyarakat yang ditanggung pemkab seluma di bpjs kesehatan.
karena menurutnya, masalah kesehatan jauh lebih penting dari aspek manapun. 
termasuk tambahan penghasilan pegawai (tpp) yang pada dasarnya dibayarkan sesuai kemampuan daerah.
dikatakan ketua fraksi pdi perjuangan, nofi eriyan andesca, s. sos, saat ini ada banyak masyarakat yang menyampaikan terkait kendala dalam proses pendaftaran maupun klaim bpjs kesehatan.
hal ini berkaitan dengan terutangnya iuran ke bpjs kesehatan selama 4 bulan pada tahun 2024 lalu.
baca juga:31 januari pencairan sisa tpg kaur tahun 2024 
baca juga:polemik tower sutt pt tlb di seluma, pemprov bengkulu surati tim ahli
padahal, asuransi bpjs kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten seluma.
terlebih lagi saat ini pemkab seluma telah memastikan bahwa 100 persen masyarakat kabupaten seluma sudah tercover bpjs kesehatan.
"nantilah urusan yang lain, yang terpenting segera bayarkan tunggakan ke bpjs kesehatan. ini persoalan nyawa masyarakat, jangan sampai ada yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan lantaran bpjs kesehatan tidak dibayarkan," tegas mantan ketua dprd seluma ini.
ia meminta agar pemkab seluma berimbang dalam menuntaskan utang, jangan hanya mendahulukan pembayaran tpp bagi asn. 
karena yang membutuhkan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dari bpjs kesehatan adalah masyarakat miskin yang tentunya sangat memerlukan uluran tangan dari pemerintah.
"tolonglah ini diperhatikan, harusnya itu berimbang, tidak hanya kepentingan asn. namun ingat juga bahwa masih ada ribuan masyarakat yang khawatir sakit namun tidak tercover bpjs kesehatan lantaran terutang," pungkas nofi.
baca juga:pekan depan, dprd seluma panggil 3 terduga honorer siluman
baca juga:kerugian negara di desa kota agung rp320 juta dipulihkan, polres seluma tunggu inspektorat 
sementara itu, dinas kesehatan (dinkes) seluma mengakui untuk pembayaran jaminan kesehatan daerah (jamkesda) bagi warga kabupaten seluma terutang sebesar rp2 miliar.
namun hal tersebut tidak mempengaruhi status aktifnya kepesertaan bpjs kabupaten seluma.
disampaikan kepala dinkes seluma, rudi syawaludin, s. sos, sejumlah pembayaran pada tahun anggaran 2024 tersebut memang terutang.
tepatnya sejak september hingga desember, namun dipastikan utang tersebut akan segera dilunaskan.
saat ini surat perintah membayar (spm) nya tengah berada di inspektorat seluma untuk direviu lantaran sudah melewati tahun anggaran.
setelah reviu nanti proses pembayaran utang dapat segera dilakukan.
"memang kita terutang untuk pembayaran jamkesda pada tahun 2024 sekitar rp 2 miliar, namun itu akan segera dibayarkan. terkait status kepesertaan pada bpjs kesehatan, itu dipastikan tidak ada kaitannya, semua asuransi yang ditanggung oleh pemkab seluma dipastikan tidak ada yang nonaktifkan," tegas rudi