Pemberian Sanksi ASN Kepahiang Langgar Netralitas Terganjal Bawaslu

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 26 Jan 2025 - 00:42

BAWASLU: Petugas Bawaslu saat menjalankan tugas pengawasannya terhadap pemilih di Kabupaten Kepahiang beberapa waktu lalu. HERU/RB--

pemberian sanksi asn kepahiang langgar netralitas terganjal bawaslu                             koranrb.id - sekda kepahiang dr. hartono menegaskan, akan menindaklanjuti semua rekomendasi bkn terkait pelanggaran netralitas selama pilkada 2024 lalu. 
dalam rekomendasi bkn pula secara jelas menyebutkan, penindakan dilakukan kepala daerah kepada asn yang dianggap telah melanggar netralitas.
terkait sanksi yang diberikan, menurut sekda, pihaknya mesti berpedoman kepada  laporan hasil pemeriksaan (lhp) terhadap asn yang sebelumnya telah dijalani bawaslu.
"kita siap menjatuhkan sanksi tegas kepada asn yang dianggap telah melanggar netralitas selama pilkada," ujar sekda. 
baca juga: tak ada kepastian pupr, koptan panarik perbaiki sendiri irigasi jebol 
baca juga:persiapan panitia pisah sambut bupati dan wabup rejang lebong rampung
persoalannya, di dalam aplikasi bkn ternyata hanya 6 asn terdata sesuai tindak lanjut yang dilakukan bawaslu kabupaten kepahiang. padahal sebelumnya, ada 7 asn yang dianggap telah menyalahi aturan netralitas. 
lolosnya 1 asn yang ditangani bawaslu tak tercantum dalam pendataan bkn, tentu saja menimbulkan banyak tanda tanya. 
 asn yang dimaksud, merupakan kabag umum di sekretariat daerah (setda) kabupaten kepahiang, ek. diketahui, data yang bersangkutan tidak muncul di badan kepegawaian negara (bkn). 
mempertanyakan kondisi di atas, pemkab kepahiang melalui badan kepegawaian daerah pengembangan sumber daya manusia (bkdpsdm) sudah dua kali menyurati bawaslu kabupaten kepahiang agar memberikan data terkait lhp 7 oknum asn tidak netral dalam pilkada lalu. 
baca juga:arie ingatkan pelayanan kesehatan di puskesmas 
baca juga:banyak perusahaan di bengkulu tengah tak salurkan csr karena ini
surat pertama dilayangkan bkdpsdm tertanggal 18 november 2024 lalu, namun tidak mendapatkan jawaban. 
kemudian pada tanggal 2 januari 2025 bkdpsdm kabupaten kepahiang kembali melayangkan surat permohonan yang sama kepada bawaslu kepahiang. 
pada surat kedua bkdpsdm ini mendapatkan balasan dari bawaslu kabupaten kepahiang, tertanggal 14 januari 2025.  
namun tetap saja berkas yang dikirimkan hanya menyertakan lhp 6 oknum asn. tak ada lhp, oknum asn yang saat ini berstatus sebagai kabag umum di setkab kepahiang. 
baca juga:sampai kapan jenazah ditandu saat melintasi jalan langgar jaya? wabup kepahiang beri respon
baca juga:sampai kapan jenazah ditandu saat melintasi jalan langgar jaya? wabup kepahiang beri respon
oknum kabag umum ini sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh panwaslu kecamatan kepahiang, terkait dengan dugaan mendukung calon bupati nomor urut 2 windra purnawan - ramli di pilkada lalu.
dugaan tidak netralnya oknum pejabat eselon 3 ini mencuat, setelah beredarnya video pendek sekelompok orang tengah berkumpul di dalam ruangan sembari mengkampanye dukungan untuk paslon nomor urut dua. 
dalam tindak lanjut penanganan, bawaslu sebelumnya secara tegas menyampaikan telah melayangkan seluruh hasil pemeriksaan ke bkn. namun, faktanya belakangan hanya ada 6 asn yang direkomendasikan bkn agar dijatuhkan sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) dalam hal ini bupati kepahiang. 
padahalnya, sebelumnya dalam pemeriksaan ada 7 orang oknum asn tidak netral yang menjalani proses pemeriksaan di bawaslu kabupaten kepahiang. 
menjawab hal ini, ketua bawaslu kabupaten kepahiang, mirzan pranoto hidayat s.sos meyakinkan sudah melayangkan ke 7 berkas asn tak netral ke bkn. khusus untuk berkas kabag umum, menurutnya saat penginputan terjadi sistem yang eror. 
"kita juga tidak tahu, kenapa seperti kebetulan. saat penginputan, berkas ek ini mengalami kegagalan. tapi, berkasnya sudah dikirim kembali," bela mirzan.
diketahui, dari 7 asn yang ditangani bawaslu terkait netralitas, memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. 
mereka memiliki jabatan eselon iii setingkat kepala bagian (kabag) di sekretariat daerah, 2 orang kepala bidang (kabid) di salah satu opd lingkungan pemkab kepahiang. kemudian, sekretaris salah satu kecamatan, sisanya merupakan staf di kecamatan dan opd lingkungan pemkab kepahiang.