Pelantikan Nata-Hafiz Dipercepat, Pemkab Kepahiang Rakor di Pemprov Bengkulu 30 Januari 2025

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 23 Jan 2025 - 22:52

Zurdi Nata - Abdul Hafizh--heru/rb

pelantikan nata-hafiz dipercepat, pemkab kepahiang rakor di pemprov bengkulu 30 januari 2025                            koranrb.id - pemkab kepahiang akan menindaklanjuti percepatan pelantikan bupati/wakil bupati (wabup) terpilih berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (rdp) komisi ii dpr ri bersama dengan kemendagri, kpu ri, bawaslu ri dan badan  kehormatan penyelenggara pemilihan umum ri. 
hasilnya,  pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih hasil pilkada tahun 2024 yang tidak ada sengketa dipercepat menjadi 6 februari 2025 mendatang.
terkait hal ini pula, pemkab kepahiang selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah telah mendapat pemberitahuan. 
sekda kepahiang dr. hartono, kamis 23 januari 2025 menerangkan akan menghadiri rakor bersama pemprov pada 30 januari 2025 nanti.
baca juga:resahkan warga, dugaan polusi asap dan limbah pt aip seluma jadi sorotan
baca juga:86 koperasi aktif, mayoritas simpan pinjam: disperindag bs sarankan ini!
"nanti ada rakor di provinsi, yang salah satunya akan membahas terkait percepatan pelantikan bupati/wabup terpilih," terang sekda. 
rakor akan  dihadiri oleh masing-masing sekretaris daerah dan juga sekretaris dprd  seluruh daerah. terpisah, komisioner kpu kabupaten kepahiang, anthaka ramadhan, se menerangkan hasil rdp ini belum diundangkan dan baru sebatas usulan yang akan ditujukan kepada presiden ri saja.
"memang hasil rdp yang berbunyi jadwal pelantikan berubah menjadi 6  februari 2025 itu ada, tapi itu hanya sebatas usulan yang akan diteruskan ke 
presiden. artinya masih harus menunggu perubahan keputusan presiden, sebelum ada perubahan keppres, maka masih mengacu pada keppres yang lama," jelas anthaka.
terkait hasil rdp menyangkut pelantikan kepala daerah pemenang pilkada, bupati kepahiang terpilih periode 2025-2030 menyampaikan sudah mengetahui informasi tersebut. lebih lanjut, dirinya menyerahkan semuanya kepada pihak yang lebih berwenang. 
baca juga:konflik panjang warga vs pt agricinal, masalah hgu 3 perusahaan di bengkulu utara dan mukomuko belum tuntas
baca juga:pembangunan kolaboratif bupati mian, batalyon brimob berdiri di bengkulu utara 
diketahui, sesuai rdp telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa di mahkamah konstitusi (mk)  digelar di istana negara, jakarta, kamis, 6 februari 2025.
pengecualian diberlakukan terhadap provinsi daerah istimewa yogyakarta dan provinsi aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dpr, pemerintah, dan penyelenggara pemilu belum memutuskan tanggal pelantikan kepala daerah yang daerah pemilihannya masih dalam sengketa di mk.
di sini, pelantikan akan digelar setelah putusan mk berkekuatan hukum tetap. komisi ii dpr juga meminta mendagri tito mengusulkan presiden prabowo untuk merevisi perpres nomor 80 tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah.
baca juga:babe karting target 1.000 pelaku usaha bengkulu tengah gunakan qris
baca juga:bpr mukomuko setor dividen ke pemkab setelah audit 
di mana pada  pasal 22a peraturan presiden (perpres) republik indonesia nomor 80 tahun 2024  menyebutkan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada 7 februari 2025.
sedangkan untuk pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dijadwalkan pada tanggal 10 februari 2025. disebutkan juga, tanggal 7 februari 2024 lanjutnya, hanya berlaku bagi daerah tidak bersengketa di mk setelah pelaksanaan pilkada 2024.
sesuai hasil penetapan kpu dan telah diparipurnakan dprd kabupaten kepahiang, bupati/wabup kepahiang terpilih sesuai hasil pilkada 27 november 2024 adalah  zurdi nata - abdul hafizh. keduanya menjadi peraih suara terbanyak pilkada 2024 dengan jumlah 36.349.
baca juga:perusahaan kelapa sawit di bengkulu selatan disorot, tidak punya hgu tapi beroperasi 
baca juga:terbitkan perpres penertiban kawasan hutan, presiden prabowo perintahkan tindak tegas
disusul windra purnawan - ramli dengan 28.590 suara dan riri damayanti - jhon latief meraih 21.634 suara.
diketahui, terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur terpilih, tanpa sengketa hasil pilkada di mk.
kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil walikota juga tak mengajukan sengketa.
se indonesia, kpu ri mendata 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota telah menggelar pilkada serentak dengan total jumlah 103 paslon gubernur/wakil gubernur, 1.169 paslon bupati dan wakil bupati, serta 285 paslon wali kota dan wakil wali kota.
dari 545 daerah yang menggelar pilkada serentak, 37 daerah diantaranya akan menyelenggarakan pilkada hanya dengan 1 paslon, terdiri dari 1 provinsi, 31 kabupaten dan 5 kota.