Ada yang Janggal, Pemkab Kepahiang Tak Terima LHP Lengkap Pelanggaran Netralitas ASN dari Bawaslu

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 24 Jan 2025 - 23:15

BAWASLU: Jajaran Bawaslu saat melakukan apel pagi. Terkait penanganan oknum ASN tak netral oleh Bawaslu ada yang janggal. HERU/RB--

ada yang janggal, pemkab kepahiang tak terima lhp lengkap pelanggaran netralitas asn dari bawaslu                            koranrb.id - pilkada 2024 masih menyisakan pr (pekerjaan rumah, red) penindakan bagi 7 asn di lingkungan pemkab kepahiang, yang sebelumnya melanggar netralitas. 
untuk mengeksekusinya, pemkab sejauh ini belum menerima secara utuh berkas laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari bawaslu. serta, lolosnya 1 asn yang ditangani bawaslu namun tak tercantum dalam pendataan bkn. 
asn yang dimaksud, merupakan kabag umum di sekretariat daerah (setda) kabupaten kepahiang, ek. diketahui, data yang bersangkutan tidak muncul di badan kepegawaian negara (bkn). 
sehingga, dalam rekomendasi bkn kepada kepala daerah agar menjatuhi sanksi kepada asn tidak netral, tak menyertakan nama yang bersangkutan. 
baca juga:ada 8 adegan tambahan rekonstruksi pembunuhan nenek dan cucu di karang dapo kaur 
baca juga:lembaga penilaian kesesuaian di bspji jaga kualitas industri
karena ini pula, untuk mengeksekusi penindakan terhadap oknum asn langgar netralitas tak kunjung dilakukan pemkab kepahiang. 
pemkab kepahiang sendiri dalam hal ini, badan kepegawaian daerah pengembangan sumber daya manusia (bkdpsdm) sudah dua kali menyurati bawaslu kabupaten kepahiang agar memberikan data terkait lhp 7 oknum asn tidak netral dalam pilkada lalu. 
surat pertama dilayangkan bkdpsdm tertanggal 18 november 2024 lalu, namun tidak mendapatkan jawaban. 
kemudian pada tanggal 2 januari 2025 bkdpsdm kabupaten kepahiang kembali melayangkan surat permohonan yang sama kepada bawaslu kepahiang. 
baca juga:perkuat hilirisasi minyak atsiri, kemenperin kembangkan pusat flavor dan fragrance bali
baca juga:dampak proyek bpjn, jalan nasional rusak
pada surat kedua bkdpsdm ini mendapatkan balasan dari bawaslu kabupaten kepahiang, tertanggal 14 januari 2025.  
namun tetap saja berkas yang dikirimkan hanya menyertakan lhp 6 oknum asn. tak ada lhp, oknum asn yang saat ini berstatus sebagai kabag umum di setkab kepahiang. 
oknum kabag umum ini sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh panwaslu kecamatan kepahiang, terkait dengan dugaan mendukung calon bupati nomor urut 2 windra purnawan - ramli di pilkada lalu.
dugaan tidak netralnya oknum pejabat eselon 3 ini mencuat, setelah beredarnya video pendek sekelompok orang tengah berkumpul di dalam ruangan sembari mengkampanye dukungan untuk paslon nomor urut dua. 
dalam tindak lanjut penanganan, bawaslu sebelumnya secara tegas menyampaikan telah melayangkan seluruh hasil pemeriksaan ke bkn. 
baca juga:kluivert tunjuk gerald vanenburg: asisten dan pelatih kepala timnas u23
baca juga:the daddies tutup karir hebat di istora senayan
namun, faktanya belakangan hanya ada 6 asn yang direkomendasikan bkn agar dijatuhkan sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) dalam hal ini bupati kepahiang. padahalnya, sebelumnya dalam pemeriksaan ada 7 orang oknum asn tidak netral yang menjalani proses pemeriksaan di bawaslu kabupaten kepahiang. 
menjawab hal ini, ketua bawaslu kabupaten kepahiang, mirzan pranoto hidayat s.sos memastikan sudah melayangkan ke 7 berkas asn tak netral ke bkn. 
khusus untuk berkas kabag umum, menurutnya saat penginputan terjadi sistem yang eror. 
"kita juga tidak tahu, kenapa seperti kebetulan. saat penginputan, berkas ek ini mengalami kegagalan. tapi, berkasnya sudah dikirim kembali," bela mirzan. 
diketahui, dari 7 asn yang ditangani bawaslu terkait netralitas, memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. 
mereka memiliki jabatan eselon iii setingkat kepala bagian (kabag) di sekretariat daerah, 2 orang kepala bidang (kabid) di salah satu opd lingkungan pemkab kepahiang. 
kemudian, sekretaris salah satu kecamatan, sisanya merupakan staf di kecamatan dan opd lingkungan pemkab kepahiang. 
terkait pemberian sanksi, sesuai peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 pembinaan jiwa korps dan kode etik pns pada pasal 11 huruf c dijelaskan, dalam hal etika terhadap diri sendiri pns wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. 
maka, pns dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik. 
tak hanya itu, pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, di pasal 4 angka 12 – 15 juga ditegaskan pns dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi pilkada/pileg/pilpres.
lalu, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disebutkan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn adalah netralitas. 
asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai asn tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. terkait sanksi pelanggaran netralitas yang dilakukan asn, bkn juga telah jelas memberi rambu-rambunya. 
mulai dari bentuk hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan/9 bulan dan 12 bulan. 
hingga hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns. 
hingga kepada pemberhentian tidak dengan hormat (pdth) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns dan peraturan pemerintah 49 tahun 2028 tentang manajemen pppk. 
sedangkan sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai peraturan pemerintah 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns.
dalam kesempatan ini pihaknya mengingatkan, paslon tak menganggap sepele terkait pelanggaran netralitas asn di masa kampanye. sebab, saat ada sengketa phpu (perselisihan hasil pemilihan umum), seorang paslon bisa saja gagal status sebagai pemenang, saat prosesnya di mk.
karena nantinya, sudah tak berbicara lagi soal perselisihan hasil. pelanggaran administrasi, legal formal atau pun pelanggaran lain bisa menjadi penyebab.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 25 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan