Pemilik Ruko hingga PKL di Kota Bengkulu jadi Sasaran Penertiban

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 24 Jan 2025 - 23:28

RUKO: Terlihat tambahan bangunan pedagang di ruko yang berada dijalan KZ Abidin II pada Jumat, 24 Januari 2025 sore. RENO/RB--

Sebelumnya Pemilik Ruko di jalan KZ Abidin II Kelurahan Belakang Pondok yang mendapat surat teguran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kota Bengkulu meminta jangan tebang pilih.

Salah satu pedagang di Jalan KZ Abidin II yang enggan disebutkan namanya, (RI) mengatakan bahwa, surat yang dilayangkan PUPR Kota Bengkulu kepada sejumlah pedagang yang menggunakan ruko di jalan tersebut merupakan teguran untuk tidak melebihi batas patok bangunan.

“Teguran supaya tidak melebihi batas yang telah ditentukan katanya,” terang RI kepada RB, Kamis 23 Januari 2025 sore.

Ia sangat mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dalam rangka pembersihan kawasan pasar.

Namun hal tersebut akan lebih baik jika ke seluruhan pasar yang ada di Kota Bengkulu di terapkan hal yang sama.

Bukan hanya memberikan teguran kepada pedagang yang memiliki ruko di Jalan KZ Abidin II saja. Sebab menurutnya pedagang yang berada di di KZ Abidin I juga sudah melewati batas ketentuan, namun tidak ada surat teguran yang dilayangkan kepadanya.

“Saya sepakat, tapi harus seluruhnya jangan hanya kami berdagang di depan Mega Mall saja yang kena, itu yang di KZ Abidin I dan Pasar Panorama sama saja, tapi apa tindakan untuk mereka,” tuturnya.

Ia meminta ketegasan dari aparat penertiban dan pemberi teguran tersebut, melakukan hal serupa dengan pedagang lainnya jangan tebang pilih.

“Kalau tegas itu semuanya ditegaskan, jangan hanya tegas sama kami saja,” terang RI.

Sementara itu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Kota Bengkulu, Ganda Wijaya, S.Sos mengatakan pemberian surat teguran tersebut hanya diperuntukan bagi para pedagang yang menambah bangunan melebih batas ketentuan.

Hal tersebut juga dilakukan atas dasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008, di mana sebelum pemberian surat teguran tersebut para pedagang sudah diingatkan untuk tidak melebih batas ketentuan tersebut.

“Jadi intinya kita berharap untuk sama-sama tertib karena sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2008,” ujar Ganda.

Ganda menyebutkan dari total 26 ruko yang ada di Jalan KZ Abidin II tersebut, setidaknya 10 pedagang atau pemilik ruko yang mendapatkan surat teguran atau peringatan untuk dikembalikan sesuai dengan batas ketentuan.

pemilik ruko hingga pkl di kota bengkulu jadi sasaran penertiban                            koranrb.id – pemerintah kota (pemkot) bengkulu bakal menertibkan para pemilik ruko di jalan kz. abidin ii kelurahan belakang pondok serta pedagang kaki lima (pkl) di pasar tradisional panorama.
pasalnya, setelah dilayangkannya surat teguran kepada 10 pemilik ruko di jalan kz. abidin ii kelurahan belakang pondok, ternyata para pedagang alias pemilik ruko tidak mengindahkan apa yang telah dianjurkan dalam surat tersebut.
kepala uptd pasar, dinas perindustrian dan perdaganan (disprindag) kota bengkulu, ganda wijaya, s.sos menerangkan, selain mengacu pada peraturan daerah (perda) nomor 3 tahun 2008, juga sesuai dengan peraturan wali (perwal) kota bengkulu nomor 38 tahun 2018 tentang garis sepadan pagar (gsp) atau garis sepadan bangunan (gsb).
“kita sudah berikan teguran, kemudian melayangkan surat yang sesuai dengan perda dan perwal juga sudah dilakukan, dalam waktu dekat kalau memang masih menghiraukan ditertibkan,” ujarnya.
baca juga:forum csr bengkulu segera dibentuk
baca juga:dugaan kongkalikong pdti dan pemdes mencuat: banyak temuan dd, aph mesti usut 
ganda menyebutkan seharusnya setelah diberikan surat tersebut, para pedagang atau pemilik ruko melakukan apa yang telah diimbau pemerintah kota (pemkot) bengkulu yang juga termaktub pada poin ketiga di surat teguran atau peringatan tersebut.
“seharusnya kita udah bisa operasi (penertiban, red) karena kurang personel dan juga kita masih menunggu itikad baik dari pemilik ruko jadi hari ini (kemarin, red) ditunda,” jelasnya.
ia berpesan agar para pemilik ruko yang telah mendapatkan surat untuk tertib kepada aturan yang berlaku dan mengindahkan apa yang telah di ajurkan dalam surat teguran, dengan cara membongkar bagian tambahan yang sudah melewati gsp dan gsb.
“kita minta agar para pedagang bisa mengindahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan surat imbauan itu. kalau memang tidak bisa dalam waktu dekat kita lakukan penertiban,” ujarnya.
baca juga:6 guru di rejang lebong belum terima tpg triwulan iv
baca juga:surat diabaikan, bank padi dimusnahkan tanpa proses penghapusan aset
di sisi lain, ganda mengatakan dalam waktu dekat akan menegur para pedagang kaki lima (pkl) yang berada di pasar tradisional panorama sekaligus melayangkan surat teguran setelahnya.
“kita juga akan tegur secara lisan maupun bersurat kepada pkl yang berada di pasar tradisional panorama dalam waktu dekat,” ucap ganda.
sebelumnya pemilik ruko di jalan kz abidin ii kelurahan belakang pondok yang mendapat surat teguran dari dinas pekerjaan umum dan penata ruang (pupr) kota bengkulu meminta jangan tebang pilih.
baca juga:penggunaan dd seblat ulu tahap i 2024 belum dilaporkan ke dinas pmd 
baca juga:ada yang janggal, pemkab kepahiang tak terima lhp lengkap pelanggaran netralitas asn dari bawaslu
salah satu pedagang di jalan kz abidin ii yang enggan disebutkan namanya, (ri) mengatakan bahwa, surat yang dilayangkan pupr kota bengkulu kepada sejumlah pedagang yang menggunakan ruko di jalan tersebut merupakan teguran untuk tidak melebihi batas patok bangunan.
“teguran supaya tidak melebihi batas yang telah ditentukan katanya,” terang ri kepada rb, kamis 23 januari 2025 sore.
ia sangat mendukung apa yang dilakukan pemerintah kota (pemkot) bengkulu dalam rangka pembersihan kawasan pasar.
namun hal tersebut akan lebih baik jika ke seluruhan pasar yang ada di kota bengkulu di terapkan hal yang sama.
bukan hanya memberikan teguran kepada pedagang yang memiliki ruko di jalan kz abidin ii saja. sebab menurutnya pedagang yang berada di di kz abidin i juga sudah melewati batas ketentuan, namun tidak ada surat teguran yang dilayangkan kepadanya.
“saya sepakat, tapi harus seluruhnya jangan hanya kami berdagang di depan mega mall saja yang kena, itu yang di kz abidin i dan pasar panorama sama saja, tapi apa tindakan untuk mereka,” tuturnya.
ia meminta ketegasan dari aparat penertiban dan pemberi teguran tersebut, melakukan hal serupa dengan pedagang lainnya jangan tebang pilih.
“kalau tegas itu semuanya ditegaskan, jangan hanya tegas sama kami saja,” terang ri.
sementara itu kepala unit pelaksana teknis daerah (uptd) pasar, dinas perindustrian dan perdagangan (disprindag) kota bengkulu, ganda wijaya, s.sos mengatakan pemberian surat teguran tersebut hanya diperuntukan bagi para pedagang yang menambah bangunan melebih batas ketentuan.
hal tersebut juga dilakukan atas dasar peraturan daerah (perda) nomor 3 tahun 2008, di mana sebelum pemberian surat teguran tersebut para pedagang sudah diingatkan untuk tidak melebih batas ketentuan tersebut.
“jadi intinya kita berharap untuk sama-sama tertib karena sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2008,” ujar ganda.
ganda menyebutkan dari total 26 ruko yang ada di jalan kz abidin ii tersebut, setidaknya 10 pedagang atau pemilik ruko yang mendapatkan surat teguran atau peringatan untuk dikembalikan sesuai dengan batas ketentuan.
ganda juga menyebutkan pemberitahuan untuk tidak melebihi batas bangunan ruko tersebut sudah dilayangkan ke seluruh pedagang yang berada di kawasan pasar minggu dan pasar tradisional modern (ptm) yang meliputi jalan kz abidin i dan ii.
namun akibat adanya kendala seperti kurangnya personel, pemberian surat teguran hanya dapat diberikan kepada pedagang di jalan kz abidin ii terlebih dahulu baru setelahnya dilakukan secara menyeluruh.
“tentunya kita tidak tebang pilih, jika ada yang tidak tertib pasti akan kami berikan teguran di mana pun itu. namun kondisinya saat ini hanya sebagian dulu, jadi secara berkala,” terang ganda.
untuk diketahui surat teguran atau peringatan tersebut dilayangkan akibat dari sejumlah pedagang yang menambah bangunan hingga melebihi garis sipadan pagar (gsp) dan garis sipadan bangunan (gsb).
gsp sendiri merupakan garis yang diterapkan pada bagian luar area pagar persil atau pekarangan untuk patokan pembangunan, sedangkan gsb sendiri merupakan batas bangunan.